Deregulasi: Pengertian, Tujuan, Aturan, Prinsip, Implikasi

Deregulasi – Saat sebuah kebijakan sudah resmi disahkan, maka tak lama lagi kebijakan tersebut akan mulai diuji coba atau berlaku di publik. Meskipun telah mengalami proses perumusan dan analisis yang ketat, terkadang sebuah kebijakan mengalami ketidaksesuaian di lapangan. Hal ini sering terjadi karena banyak faktor eksternal yang mempengaruhi implementasinya.

Masukan, kritik, dan saran yang muncul selama pengimplementasian sebuah regulasi atau kebijakan akan ditampung oleh lembaga atau pihak yang mengeluarkannya. Berbagai solusi akan dirumuskan untuk mencari jalan keluar dari ketidaksesuaian tersebut. Ini merupakan proses sebuah perubahan kebijakan.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh agar pengimplementasian sebuah regulasi memberikan atau menerima manfaat maksimum adalah melalui deregulasi. Deregulasi merupakan salah satu bagian dari perubahan kebijakan. Biasanya, pihak pencetus regulasi akan mengeliminasi beberapa poin peraturan yang dianggap tidak sesuai, tidak efisien, atau memberatkan. Proses ini kemudian disebut dengan deregulasi.

Pengertian Deregulasi

Istilah deregulasi berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Penyebabnya karena deregulasi sering dilakukan terhadap regulasi terkait ekonomi. Dengan kata lain, keputusan deregulasi berangkat dari situasi ekonomi dan juga akan berakibat pada kegiatan ekonomi.

Menurut Erwin P. Geiger dalam buku Privatization and Deregulation: Needed Policy Reforms for Agribusiness Development, deregulasi adalah menghilangkan semua aturan yang tidak diperlukan atau semua aturan dan regulasi yang berlebihan yang terbukti menghambat atau memperlambat kegiatan ekonomi produktif. Erwin menilai bahwa mayoritas peraturan yang berasal dari ekonomi terpusat ini mengacu pada teori pembangunan. Teori pembangunan ekonomi menekankan pada bukti keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi di negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi.

Sayangnya, regulasi yang dibuat berdasarkan teori pembangunan tersebut sering menyebabkan kegagalan pasar. Banyak dari peraturan ini menutup pintu atau peluang ekonomi sehingga mengabaikan atau menghambat kekuatan pasar.

Akibatnya, pemerintah mengadopsi lebih banyak peraturan, dengan harapan dapat mengatur ekonomi dengan cara yang diinginkan oleh para politisi. Hal tersebut berakibat pada terhambatnya kegiatan ekonomi. Padahal ekonomi pasar menjadi penopang bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Untuk menciptakan sistem pasar yang produktif, banyak peraturan yang sudah dibuat sebelumnya harus dihilangkan.

Deregulasi merupakan konsekuensi dari penilaian ulang yang kritis terhadap regulasi yang ada. Bentuk atau tindakan yang diambil dalam sebuah deregulasi tergantung pada sifat pasar, misalnya mengubah atau meliberalisasi kontrol atas harga, pengawasan baik terhadap pasar dalam negeri maupun internasional, atau mendefinisikan ulang kebijakan persaingan untuk pasar yang di deregulasi.

Deregulasi dan Implikasinya

Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup tanpa aturan. Faktanya, kita menyadari bahwa aturan diperlukan agar pasar dapat berfungsi dengan baik. Ekonomi pasar adalah sistem yang harus dikembangkan dan dilestarikan dengan sangat hati-hati. Sebab pengabaian sama sekali juga dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi dan kegagalan fungsi pasar. Namun, perkembangan zaman yang sangat dinamis menuntut segala regulasi atau kebijakan dirumuskan dengan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan.

Peraturan-peraturan yang dibuat ini kerap berlandaskan pada persyaratan hukum yang kemudian diperluas dan ditafsirkan kembali oleh para birokrat. Seringkali mereka menjadi berlebihan, tidak perlu, bahkan usang. Aturan yang demikian sering berimplikasi pada:

1. Kenaikkan biaya atau tarif yang dikenakan bagi perorangan dan perusahaan.

Peraturan yang rumit tentu akan membutuhkan kinerja ekstra untuk mengimplementasikannya. Hal ini berimbas pada penggunaan waktu dan tenaga yang besar. Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis—baik perorangan maupun perusahaan—pun menjadi lebih banyak karena harus melaksanakan kebijakan yang tidak ramping.

2. Kenaikkan beban administrasi negara.

Tidak hanya pelaku bisnis, negara pun akan mengalami kerugian apabila harus menerapkan kebijakan yang berlapis-lapis. Proses administrasi yang dilakukan tentu akan membebani negara sebab membutuhkan waktu dan tenaga tambahan.

3. Terciptanya distorsi di pasar.

Distorsi pasar merupakan situasi saat pasar mengalami ketidakseimbangan. Dalam sudut pandang deregulasi, distorsi pasar terjadi karena terciptanya pasar yang tidak sehat atau tidak kompetitif akibat kebijakan yang biasanya memberatkan pelaku usaha kecil. Pada kondisi ini, hanya pelaku bisnis yang sudah mapan atau memiliki modal besar yang bisa mengakses pasar bahkan menguasai pasar.

4. Menghambat dan mengurangi persaingan.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, apabila deregulasi urung dilakukan, maka mustahil bagi terciptanya pasar yang kompetitif. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan—mengurus perizinan usaha misalnya—akan memberatkan pengusaha kecil. Pasar pun akan didominasi oleh pelaku bisnis besar dan biasanya pemain lama.

5. Mencegah orang memulai bisnis.

Tidak hanya permasalahan biaya, peraturan yang berbelit-belit juga akan mengurungkan niat para pebisnis pemula karena alasan waktu dan tenaga. Meskipun memiliki modal yang memadai, durasi waktu yang lama juga menjadi kendala lain bagi calon pebisnis. Begitupun masalah sumber daya yang sering menjadi hambatan apabila seorang calon pebisnis diharuskan menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mengurus perizinan usaha yang tidak satu pintu.

Di bawah beberapa ancaman tersebut, sulit bagi investasi maupun ekspansi jangka panjang untuk terlaksana. Kendala ini juga sangat merusak pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu menyederhanakan regulasi, mengurangi atau menghilangkannya.

Tujuannya adalah untuk merasionalisasi persyaratan formal, menghilangkan duplikasi, dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke pasar dan kegiatan ekonomi baru, serta membatasi campur tangan negara. Tindakan ini tidak berarti penghapusan semua peraturan dan kontrol, melainkan seleksi melalui evaluasi regulasi berdasarkan rasionalisasi yang sudah ditetapkan.

Prinsip Pengecualian dalam Deregulasi

Ada pergeseran rasionalisasi terhadap sebuah aturan yang sebelumnya dimulai dari premis bahwa segala sesuatu dilarang kecuali secara tegas diizinkan, bergeser pada prinsip bahwa semua kegiatan diperbolehkan untuk dilakukan, kecuali ada aturan yang melarang secara tegas. Dalam kasus ekonomi pasar, peraturan tertentu tetap diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pasar karena fungsi pasar yang tidak sempurna. Selain itu, pasar juga dituntut bebas dari peraturan yang menciptakan hambatan bagi kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, ada beberapa asas pengecualian yang bisa diabaikan dalam sebuah proses deregulasi. Ini dapat berarti bahwa peraturan menjadi lebih kuat, lebih ketat, bahkan lebih eksplisit seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap hal-hal yang dikecualikan berikut ini:

• Perlindungan kesehatan manusia (kontrol terhadap makanan);
• Keselamatan dan keamanan publik;
• Perlindungan terhadap lingkungan; dan
• Menegakkan standar kualitas.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan yang menyangkut asas tersebut jauh lebih detail dan rinci. Semua peraturan dan pengecualian harus mencerminkan undang-undang yang ditetapkan dan perjanjian internasional negara tersebut. Di banyak negara, deregulasi perlu dibarengi dengan penghapusan hak istimewa dan pengecualian yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Untuk menentukan peraturan mana yang secara otomatis akan dievaluasi, kriterianya adalah menghilangkan semua peraturan yang tidak esensial bagi kepentingan umum. Begitupun dengan peraturan yang dipertahankan atau diperketat harus berkaitan dengan kepentingan umum. Sekali lagi, deregulasi harus mewakili prinsip administrasi umum.

Aturan dalam Deregulasi

Berikut ini adalah aturan umum yang harus diterapkan ketika mengevaluasi kembali peraturan.

1. Menghilangkan formalisme yang berlebihan.

Deregulasi juga dapat terjadi ketika persyaratan formal yang harus dipatuhi pengusaha menjadi tidak terlalu menuntut. Formalisme sering menjadi keluhan atau hambatan bagi banyak regulasi di Indonesia. Ketika mengurus suatu perizinan, sering kali kita harus melalui prosedur yang berbelit-belit karena menyesuaikan peraturan yang sudah berlaku. Padahal, beberapa prosedur harusnya bisa disederhanakan atau dilewati. Untuk itu, deregulasi dibutuhkan untuk memangkas peraturan yang terlalu formal tapi tidak esensial.

2. Menghilangkan tenggat waktu yang tidak masuk akal untuk persyaratan.

Ada waktu tunggu yang sering diterapkan pada beberapa peraturan. Durasi waktu ini kerap dianggap tidak masuk akal karena terlalu lama sehingga mengganggu target atau fokus akan kebutuhan hal lain. Deregulasi perlu menyederhanakan waktu tunggu sehingga efisiensi khususnya dalam pengurusan bisnis bisa terwujud.

3. Menetapkan aturan “administrative silence”.

Poin terakhir ini berarti bahwa dokumen permohonan atau pendaftaran bisa dianggap disetujui secara otomatis jika lembaga yang berwenang tidak kunjung memberikan respons dalam rentang waktu tertentu.

Untuk memastikan bahwa kemajuan sedang dibuat dalam bidang-bidang ini, pemerintah perlu membentuk komisi khusus yang bertugas mengawasi, misalnya Komisi untuk Mempromosikan Persaingan yang dibentuk di Venezuela dan Kosta Rika.

Tujuan Deregulasi

Ada beberapa tujuan yang bisa didapatkan dari deregulasi.

1. Efisiensi Sumber Daya

Dengan melakukan deregulasi, negara akan mengeliminasi peraturan yang dinilai memberatkan untuk mendukung pasar yang lebih kompetitif bagi para perusahaan. Hal ini akan mendukung efisiensi terhadap sumber daya sehingga membuka atau meningkatkan daya saing. Menciptakan persaingan yang sehat juga akan berdampak pada berkembangnya inovasi produk dan penurunan harga.

2. Membuka Pintu Bisnis bagi Pendatang Baru

Beragam hambatan atau penghalang dalam membuka bisnis akan gugur selama proses deregulasi. Pendatang baru dapat semakin tergugah atau termotivasi untuk terjun ke dalam dunia usaha apabila persyaratan yang dibutuhkan sederhana.

3. Menciptakan Banyak Pilihan bagi Konsumen

Deregulasi membuka persaingan yang sehat bagi perusahaan-perusahaan dalam pasar. Mereka akan saling berkompetisi menciptakan produk yang bersaing baik dalam harga maupun kualitas. Hal ini terjadi karena deregulasi juga berdampak proses kerja yang lebih singkat dan penghematan biaya bagi perusahaan sehingga dana bisa dialokasikan untuk meningkatkan daya jual produk. Konsumen pun diuntungkan dengan pasar yang kompetitif karena menyediakan berbagai pilihan akan produk dan jasa.

4. Terbukanya Kebebasan untuk Perusahaan di Pasar yang Kompetitif

Deregulasi erat kaitannya dengan penghapusan atau pengurangan intervensi negara di sektor keuangan termasuk dalam layanan, pasar, dan/atau produk. Ini membuat perusahaan mendapatkan kebebasan untuk menentukan strategi atau proses bisnis untuk memperoleh keuntungan maksimum.

5. Memperkuat Perekonomian Nasional

Syarat untuk menjadi negara maju adalah mencapai rasio wirausaha setidaknya 4 persen dari total jumlah penduduk. Rasio wirausaha penting bagi sebuah negara karena bisnis merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat perekonomian nasional. Apabila deregulasi konsisten dilakukan, maka banyak peluang ekonomi semakin terbuka terutama dari sektor bisnis, seperti pembiayaan, modal, atau investasi.

Kekurangan Deregulasi

Deregulasi juga dapat menimbulkan beberapa kerugian bila dilakukan tanpa pengawasan dan terlalu masif.

1. Menurunnya Kualitas Produk

Ada kecenderungan bagi perusahaan untuk terus dapat mengoptimalkan keuntungan dari bisnis yang dikelolanya. Sementara itu, perusahaan diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang dapat merebut hati konsumen dengan terciptanya pasar yang kompetitif. Karena menghemat biaya produksi, proses menghasilkan barang atau jasa pun kerap mengabaikan elemen krusial yang bisa berakibat pada penurunan kualitas komoditi.

2. Minimnya Perlindungan terhadap Konsumen, Karyawan, dan Lingkungan

Semakin berkurangnya intervensi pemerintah terhadap keberlangsungan pasar, maka pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen pun turut berkurang. Penyebab utamanya adalah kesulitan yang dialami pemerintah dalam mengontrol semua bisnis. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dalam pemerintahan dan bisnis yang berlangsung.

3. Adanya potensi kerugian konsumen

Untuk dapat memperoleh profit maksimum, perusahaan atau pelaku bisnis seringkali menghilangkan unsur penting untuk memangkas biaya. Tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, maka konsumen berpotensi dirugikan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

4. Risiko Keselamatan Karyawan

Tidak hanya konsumen, penghematan biaya juga tak jarang membuat sebuah perusahaan mengabaikan keselamatan karyawan. Membangun dan memastikan pola kerja yang aman bagi pekerja jelas membutuhkan biaya dan biaya pemeliharaan ekstra.

5. Ancaman Kerusakan Lingkungan

Upaya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya juga tak jarang memberi dampak buruk bagi lingkungan. Misalnya untuk menguraikan limbah pabrik atau setidaknya menjamin sistem pembuangan yang berkelanjutan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pengawasan minim pemerintah berakibat pada ancaman kerusakan lingkungan.

6. Membuka Ruang bagi Penipuan, Aktivitas Predator, atau Bisnis Ilegal

Sekarang ini, jamak kita temui kabar terkait penipuan yang diderita konsumen. Hal ini merupakan salah satu dampak yang sering terjadi akibat pelonggaran regulasi yang dilakukan pemerintah. Sulitnya mengontrol setiap lini bisnis yang ada, membuka peluang untuk terjadinya penipuan—seperti perdagangan produk imitasi—yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, deregulasi juga membuka keran bagi masuknya bisnis ilegal; perdagangan obat terlarang, perbudakan modern, jasa pinjaman online (pinjol) yang tidak memenuhi persyaratan, dsb.

Kesimpulan

Deregulasi telah menjadi tren atau fenomena yang populer dilakukan pemerintah baik di negara maju maupun berkembang demi membangun dasar perekonomian yang solid. Alasan utamanya adalah untuk menciptakan iklim berusaha yang kompetitif. Sebab, perekonomian yang kuat harus ditopang dengan keberlangsungan bisnis yang sehat. Pasar memang perlu dilindungi aturan, tapi pemerintah juga mesti menjamin kebebasan bagi para pelaku usaha dalam membentuk mekanisme pasar.

Sama seperti keputusan lain yang diambil pemerintah, deregulasi juga terbukti memiliki dampak negatif dan positif. Deregulasi yang dilakukan dengan terukur dapat memberikan manfaat bagi iklim berusaha. Tidak hanya menciptakan pasar yang kompetitif, deregulasi juga memunculkan efisiensi dalam pasar. Deregulasi turut mendukung terbukanya berbagai peluang ekonomi yang mungkin datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun begitu, deregulasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, serta perhitungan dan perencanaan yang matang. Sebab, deregulasi yang berlebihan justru akan berdampak buruk terhadap iklim berusaha dan instrumen eksternal lainnya yang menyertai sebuah bisnis.

Selain itu, ada prinsip pengecualian yang juga harus diingat oleh pemerintah saat hendak melakukan deregulasi. Pada dasarnya, evaluasi yang diterapkan terhadap sebuah regulasi harus memikirkan kepentingan orang banyak atau umum. Pengurangan regulasi tidak boleh merugikan publik dan harus menguntungkan publik. Prinsip yang sama juga berlaku ketika pemerintah hendak mempertahankan atau memperketat suatu aturan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan deregulasi adalah dengan tidak melonggarkan pengawasan terhadap keberlangsungan pasar. Pemerintah juga perlu membentuk komisi khusus yang menjamin persaingan usaha yang sehat. Lewat satuan ini, pemerintah bisa meluncurkan layanan pengaduan apabila masyarakat menemukan kecurangan atau penipuan yang menimbulkan kerugian.

Penulis: Anendya Niervana