Regulasi: Pengertian, Bentuk, dan Teori

Regulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum.

Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, permasalahan yang sudah dipetakan akan dianalisis melalui kajian ilmiah dan akademis. Proses analisis ini juga seringkali melibatkan para ahli di bidangnya. Setelah itu, perumusan solusi yang didasari pembahasan masalah dan analisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi.

Negara atau pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. Simak penjabaran mengenai regulasi berikut ini.

Pengertian Regulasi

Bagi sebagian orang, mencapai target bukanlah hal yang sulit. Tanpa memerlukan upaya ekstra, mereka dapat mengakses berbagai cara untuk dapat memperoleh tujuan. Namun, masyarakat yang lain mengalami banyak hambatan dalam mencapai tujuan mereka.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya Regulation and Failure, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan.

Dari sudut pandang ekonomi, intervensi pemerintah lewat hadirnya regulasi sangat dibutuhkan untuk melindungi pasar dari potensi kegagalan dan masalah yang bisa berakibat pada krisis ekonomi.

Ketika pasar berjalan dengan efisien, kemungkinan kegagalan tetap membayangi. Apalagi, tindakan eksploitatif yang bisa dilakukan para pebisnis kuat dengan tujuan mengeruk keuntungan maksimum sangat berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Pada situasi ini, regulasi hadir untuk mencegah kerusakan yang bisa ditimbulkan dari ketidakseimbangan pasar.

Stiglitz juga menambahkan bahwa mereka yang perilakunya sangat dibatasi mungkin mengeluh atau keberatan karena regulasi memiliki kecenderungan menghilangkan atau mengurangi keuntungan dan memberi efek buruk pada inovasi. Namun, tujuan dari regulasi yang ideal adalah untuk mengatasi konsekuensi yang ditimbulkan pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam situasi di mana keuntungan pribadi tidak memberikan dampak sosial yang baik.

Regulasi yang tepat justru dapat memajukan inovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun regulasi terkesan hanya berfokus pada mencegah orang dari tindakan yang merugikan, beberapa regulasi juga dibuat untuk mendorong perilaku yang konstruktif.

Sementara itu David Levi-Faur dalam buku Handbook on the Politics of Regulation merangkum tulisan para ahli yang mendefinisikan regulasi sesuai dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya bagi orang dengan perspektif ‘kanan’, regulasi adalah kata kotor yang mewakili tangan berat pemerintah otoriter dan badan aturan yang membatasi kebebasan manusia atau nasional.

Bagi ‘sayap kiri’ regulasi adalah bagian dari suprastruktur yang melayani kepentingan kelas dominan dan membingkai hubungan kekuasaan dalam bentuk yang tampak beradab. Bagi sarjana hukum, regulasi seringkali merupakan instrumen hukum, sedangkan untuk sosiolog dan kriminolog regulasi adalah bentuk lain dari kontrol sosial, sehingga mereka menekankan instrumen regulasi seperti pada isu-isu keadilan restoratif dan regulasi responsif. Bagi sebagian orang, regulasi adalah sesuatu yang dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, urusan negara dan penegakan hukum.

Strategi dalam Regulasi

Berikut adalah strategi yang ada dalam sebuah regulasi menurut Levi-Faur.

1. Regulasi Pihak Pertama (First Party Regulation)

Dalam regulasi pihak pertama (first party), bentuk utama dari kontrol regulasi adalah regulasi mandiri (self-regulation). Dalam regulasi first party, kita melakukan kontrol atas diri sendiri lewat regulasi yang kita tentukan sendiri. Dengan demikian, regulator (pihak yang membuat regulasi) juga merupakan seorang regulatee (pihak yang mengimplementasikan regulasi).

2. Regulasi Pihak Kedua (Second Party Regulation)

Dalam regulasi pihak kedua (second party), terdapat pembagian kerja sosial, politik, ekonomi dan administratif antara aktor dan regulator. Seorang regulator merupakan pihak yang independen dan bukan regulatee. Regulasi pihak kedua sering diasosiasikan dengan—meskipun tidak terbatas pada—peraturan negara terkait bisnis.

Regulasi bisnis adalah salah satu contohnya. Di sini pertumbuhan regulasi didorong oleh kemampuan beberapa bisnis (paling sering bisnis besar) untuk menetapkan standar untuk bisnis lain (paling sering lebih kecil).

3. Regulasi Pihak Ketiga (Third Party Regulation)

Dalam regulasi pihak ketiga, hubungan antara regulator dan regulatee dimediasi oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai auditor regulator independen atau semi-independen. Proses dan prosedur akreditasi oleh pihak ketiga merupakan strategi penegakan akan sebuah regulasi.

Ada hubungan kontraktual yang dibina antara perusahaan dan pihak ketiga. Badan pengatur atau pembuat regulasi diposisikan hanya sebagai enforcer (penegak). Contoh yang paling populer dari regulasi pihak ketiga adalah pemeriksaan keuangan (auditing).

Bentuk Regulasi Hibrida

Regulasi hibrida adalah regulasi yang dalam proses perumusannya melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah macam-macam regulasi hibrida menurut Levi-Faur.

1. Co-Regulation

Pertama adalah co-regulation, di mana tanggung jawab untuk desain peraturan atau penegakan peraturan dibagi oleh regulator dan yang mengatur, seringkali aktor negara dan sipil, tetapi juga dapat dilakukan antara MaNGO (Market actors Non-Governmental Organization) dan CiNGO (Civil society Non-Governmental) dan negara dan MaNGO.

2. Enforced Self-Regulation

Bentuk kedua dari regulasi hibrida adalah regulasi mandiri yang mengandung unsur paksaan (enforced self-regulation), di mana regulator memaksa regulatee untuk menulis seperangkat aturan yang disesuaikan dengan rangkaian kontinjensi unik yang dihadapi perusahaan itu.

Alih-alih meminta pemerintah menegakkan aturan, sebagian besar tugas dan biaya penegakan akan diinternalisasikan oleh pembuat regulasi, yang akan diminta untuk membentuk administrasi kepatuhan independen mereka sendiri. Regulator dapat menyetujui regulasi yang diserahkan oleh regulatee atau mengirimnya kembali untuk direvisi jika aturan dianggap belum memenuhi kriteria.

3. Meta-Regulation

Bentuk ketiga dari regulasi hibrida adalah regulasi meta. Tidak seperti enforced self-regulation, regulasi meta memungkinkan regulatee untuk menentukan aturannya sendiri. Peran regulator terbatas pada pelembagaan dan pengawasan integritas kepatuhan institusional.

4. Multi-Level Regulation

Terakhir, bentuk keempat dari regulasi hibrida dikenal sebagai regulasi multi-level. Di sini otoritas regulasi dialokasikan ke berbagai tingkatan teritorial-supranasional (global dan regional), nasional, regional (domestik), dan lokal. Ada berbagai bentuk regulasi multi-level tergantung pada pihak yang terlibat dan bentuk alokasi tertentu.

Otoritas regulator dapat dialokasikan secara fungsional (di mana otoritas pengatur dialokasikan ke tingkat yang berbeda sesuai dengan kapasitas mereka untuk menangani masalah) atau berdasarkan hierarki (di mana otoritas tertinggi didefinisikan dalam salah satu tingkat pengaturan), atau hanya menjadi produk dari proses tambahan. Sementara sebagian besar diskusi tentang tata kelola multi-level berfokus pada transfer wewenang antara satu tingkatan dan lainnya.

Aspek yang perlu regulasi

Merujuk penjelasan Levi-Faur, peraturan dapat diterapkan pada setidaknya delapan aspek sistem tata kelola.

1. Entry

Regulasi pintu masuk (entry) menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menawarkan layanan, memasok produk, dan menawarkan saran dan informasi.

2. Exit

Regulasi pintu keluar (exit) dapat diterapkan pada saat keluar dari sebuah bisnis, misalnya ketika izin dicabut.

3. Behavior

Regulasi tentang perilaku (behavior) adalah bentuk umum dari peraturan yang berhubungan dengan masalah tindakan, ucapan atau ekspresi yang tepat.

4. Costs

Regulasi biaya berkaitan dengan biaya layanan atau produk yang dapat diterima (minimum, maksimum). Regulasi biaya dapat datang dalam berbagai bentuk (misalnya, batas harga, tingkat pengembalian).

5. Content

Regulasi konten berkaitan dengan integritas pesan di berbagai platform komunikasi (misalnya, buku, penyiaran massal, surat kabar, internet), terkait isu-isu yang dibahas (misalnya, aturan iklan, bahasa yang dapat diterima, kekerasan, konten dewasa).

6. Preferences

Regulasi preferensi dimanifestasikan terutama melalui sosialisasi, profesionalisasi dan proses pendidikan.

7. Technology

Regulasi teknologi mengatur penerapan teknologi produksi atau proses tertentu sebagai bentuk kontrol.

8. Performances

Regulasi kinerja (performances) mengarahkan pada pencapaian hasil. Beberapa upaya signifikan dilakukan baru-baru ini dalam literatur untuk mengevaluasi biaya dan manfaat mengatur satu komponen sistem daripada yang lain.

Teori dalam Regulasi

Bruce Yandle menyebutkan ada 5 teori yang menawarkan kerangka penjelasan regulasi terkait unsur yang terdapat di dalamnya.

1. Public Interest Theory

Teori kepentingan umum merupakan teori regulasi yang pertama dan tertua dan tidak diasosiasikan dengan pakar atau ahli tertentu. Teori ini menyatakan bahwa politisi dan orang-orang yang terkait secara sistematis dalam sebuah regulasi berusaha untuk melayani kepentingan publik yang luas. Mereka selalu mencari cara yang lebih murah untuk memberikan manfaat publik daripada mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan publik secara umum.

Jika biaya membuat regulasi lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan yang merugikan, maka tidak ada regulasi yang diambil. Tentu saja, teori kepentingan publik mengakui bahwa politisi adalah manusia dan, sebagai akibatnya, kesalahan dan bahkan tindakan penipuan yang disengaja akan terjadi, tetapi kegagalan ini adalah pengecualian, tidak termasuk dalam regulasi.

2. Capture Theory

Teori capture mencatat bahwa politisi dan regulator menghadapi masalah biaya dan pengetahuan: tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang mungkin menjadi kepentingan publik untuk setiap rancangan undang-undang yang dipertimbangkan dalam rapat legislatif atau untuk setiap aturan yang harus dibuat oleh regulator.

Untuk membantu memperbaiki situasi, pembuat undang-undang dan regulator menemui banyak penasihat yang dengan senang hati merekomendasikan cara terbaik untuk memilih atau bertindak atas isu-isu tertentu.

Kemudian ada banyak saran yang akan masuk dari berbagai pihak dengan masuk terselubung: untuk mencari keuntungan. Dengan memilih satu pendekatan regulasi dibandingkan pendekatan yang lain, seorang politisi dapat mentransfer sejumlah besar sumber daya dari pembayar pajak atau konsumen ke penyedia layanan yang disukai secara politis.

Misalnya, pemerintah hendak memutuskan berapa kadar oksigen yang baik dalam sebuah air mineral. Negara pun menentukan standar kadar oksigen tertentu yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh perusahaan air minum X. Keputusan pemerintah ini dibuat karena perusahaan X sudah membayarkan sejumlah biaya agar pemerintah dapat mengeluarkan regulasi tersebut. Singkatnya, proses pembentukan regulasi kerat kaitannya dengan suap.

3. Special Interest Theory

Teori yang dikembangkan oleh Stigler ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memprediksi siapa yang akan menang dalam persaingan politik dengan membayangkan isi spesifik dari undang-undang yang diusulkan hanya kepada penawar tertinggi dalam sebuah lelang. Dengan berfokus pada pihak mana yang paling dirugikan (atau diuntungkan) dalam sebuah persaingan, seseorang bisa memahami hasil akhir regulasi.

Jika dalam teori capture pemenang dari sebuah regulasi dipilih secara politis, teori special interest harus menyelenggarakan sebuah lelang untuk menentukan siapa yang berhak menentukan muatan regulasi. Dalam sebuah lelang regulasi, ada agen yang berperan dalam melakukan penawaran.

Seorang agen harus mengetahui posisi konsensus kelompok yang diwakilinya. Mengorganisir kelompok kepentingan membutuhkan biaya yang besar, dan semakin besar dan beragam pemainnya, semakin besar biayanya. Setelah terorganisir, konsensus harus ditemukan terkait hasil kebijakan.

Merujuk pada contoh kasus teori capture, maka dalam teori special interest pemerintah harus menyampaikan pengumuman secara tertutup bahwa akan diselenggarakan pembahasan mengenai regulasi air minum dalam kemasan. Untuk menentukan konten dalam regulasi, perlu diselenggarakan lelang agar dapat memilih pemenangnya. Jika perusahaan X memenangkan lelang, maka ia berhak menentukan isi regulasi yang dapat menguntungkan bisnisnya.

4. Money for Nothing Theory

Jika dua teori sebelumnya menekankan pada bantuan politik yang didapatkan lewat perumusan sebuah regulasi, teori money for nothing yang dikembangkan oleh Profesor Sekolah Hukum Northwestern Fred S. McChesney ini justru berfokus pada lobi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lewat ancaman regulasi.

Biasanya sekelompok bisnis yang kurang terorganisir, belum tunduk pada regulasi, dan memberikan sedikit kontribusi kampanye kepada politisi akan menjadi target. Agar politisi mendapatkan perhatian dari perusahaan atau pengusaha dengan kriteria di atas, seorang politisi membuat pengumuman bahwa akan diadakan audiensi tentang kemungkinan menyerukan regulasi terkait suatu hal.

Sejumlah uang atau biaya harus dibayarkan kelompok bisnis tersebut apabila ingin perumusan regulasi dibatalkan. Dalam banyak kasus di Amerika Serikat, uang yang disetorkan oleh pengusaha tadi berbentuk dana sumbangan kampanye. Dana yang telah dibayarkan pun akan membatalkan atau melonggarkan regulasi yang sebelumnya dijadikan ancaman.

5. Bootleggers and Baptists Theory

Teori Bootleggers and Baptists (B&B) menggabungkan unsur dalam teori kepentingan publik dan teori special interest. Teori B&B menjelaskan bagaimana upaya lobi yang berhasil dan regulasi yang tahan lama muncul ketika satu kelompok kepentingan, yang diberi label Baptis, mengambil posisi moral yang tinggi sementara kelompok lain, Bootleggers, menggunakan Baptis sebagai perlindungan saat mereka mengejar tujuan ekonomi yang sempit.

Agar teori dapat bekerja, kedua belah pihak harus memiliki hasil akhir yang sama, dan jelas tidak perlu bagi kedua kelompok kepentingan untuk berkomunikasi atau bahkan bertemu.

Misalnya, pada Desember 1917 Amerika pernah memberlakukan pembatasan terhadap produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol. Bagi kelompok Baptis, hal ini jelas sebuah kemenangan karena mereka tidak mendukung konsumsi minuman beralkohol.

Kelompok Bootleggers yang merupakan penyelundup minuman beralkohol juga menyambut gembira keputusan ini. Sebab, dengan terbatasnya akses legal, maka publik akan mengakses pasar ilegal minuman beralkohol. Studi selanjutnya membuktikan bahwa konsumsi minuman alkohol saat masa larangan tersebut memang meningkat pada jenis minuman beralkohol yang tidak bisa didapatkan lewat pasar legal.

Penulis: Anendya Niervana

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Regulasi itu apa artinya?

Regulasi adalah peraturan yang tujuannya untuk mengatur tatanan masyarakat tertentu. Berikut ini penjelasan seputar regulasi yang perlu dipahami. Penggunaan istilah “regulasi” di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada sekedar peraturan perundang-udangan.

Regulasi apa saja?

4 jenis regulasi adalah sebagai berikut: 1. Arbitrary regulations (Regulasi sewenang-wenang) 2. Good faith regulations (Regulasi itikad baik) 3. Goal conflict regulations (Regulasi konflik tujuan) 4. Process regulations (Regulasi proses)

Siapa yang membuat regulasi?

Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.