Memahami Definisi Hukum Adat dan Contohnya di Indonesia

Memahami Definisi Hukum Adat dan Contohnya di Indonesia-  Setiap perbuatan yang dilakukan selalu mengandung hubungan sebab-akibat yang diperoleh ketika seseorang melakukannya. Bahkan ada istilah ‘berani berbuat, harus berani bertanggung jawab” sebagai sebuah konsekuensi yang didapat terhadap apapun hal yang telah diperbuat.

Menerima hukuman atau sanksi adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan. Sebab kesalahan yang mereka lakukan tersebut lah mereka mendapat balasan berupa hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi tersebut pun memiliki berbagai variatif menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan. Dan, hukum yang baik adalah yang memberi hukuman dengan adil sesuai perbuatan pelaku.

Dari berbagai bentuk hukuman yang ada untuk memproses sebuah tindak kesalahan seseorang ada yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat sendiri secara umum dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan sesuai dengan adat istiadat berdasarkan peraturan daerah setempat yang disepakati bersama oleh para penduduknya.

Untuk itu bagi sobat grameds yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu hukum adat dan cara kerjanya terutama di Indonesia pada pembahasan kali ini kami telah merangkum informasi mengenai hukum adat tersebut.

Selanjutnya informasi mengenai hukum adat tersebut telah kami rangkum dan dapat disimak di bawah ini!

Definisi Hukum Adat

Hukum adat atau hukum tradisional adalah hukum adat yang merujuk pada aturan-aturan yang mengikat masyarakat, yang bersifat tidak tertulis dan timbul dari praktek-praktek yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat Indonesia yang berlaku saat ini adalah hukum adat yang telah ada sebelum tahun 1808 Masehi. ketika Thomas Stamford Raffles melakukan perubahan yaitu “peraturan yang tidak tertulis dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dan diikuti oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Dan merupakan tolak ukur dari  kelompok ke berbagai pedoman dan fakta yang mengatur dan mempublikasikan kehidupan orang Indonesia.

Istilah “hukum adat” berasal dari kata  Belanda, yaitu adatrecht., Kata “adat” diambil dari bahasa Arab yang berarti “hal umum yang dibiasakan” mengacu pada perilaku berulang yang  diikuti oleh orang lain.

Hukum adat adalah produk  budaya yang mencakup nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan perasaan manusia. Dengan kata lain, hukum  lahir dari kesadaran akan kebutuhan manusia dan keinginan untuk hidup secara adil dan beradab sebagai perwujudan peradaban manusia.

Di sisi lain, hukum adat juga diartikan  sebagai wujud gagasan budaya, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan, yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem dan memiliki sanksi nyata yang sangat kuat.

Praktek hukum adat (common law) adalah pola perilaku matang yang dapat diverifikasi secara objektif dalam lingkungan sosial masyarakat setempat. Gugatan dapat diajukan untuk membela “apa yang selalu dilakukan dan diterima oleh hakim”.

Kebanyakan hukum adat menyangkut norma-norma sosial yang ditetapkan di  tempat tertentu. Namun, konsep ini juga dapat diterapkan pada bidang hukum domestik dan internasional di mana norma-norma tertentu telah menjadi hampir universal untuk menerima tindakan yang benar – seperti undang-undang tentang perangkat anti-pembajakan atau anti-perbudakan.

Dalam banyak hal, meskipun tidak dalam semua hal, hukum adat mempunyai keputusan-keputusan hukum yang mendukung yurisprudensi dan  hukum umum yang  berkembang dari waktu ke waktu untuk memberi bobot tambahan pada aturan-aturannya sebagai undang-undang dan juga untuk menunjukkan  evolusi penafsiran undang-undang itu dari pengadilan yang bersangkutan.

Hukum adat sering  disebut common law atau hukum umum.

Di Indonesia, hukum adat merupakan hukum  resmi dan diakui sebagai  hukum yang berlaku. Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa ketetapan dibuat dan dimasukkan ke dalam UUD 1945, salah satunya adalah undang-undang umum.

Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat biasa beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan masyarakat Dewan Negara  Republik Indonesia Serikat diatur dengan Undang-Undang ”

Selain itu, hukum adat juga mempunyai arti lain  yang ditafsirkan oleh para ahli. Prof. Tn. Menurut  B. Terhaar Bzn, Hukum adat adalah seperangkat aturan yang dinyatakan dalam keputusan pemimpin adat dan diterapkan secara spontan dalam masyarakat. Terhaar dikenal dengan teori “Keputusan”-nya, yang berarti bahwa untuk melihat apakah suatu adat sudah menjadi common law, harus dilihat sikap para penguasa masyarakat hukum terhadap  pelanggar aturan-aturan umum tersebut. Jika pihak berwenang menjatuhkan  hukuman kepada penjahat, maka tugas ini sudah menjadi hukum umum.

Dr. Sukanto, S.H., hukum adat adalah seperangkat praktek yang pada umumnya tidak tercatat, tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa dan menghukum sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya common law merupakan hukum yang tidak tertulis. Namun, masyarakat adat tetap percaya bahwa ada hukum yang mengikat lingkungan mereka dan bahwa mereka harus diikuti dan dihukum jika melanggarnya.

Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat (common law) terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

• Sumber Identifikasi

Sumber-sumber utama common law adalah apa yang sebenarnya dilakukan dalam yurisdiksi yang bersangkutan, baik yang bersifat tunggal maupun yang berulang-ulang. Sumber ini berlaku ketika pelaku tindak kejahatan terbukti melakukan kesalahan secara jelas dan kemudian dihukum sesuai tindak kesalahan yang dilakukan.

• Sumber muatan

Sumber muatan hukum adat adalah kesadaran hukum masyarakat hukum adat. Jadi, kesadaran pada sebuah sanksi yang berlaku jika melakukan tindak kejahatan atau sebuah kesalah memberi kesadaran secara tidak langsung kepada para masyarakat di sekitar yang memberlakukan praktek hukum adat sehingga mereka segan untuk melakukannya gar tidak dikenai sanksi atau hukuman adat yang berlaku.

• Sumber pengikat

Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu, yang dihasilkan dari bekerjanya sistem nilai di antara masyarakat adat yang bersangkutan. Kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota adat yang bersangkutan.

Ketika masyarakat adat masih mempunyai rasa malu yang tinggi jika melakukan kesalahan yang berujung pada hukum adat pastinya sebisa mungkin mereka menghindari berbuat kesalahan agar tidak dikenai hukum adat yang berlaku. Namun, berbeda cerita jika masyarakat tersebut sudah tidak lagi mempunyai rasa malu ketika melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh para koruptor dan penjahat hukum lainnya di Indonesia.

Unsur Hukum Adat (Elements of Common Law)

Unsur hukum tidak tertulis ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

• Unsur materiil

Unsur pertama merupakan unsur materil yang menunjukkan adanya kebiasaan dan tingkah laku dalam hukum adat yang dibentuk dan diulang. Ini juga berarti perilaku yang sama.

• Unsur Kerohanian

Unsur kedua adalah unsur kerohanian, yang menunjukkan bahwa ada jalan-jalan dalam hukum adat yang harus ditempuh, karena kelompok masyarakat di dalamnya meyakini bahwa hal itu dilakukan secara objektif.

Bentuk-bentuk hukum adat

Tidak seperti sistem hukum lain yang dikembangkan, hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang dan menghilang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Diusahakan untuk mengkodifikasikan beberapa hukum adat dan dengan demikian mendorong mereka untuk memperoleh bentuk tertulis.

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Pertanian tahun 1950. Common law, yang menjadi hukum tertulis, bagaimanapun, berbeda dengan common law sebelumnya. Hukum umum yang berkaitan dengan urusan pertanian menjadi Hukum Dasar

Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat merupakan produk kebudayaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan perasaan manusia. Dengan kata lain, hukum  lahir dari kesadaran akan kebutuhan manusia dan keinginan  untuk hidup secara adil dan beradab sebagai perwujudan peradaban manusia.

Di sisi lain, hukum adat juga diartikan  sebagai wujud gagasan budaya, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan, yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem dan memiliki sanksi nyata yang sangat kuat.

Dikutip oleh Dr. Pengantar Hukum Indonesia. B. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D. D, hukum adat atau common law dapat dikenali dari beberapa ciri, antara lain:

• Tidak teratur.
• Tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam bentuk hukum.
• Tidak disusun secara sistematis.
• Tidak ada pengantar atau pertimbangan yang digunakan dalam keputusan.
• Tidak dibuat dalam bentuk buku hukum.
• Ketentuan tidak sistematis dan kurang penjelasan.

Sifat Hukum Adat (common law)

Common law mempunyai sifat khusus di samping beberapa ciri, misalnya:

• Komunitas (komunal): keluarga; masyarakat lebih penting daripada individu.

• Tunai (Kontan): Perbuatan hukum adalah sah apabila dilakukan secara tunai, sebagai dasar pengakuan perbuatan hukum.
• Nyata (Konkret): suatu perbuatan hukum dinyatakan sah jika dibuat secara khusus dalam bentuk undang-undang.

Contoh Hukum adat di Indonesia

Ada banyak contoh hukum adat  Indonesia, berikut penjelasan tentang berbagai hukum adat yang berlaku di Indonesia dan masih berlaku:

• Hukum adat  Aceh

Hukum adat ini melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami  atau keluarga untuk hidup bersama. Jika mereka pecah, keduanya dicambuk. Di Aceh, orang yang melakukan kesalahan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Mulai dari teguran, permintaan maaf dari masyarakat hingga hukuman fisik.

• Hukum adat Bali

Mengikuti patrilinealisme, yaitu adat, yang mengatur  keturunan dari pihak ayah. Di sana masyarakat memiliki hukum  waris keluarga, yang diberikan sepenuhnya kepada laki-laki. Meski hanya wanita yang bisa memakainya.

• Hukum Adat Jawa

Orang Jawa melakukan ritual khusus sebelum melakukan aktivitas untuk menghindari kejadian buruk.

• Hukum Adat Minangkabau

Yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila seorang anggota masyarakat melangsungkan perkawinan berdasarkan syarat dan rukun  agama Islam.

• Hukum Adat Potong Jari, Papua

Hukum adat ini mungkin terdengar mengerikan, namun hukum adat ini benar-benar berlaku di Papua. Di antara orang adat di Pegunungan Halmahera, ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, anggota keluarganya yang tersisa harus dipotong jarinya.

• Hukum Adat Mahar Maluku

Hukum adat yang masih berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat Mahar Maluku. Hingga tahun 2005, masyarakat Maluku menganut hukum adat mahar, yaitu kepala manusia yang terpenggal. Orang-orang suku Naulu percaya bahwa ini akan membawa keabadian dalam pernikahan mereka. Tapi sekarang pemerintah telah melarang hukum adat tersebut.

Selain hukum adat yang memakai mahar, Maluku juga memiliki hukum adat yang lain, yaitu hukum adat pengasingan. Di kota Maluku, ibu hamil dibuang dari keluarganya. Sang calon ibu ditempatkan di sebuah rumah berukuran 2 x 3 meter bernama Tikusune  yang hanya dilengkapi  kasur. Sampai saat ini, hukum adat tersebut masih dipertahankan oleh suku Naulu di pulau Seram di provinsi Maluku.

Demikian  penjelasan tentang pengertian hukum adat (common law) dan beberapa contoh common law di Indonesia. Setelah membaca penjelasan berikut, semoga menambah pengetahuan sobat grameds sekalian untuk  memahami dan menghargai hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

Manfaat dan Pentingnya Hukum Adat

Hukum adat, sebagai hukum yang didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, juga penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam negeri Republik Indonesia.

Manfaat dari hukum adat (common law) adalah:

• Memahami adat dan budaya hukum Indonesia
• Dengan adanya common law, kita dapat mengetahui common law apa yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum domestik.
• Hukum adat, sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, tentu senantiasa dilestarikan sebagai hukum sosial yang positif.

Dengan demikian hukum adat dapat dijadikan  tolak ukur atau sumber acuan dalam pengkajian dan pengembangan hukum Negara Republik Indonesia bagi yang mengikutinya. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa tujuan  hukum adat adalah untuk menyelenggarakan  masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Tujuan Keberadaan Hukum Adat (Common Law)

Sebenarnya, tidak ada tujuan yang jelas dan terperinci untuk penerapan common law dalam masyarakat. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa tujuan  hukum adat adalah untuk menyelenggarakan  masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Ruang lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan  masyarakat dan pihak lain dengan  penguasa  masyarakat. Common law berpedoman pada asas kerukunan, kesusilaan, kerukunan masyarakat dan bersifat religius-magis.

Common law tidak mengenal pembagian hukum, begitu pula hukum Barat. Common law tidak membuat perbedaan yang jelas antara kepentingan pribadi (warga negara) dan kepentingan umum (publik).

Kesimpulan

Sekian pembahasan singkat mengenai definisi hukum adat dan contohnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya membahas definisi dari hukum adat saja namun juga membahas secara lebih rinci mengenai hukum adat yang berlaku di Indonesia, bentuk hukumnya, unsur hukum, ciri-ciri, sifat, contoh yang terjadi di masyarakat Indonesia, manfaat serta tujuan diberlakukannya hukum adat di Indonesia.

Mempelajari hukum adat adalah suatu hal yang sangat mendasar terutama bagi seorang manusia sebagai makhluk sosial karena dengan memahami berbagai hukum adat yang berlaku dan berkembang di setiap daerah menjadikan kita lebih menghormati setiap peraturan daerah yang berlaku dan tentunya berbeda menyesuaikan latar belakang budaya daerah tersebut dan alasan mengapa mereka memberlakukan hukum adat tersebut pastinya memiliki alasan tertentu sesuai kepercayaan adat mereka masing-masing.

Demikian ulasan mengenai definisi hukum adat dan contohnya di Indonesia. Buat Grameds yang mau memahami tentang hukum adat dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum lainnya, kamu bisa mengunjungi Gramedia.com untuk mendapatkan buku-buku terkait.

Sebagai #SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Pandu Akram

Artikel terkait:

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia

Memahami Hukum Waris Islam: Syarat, Rukun, dan Cara Pembagiannya yang Adil

Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis

Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, Macam Hingga Contohnya

Pengertian Hukum Acara Perdata Beserta Hukum Pidana dan Tata Usaha