Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif – Apa Grameds tahu bagaimana cara pemerintah untuk membangun infrastruktur negara seperti jalan, terminal, haltem stasiun dan lain-lain? Berbagai fasilitas tersebut dibangun dengan menggunakan pajak yang kita bayar sebagai warga negara, lho!

Ya, pajak tersebut masuk ke dalam pendapatan negara dan nantinya pendapatan tersebut akan dikelola dan dikeluarkan kembali untuk berbagai keperluan masyarakat seperti membangun jalan, stasiun, terminal dan lain sebagainya. Pengelolaan ini lah, yang lalu diatur di dalam sebuah kebijakan fiskal.

Tentunya, dengan adanya potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak memerlukan sebuah strategi supaya pengelolaannya efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang pajak dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan pajak didasari atas  kebijakan fiskal.

Yuk, pada artikel kali ini kita akan belajar secara lengkap mengenai kebijakan fiskal mulai dari jenis, pengertian, tujuan, instrumennya!

Jenis Kebijakan Fiskal

Pertama, kita akan membahas mengenai jenis dari kebijakan fiskal. Untuk lebih lengkapnya, kebijakan fiskal digolongkan dalam dua jenis, yakni:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara sekaligus menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan atau disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya yakni untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Contoh dari kebijakan fiskal ekspansif adalah seperti yang terjadi pada tahun lalu, dimana Badan Kebijakan FIskal (BKF) dari Kementrian Keuangan RI sepanjang tahun 2020-2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Dimana ekspansif sendiri memiliki arti defisit belanja pemerintah tetap besar guna untuk menjaga pertumbuhan perekonomian sepanjang pandemi COVID-19.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif (Contractionary Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang prosedurnya yakni dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat serta mengatasi masalah inflasi. Caranya ialah dengan membuat pemasukan menjadi lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan ketika perekonomian negara berada pada kondisi yang ekspansi dan mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Contoh dari kebijakan fiskal tersebut yaitu ketika Ibu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberlakukan kebijakan untuk menaikkan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) menjadi 35% khusus bagi orang yang memiliki penghasilan tinggi.

Pengertian Fiskal

Selanjutnya, kita bahas mengenai pengertian dari fiskal. Sejauh ini apa saja ya sudah Grameds ketahui?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkaitan dengan pendapatan negara dan urusan pajak. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni fiscus yang merupakan nama dari seseorang yang mempunyai atau memegang kekuasaan atas keuangan pada masa Romawi kuno.

Sedangkan, dalam Bahasa Inggris fiskal disebut sebagai fisc yang artinya yakni pengaturan atau pembendaharaan keluar masuknya uang yang ada di dalam kerajaan.

Jadi, fiskal ini dipakai untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara maupun kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat, lalu oleh pemerintahan kerajaan atau pemerintah negara dianggap sebagai pendapatan dan digunakan sebagai pengeluaran untuk berbagai macam program dengan tujuan untuk mencapai pendapatan nasional, perekonomian, produksi, dan juga digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Dari segi definisi, kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga pengeluaran dan pemasukan keuangan negara. Lebih rincinya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dengan melalui perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pemasukan yang diatur utamanya ialah dari sektor pajak sedangkan pengeluarannya yaitu berupa anggaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki kaitan erat dengan kebijakan untuk memperoleh  tujuan ekonomi tertentu dengan melalui instrumen penerimaan, perpajakan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal kewenangannya dipegang oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Meski demikian, tidak hanya itu, karena ternyata ada beberapa tujuan lain dari diberlakukannya kebijakan fiskal yaitu:

1. Meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguruan

Tahukah Grameds, bahwa yang menjadi salah satu masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran yang memiliki kategori usia produktif. Kebijakan fiskal bisa menangani masalah tersebutdengan  melalui program peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). Dengan meningkatnya kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja pada usia produktif mempunyai kompetensi dan keahlian yang memadai dan mampu untuk bersaing di dunia kerja baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini secara tak langsung bisa menaikkan taraf perekonomian negara.

2. Menjaga stabilitas harga

Grameds pasti pernah melihat atau mendengar berita mengenai kenaikan harga komoditas, mulai dari komoditas yang esensial seperti harga bahan bakar, hingga berbagai hal yang dekat dengan kita seperti harga bahan masakan. Naik dan turunnya harga komoditas tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar, hingga berbagai cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok dan monopoli yang dapat menyebabkan kelangkaan.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal yaitu untuk membasmi segala praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara

Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan

4. Mendorong laju investasi

Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak.

5. Mewujudkan keadilan sosial

Kebijakan fiskal juga memiliki peran dalam program peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan. Contoh nyata dari hal tersebut yaitu adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicetuskan oleh Kementrian Keuangan supaya masyarakat dengan ekonomi bawah dan rentan, mampu untuk bertahan dari segala dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi akan tetap terjaga dan masyarakat bisa merasakan dampak positifnya secara langsung.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan fiskal,  kita juga harus mengenal beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain:

1. Pajak

Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal ialah pajak baik dari sektor domestik maupun dari sektor luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan ataupun menurunkan daya beli masyarakat dengan melalui pajak.

Contohnya apabila pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan turut meningkat sehingga akan berpengaruh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, juga berlaku sebaliknya apabila pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang serta jasa dan dapat menurunkan daya beli masyarakat.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal yang perlu Grameds pahami berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, Hal ini sama seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup Grameds sendiri. Misalnya apabila pendapatan keluarga menurun, tentunya Grameds akan berusaha untuk berhemat serta menekan pengeluaran supaya terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran.

Dalam konteks negara, nilai belanja negara bisa ditambah ataupun dikurangi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanjanya pada sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yaitu mengenai penerbitan surat utang bagi warga negara atau obligasi. Surat utang ini cukup terkenal dalam bidang investasi, dimana rakyat yang mempunyai dana, ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut disertai dengan bunga pinjamannya.

Salah satu produk dari obligasi yakni Surat Berharga Negara yang diperjual belikan atau SBN Ritel. Surat ini diperjualbelikan sebagai salah satu produk investasi. Apabila Grameds memutuskan untuk membeli SBN Ritel, selain akan memperoleh imbal balik hasil melalui bunga, Grameds juga turut memberikan peran langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara, lho!

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Demi untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah dapat memberlakukan dua kebijakan, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan ekonomi ini sama-sama penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan negara.

Pada pelaksanaannya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan bersamaan atau sekadar salah satunya saja. Semua ini bergantung pada keperluan negara untuk menstabilkan ekonominya. Meski demikian, kedua kebijakan ini mempunyai perbedaannya masing-masing.

Perbedaan pertama pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dari segi pengambilan keputusannya yang berbeda. Apabila kebijakan fiskal akan dikelola serta diputuskan oleh Kementerian Keuangan maka kebijakan moneter keputusannya mutlak berada pada tangan Bank Indonesia (BI).

Perbedaan kedua dapat dilihat dari tujuan diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada diberlakukannya kebijakan moneter tujuannya yakni untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran negara supaya tercipta kestabilan ekonomi.

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Adapun beberapa contoh dari kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya:

Kebijakan fiskal yang pertama ialah ketika presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai program Amnesti Pajak pada tahun 2017 silam. Program ini diluncurkan karena ada banyak sekali kasus laporan penunggakan pajak serta banyak dari masyarakat yang tidak melaporkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan program Amnesti Pajak.

Program Amnesti Pajak adalah program untuk penghapusan pajak yang terutang serta tak terhitung sanksi pidana pada bidang sanksi administrasi perpajakan. Dengan amnesti ini, banyak partai politik yang berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak serta banyak juga individu yang segera melaporkan jumlah kekayaannya kepada pihak yang berwenang. Program ini bisa meningkatkan pendapatan nasional Indonesia terhadap rupiah dan terbukti pendapatan nasional bisa meningkat hingga 15,22 triliun rupiah.

Yang kedua ialah relaksasi pajak yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pada awal tahun 2021. Program relaksasi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Contoh dari kebijakan fiskal yang terakhir ialah subsidi gas dan BBM. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini ialah untuk melancarkan mobilitas serta transaksi ekonomi dalam masyarakat.

Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal. Sudah paham ‘kan? Sekarang kita jadi tau bahwa kebijakan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara.

Baca juga :

• Pengertian Anggaran Berimbang: Kebijakan hingga Cara
• Instrumen Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis
• Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup
• Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan
• Teori Ekonomi Makro: Pengertian dan Isu-Isu Utama
• Apa Itu Teori Pertumbuhan Ekonomi
• Memahami Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ekonomi