Pengertian Advis: Jenis, Perkembangan, dan Tujuan

Pengertian advis – Seorang nasabah memang sering mengurus pembayaran, pendebitan rekening, penarikan dana, dan pemberitahuan pengkreditan. Ketika melakukan semua hal itu, seorang nasabah akan mendapatkan surat pemberitahuan tertulis. Surat tertulis tersebut dikenal juga dengan nama advis. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan advis? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang advis.

 

Pengertian advis

Advis merupakan sebuah surat pemberitahuan tertulis dari pihak bank kepada seorang nasabah mengenai penerimaan pembayaran, transfer dana, jasa-jasa yang telah dilakukan atau pembayaran yang sudah dilakukan. Contohnya, pemberitahuan akan pengkreditan, pendebitan rekening, penarikan dana atau transfer dana.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), advis bisa dikatakan sebagai surat pemberitahuan tertulis dari bank kepada nasabah mengenai penerimaan pembayaran, transfer dana, jasa-jasa yang dilakukan atau pembayaran yang dilakukan.

Di dalam dunia perbankan, advis adalah surat tertulis yang diberikan bank kepada nasabah mengenai transaksi yang terjadi atau sudah dilakukan pada rekening nasabah, seperti transfer, penarikan atau pembayaran atas jasa-jasa lainnya.

 

Jenis-Jenis Advis

pixabay

Advis itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu advis debit dan advis kredit. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

1. Advis debit

Debit sendiri mempunyai arti pengurang saldo di rekening bank atau catatan pembukuan. Jadi, advis debit adalah surat pemberitahuan bank kepada nasabah mengenai adanya pengurangan atau perubahan dana pada rekening beserta alasannya. Contohnya, penarikan dana, biaya administrasi atau transfer.

Isi dari advis debit adalah informasi tentang pengurangan dan perubahan dana pada rekening nasabah. Alasan bank mengirimkan advis debit adalah agar nasabah mengetahui informasi adanya penarikan, transfer, dan biaya administrasi.  misalnya karena terjadi penarikan, transfer atau biaya administrasi.

Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa advis debit sebagai surat pemberitahuan tertulis yang juga diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya tentang penerimaaan, transfer, jasa pembayaran, kredit, debit serta penarikan.

2. Advis kredit

Arti kata kredit pada perbankan adalah sebuah transaksi saat dana atau saldo nasabah bertambah atau mengalami peningkatan dalam bentuk setoran tunai maupun transfer dari rekening lain.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa advis kredit sebuah surat pemberitahuan bank kepada nasabah tentang pengkreditan rekening serta alasannya. Contohnya transferan gaji dari perusahaan.

Perkembangan Advis

Semakin berkembangnya zaman dengan kemajuan dunia perbankan, kini grameds dapat dengan mudah bertransaksi bank menggunakan ponsel pintar kamu. Kemudahan itu juga bersamaan dengan kemudahan mendapatkan akses advis.

Saat ini, nasabah perbankan bisa bertransaksi dan menggunakan berbagai layanan perbankan dengan lebih mudah dan praktis melalui smartphone. Tentu, kemudahan tersebut juga beringingan dengan kemudahan dalam mendapatkan akses dari advis.

Jika dulu advis sebagai lembaran surat yang dikirimkan bank kepada kamu sebagai nasabah, kini advis bisa kamu dapatkan melalui notifikasi di ponsel pintar kamu yang sebelumnya dan bank melakukan persetujuan di atas dokumen resmi.

Perkembangan advis ini dapat kita lihat pada adanya advis elektronik. Fasilitas ini sudah diterapkan dibeberapa bank Indonesia. Advis elektronik sendiri mempunyai arti setiap komunikasi, instruksi, perintah, pesan, data atau informasi yang diberikan bank kepada nasabah melalui layanan perbankan elektronik dengan kode keamanan yang dijamin. Tentunya, tingkat keamanan dari fasilitas ini sudah terjamin karena sudah dilengkapi dengan kode keamanan yang mumpuni.

Tujuan Advis

Selaras dengan persetujuan antara pihak bank dan nasabah untuk melakukan advis. Advis mempunyai beberapa tujuan yang mempermudah pihak bank maupun nasabah. Adapun tujuan-tujuan dari pembuatan advis, antara lain:

1. Menyediakan pelayanan perbankan untuk setiap keperluan.
2. Pemberitahuan produk dan jasa terkait perbankan.
3. Pemantauan dan analisis dari rekening.
4. Penilaian dan oenentuan kriteria batasan kredit.
5. Pemantauan dan pelaksanaan terhadap syarat dan ketentuan pelayanan perbankan.
6. Mematuhi hukum, termasuk Undang-Undang anti pencucian uang atau money laundering. 

Penerapan Advis Elektronik

Kompas.com

Kemajuan internet membuat advis debit dan advis kredit dapat dilakukan secara real time, melalui notifikasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah melalui aplikasi atau sms yang telah memenuhi standar kode keamanan.

Contoh penerapannya adalah nasabah dapat meminta kepada bank untuk memberi notifikasi pembayaran tagihan bulanan secara otomatis dan advis debit transaksi tersebut akan muncul dengan waktu yang singkat.

Advis elektronik (e-advice) adalah nota atau tanda bukti nasabah tersebut melakukan transaksi keuangan, tanda bukti tersebut dikeluarkan oleh sistem bank setelah transaksi selesai di counter teller bank.

Penerapan lain dari advis elektronik (e-advice) adalah nasabah yang melakukan transaksi dengan menggunakan EDC wajib menandatangani hasil transaksi di kertas advis elektronik (e-advice) sebagai bukti transaksi untuk pihak bank saat melakukan transaksi di atas batas nominal yang ditentukan oleh bank.

Advis Dalam Deposito

Deposito adalah salah satu program bank berupa uang yang disimpan dalam rekening dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, sebuah investasi dari produk bank dengan risiko rendah dengan keuntungan yang tinggi untuk nasabah.

Biasanya, seorang nasabah akan mendapatkan bukti kepemilikan atas deposito yang ia miliki di bank tersebut dan notifikasi atas deposito yang nasabah miliki. Sama halnya seperti transaksi bank pada umumnya.

Advis juga diberikan oleh bank ketika nasabah melakukan transaksi deposito. Jadi, dapat dikatakan bahwa advis deposito sebagai suatu pemberitahuan penempatan deposito di bank namun bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pemberian Advis Untuk Profesional Pajak

Hukum pajak sebagai dari hukum publik. Hukum ini memberikan landasan bagi para pemangku kepentingan, terutama seseorang wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum pajak bisa dibilang cukup kompleks dan sering meninggalkan banyak ruang ketidakpastian. Hal inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk meminta advis kepada profesional pajak.

Penguasaan akan pengetahuan hukum pajak itu sendiri tentu merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang profesional pajak. Akan tetapi, hal ini belum cukup terutama ketika memberikan advis di bidang perpajakan.

Jadi, seorang profesional pajak juga dituntut untuk mempunyai kemampuan lain, seperti kemampuan konseling, komunikasi dan penilaian. Penggabungan kemampuan ini diharapkan dapat membantu profesional pajak dalam membuat sebuah advis yang efektif bagi kliennya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan efektif lebih mengarah kepada bantuan terhadap klien untuk menyederhanakan dan membantu menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Jadi, dalam derajat tertentu ruang ketidakpastian dapat diminimalisir.

Dikutip dari laman news.ddtc.co.id Ada beberapa langkah-langkah bagi profesional pajak dalam yang ingin memberikan layanan advis pajak yang efektif, antara lain:

Langkah 1

Seorang profesional pajak perlu memahami bisnis yang dilakukan oleh kliennya. Pemahaman ini akan memberikan ruang bagi profesional pajak untuk segera mengetahui logika dari transaksi yang akan, sedang atau sudah dilakukan kliennya.

Selain itu, pengetahuan ini juga akan membawa profesional pajak untuk mengetahui tujuan dari transaksi tersebut. Dengan adanya pengetahuan ini, profesional pajak juga dapat memberikan peringatan awal atau perhatian lebih atas potensi-potensi atau risiko-risiko perpajakan yang mungkin akan timbul.

Tentunya pengetahuan akan bisnis klien ini akan semakin lengkap apabila profesional pajak juga mengetahui kerja dari sistem keuangan dan akuntansi yang berlaku bagi bisnis tersebut. Contohnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit. Profesional pajak harus paham produk apakah yang dijual dari perkebunan kelapa sakit tersebut.

Perusahaan yang mempunyai mesin refinery, tentunya akan cenderung menjual produk dalam bentuk CPO/ CPKO. Jika ditemukan adanya penjualan TBS maka profesional pajak harus segera memperhitungkan risiko PPN yang mungkin akan timbul.

Mengingat penjualan TBS mempunyai risiko untuk tidak dikenakan PPN dan pajak masukan yang timbul terkait penjualan ini berpotensi untuk tidak dapat dikreditkan.

Langkah 2

Profesional pajak perlu memberi pemahaman kepada klien bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kegiatan usaha.

Untuk itu, pemberian advis untuk meminimalkan pajak sekecil-kecilnya terkadang bukan merupakan hasil yang terbaik, jika pada akhirnya wajib pajak menjadi tidak leluasa melakukan kegiatan bisnisnya.

Contohnya, kasus starbucks di Inggris merupakan contoh yang dapat ditelaah. Skema perencanaannya sudah berhasil meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Namun, kegiatan bisnisnya menemui tantangan ketika sebagian masyarakat di Inggris memprotes perencanaan pajak yang dilakukannya.

Protes tersebut berdampak pada citra perusahaan di mata masyarakat Inggris. Demi meredam hal tersebut, akhirnya starbucks secara sukarela menyisihkan pendapatannya untuk dibayar kepada pemerintah.

 

Langkah 3

Para profesional pajak harus tegas untuk mengatakan “tidak” kepada klien ketika tujuan perencanaan pajak akan dilakukan melalui tindakan yang melanggar hukum. Penegasan ini juga harus dilakukan ketika klien melakukan kesalahan.

Meskipun berposisi untuk membela klien, tetapi penegasan ini sangat penting untuk menghindarkan klien dari sanksi yang lebih merugikan. Pada akhirnya, profesional pajak tetap harus memberikan perlindungan kepada klien agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Langkah korektif dapat dilakukan oleh profesional pajak untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari kesalahan yang dilakukannya. Pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT menjadi contoh pengambilan langkah korektif yang bisa jadi solusi terbaik bagi klien.

 

Langkah 4

Profesional pajak harus terus mengasah kemampuan komunikasi. Komunikasi dengan klien perlu dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Sangat dimungkinkan bahwa klien menangkap maksud yang berbeda dari komunikasi yang dilakukan klien kepadanya.

Perbedaan interpretasi atau suatu konteks pembicaraan menjadi kasus yang sangat mungkin terjadi. Bahkan tidak sedikit ditemukan suatu kondisi ketidaksesuaian ketika klien masih mempunyai pemahaman yang terbatas atas konsep umum mengenai pajak itu sendiri.

Contohnya, pemahaman dari masyarakat awam yang masih sering terjadi adalah perbedaan antara pajak penjualan dengan akronim PPn dengan pajak pertambahan nilai dengan akronim PPN. Meskipun keduanya sama-sama dikenakan atas kegiatan konsumsi, akan tetapi efek perpanjangan yang ditimbulkan jauh berbeda bagi para pelaku usaha.

Profesional pajak tentu harus menjelaskan bahwa terdapat banyak perbedaan dari kedua jenis pajak ini. Salah satu perbedaan paling menonjol adalah metode kredit pajak. Profesional pajak juga perlu senantiasa memposisikan diri dengan klien yang mempunyai beragam latar belakang sehingga dapat menyampaikan maksudnya dengan lebih efektif.

Profesional pajak juga dituntut untuk terbiasa mengikuti perubahan dinamika peraturan. Pemahaman akan suatu konsep perpajakan bisa saja berubah seiring waktu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Salah satu contoh perkembangan perpajakan saat ini adalah pemajakan atas kegiatan ekonomi digital. Melalui perkembangan teknologi dan informasi, suatu usaha tidak lagi memerlukan suatu tempat tetap ataupun kehadiran fisik untuk menimbulkan sebuah nexus yang dikenakan oleh pajak.

Pemberian advis oleh profesional pajak merupakan garda terdepan bagi wajib pajak. Sangat diperlukan beragam kemampuan oleh profesional pajak dalam memberikan advis dan mempersempit ruang ketidakpastian. Pada akhirnya, pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak menjadi lebih efektif.

Pemberian Advis dalam Perizinan Mendirikan Bangunan

Kompas.com

 

Dalam memberikan advis untuk perizinan mendirikan bangunan perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

Dasar hukum Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB sebagai perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga terciptanya ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum.

 

Syarat dan prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan

Sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, peraturan Izin Mendirikan Bangunan dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Retribusi Advis Planning.

 

Harus Memperhatikan Advis Planning

Advis planning sebagai saran pendapat atas perencanaan peruntukan tanah. Advis planning diberikan sebagai pertimbangan-pertimbangan awal untuk mendirikan bangunan sesuai dengan rencana pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah lahan yang akan didirikan bangunan sudah mendapatkan izin atau belum.

Harus Memperhatikan Kendala-kendala Advis Planning

Kendala-kendala yang dihadapi pada advis planning, antara lain:

• Adanya peraturan dan syarat-syarat untuk pengurusan izin mendirikan bangunan mengalami adanya hambatan.
• Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar aparat.
• Penentuan garis sempadan yang telah ditentukan sering tidak tidak disesuaikan dalam kenyataan di lapangan.
• Masih banyak biaya retribusi yang tidak sesuai peraturan.

Dampak dari beberapa kendala bahwa adanya kerja sama dan koordinasi antara satu dengan yang lain masih sering bertolak belakang, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan peraturannya tidak terlaksana secara efektif.

Meskipun advis planning bangunan akan tetap didirikan, tetapi akan mengalami beberapa kesulitan dalam melayani para pemohon untuk mengurus izin karena sulitnya koordinasi. Oleh sebab itu, dalam meminta pengesahan mengenai izin apapun juga akan menunggu lama menyebabkan para pemohon izin juga harus menunggu lama.

Jadi, supaya permohonan izin tidak terlalu lama, sebaiknya antar aparat tetap saling berkoordinasi dengan tujuan mulai dari dibuatnya advis planning hingga dengan dilaksanakannya pembangunan, agar kelak tidak ada lagi banguan didirikan yang tidak sesuai dengan advis planning. Selain itu, mengenai estimasi waktu, sebaiknya selalu menerbitkan izin berdasarkan waktu yang telah ditentukan sejak awal diurusnya izin tersebut.

Bagian pengawasan pegawai atau audit terhadap pegawai lebih tegas lagi agar tidak ditemukan pegawai yang masih melakukan kolusi, maka semua orang yang terlibat kedepan akan lebih selektif lagi dalam memilih orang-orang yang mampu menyandang jabatan di semua bagian organisasi pemerintah serta bertanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Penutup

Advis dalam dunia perbankan ternyata sangat luas penggunaannya dan tujuannya ya grameds. Advis sebagai pemberitahuan transaksi kredit dan debit, advis sebagai notifikasi transaksi elektronik. Oleh sebab itu, dalam perbankan, advis adalah pemberitahuan dari pihak bank kepada nasabah tentang semua transaksi yang telah berlangsung atau telah terjadi.

Itulah penjelasan mengenai pengertian advis hingga jenis-jenisnya. Semoga setelah membaca artikel ini sampai selesai, semoga semua pembahasan di atas bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan Grameds.

Jika kamu ingin mencari buku tentang perbankan, maka bisa mendapatkannya di gramedia.com. Jangan ragu untuk membeli buku di gramedia, karena bukunya dijamin ori.

Sebagai #SahabatTanpaBatas, kami akan selalu memberikan informasi terbaik dan terlengkap untuk Grameds. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Rosyda Nur Fauziyah