Ciri-ciri Kebijakan Fiskal

Ciri Kebijakan Fiskal – Bicara mengenai kebijakan fiskal, mungkin mengingatkan Grameds akan berita bahwa pada November tahun 2017 lalu, bank dunia memberikan pinjaman pada Indonesia senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,05 triliun.

Pinjaman ini digelontorkan untuk membantu peningkatan belanja daerah termasuk ke dalam hal kebijakan perpajakan serta administrasi pendapatan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves juga mengatakan bahwa pinjaman ini diberikan dalam rangka untuk melanjutkan kemajuan signifikan yang sudah Indonesia capai hingga saat ini. Menurutnya, reformasi fiskal harus diteruskan supaya Indonesia bisa memenuhi segala aspirasinya.

Ciri Kebijakan Fiskal

1. Mendorong Masuknya Investasi

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan ekonomi negara. Salah satu hal yang bisa didapatkan dengan memberlakukan kebijakan fiskal ialah kestabilan ekonomi yang dapat meningkatkan kepercayaan serta minat dari para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dengan ditanamkannya modal oleh para investor asing diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian negara.

2. Mendorong Pertumbuhan Pembangunan dan Ekonomi Negara

Melalui kebijakan fiskal pemerintah bisa melakukan berbagai penyesuaian terhadap pengeluaran dan penerimaan negara dengan harapan supaya mencapai kestabilan pembangunan dan ekonomi.

Pada umumnya, pemerintah dengan melalui penerapan kebijakan fiskal akan mengubah besaran pajak yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal serta mempunyai peran sebagai sumber pendapatan negara guna untuk membiayai pembangunan.

3. Memberikan Akses yang Lebih Baik ke Berbagai Layanan Masyarakat

Salah satu tindakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ialah diberlakukannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan supaya masyarakat dengan kategori ekonomi menengah kebawah dan rentan mampu untuk bertahan dari pandemi COVID-19.

Hal ini menjadikan terwujudnya keadilan sosial yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pengertian Fiskal

Menurut Gramedss Besar Bahasa Indonesia, fiskal mempunyai keterkaitan dengan pendapatan negara dan urusan pajak. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa latin yakni fiscus yang merupakan nama dari seseorang yang mempunyai atau memegang kekuasaan atas keuangan pada masa Romawi kuno.

Sedangkan, dalam Bahasa Inggris fiskal disebut fisc yang mempunyai arti pengaturan atau pembendaharaan keluar masuknya uang yang ada pada kerajaan.

Jadi, fiskal ini digunakan untuk memberikan penjelasan atas bentuk pendapatan negara maupun kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat serta oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan dan dimanfaatkan untuk pengeluaran dengan program-program supaya memperoleh pendapatan nasional, produksi, perekonomian, serta digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan di dalam perekonomian.

Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah dengan mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Lalu, muncul pertanyaan, apa perbedaan dari kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Perbedaannya terdapat pada tujuannya.

Apabila kebijakan moneter mempunyai tujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol jumlah uang yang beredar beserta dengan tingkat bunganya, kebijakan fiskal dapat Grameds pahami dengan membaca poin berikut ini.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan sasarannya yakni:

1. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi

Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan maksimal karena akan berpengaruh besar pada pendapatan atau pemasukan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, devisa negara, pariwisata, impor, dan lain sebagainya.

Selain itu contoh pengeluaran negara yang dimaksud di antaranya, yakni:

• Pembangunan sarana dan prasarana umum.
• Belanja persenjataan.
• Proyek pemerintah.
• Pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

Seperti yang telah Grameds ketahui, pengangguran adalah salah satu masalah yang menjadi momok bagi suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran telah berkurang hingga 140.000 jiwa.

Menurut persentase tingkat pengangguran terbuka, apabila pada bulan Februari 2017 angkanya mencapai 5,33%, pada Februari 2022 angkanya berada pada level 5,13%.

Hal tersebut juga tak lepas dari pemberlakuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang diaplikasikan dan menjadi prioritas dalam upaya untuk pencegahan dari munculnya pengangguran.

3. Menstabilkan harga barang dan mengatasi inflasi.

Turunnya harga dari suatu barang menjadikan hilangnya harapan untuk memperoleh keuntungan bagi sektor swasta. Meski demikian, harga yang terus meningkat juga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi.

Di sisi lain, inflasi dapat memberikan keuntungan misalnya menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga dapat memberikan dampak negatif pada kelompok atau orang yang memiliki penghasilan rendah karena daya beli menjadi menurun.

Masalah inflasi yang tidak kunjung stabil akan memiliki potensi besar untuk membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang. Dengan melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, serta distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan sesuai harapan.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenao kebijakan fiskal,  Grameds juga harus memahami beberapa instrumennya. Instrumen kebijakan fiskal adalah berbagai sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain:

1. Pajak

Sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal ialah pajak baik dari sektor domestik maupun dari sektor luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan ataupun menurunkan daya beli masyarakat dengan melalui pajak.

Contohnya apabila pajak diturunkan, jumlah output barang dan jasa akan turut meningkat sehingga akan berpengaruh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, juga berlaku sebaliknya apabila pajak dinaikkan, akan menurunkan output barang serta jasa dan dapat menurunkan daya beli masyarakat.

2. Pengeluaran Belanja

Instrumen kebijakan fiskal yang perlu Grameds pahami berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, Hal ini sama seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup Grameds sendiri. Misalnya apabila pendapatan keluarga menurun, tentunya Grameds akan berusaha untuk berhemat serta menekan pengeluaran supaya terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran.

Dalam konteks negara, nilai belanja negara bisa ditambah ataupun dikurangi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanjanya pada sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Obligasi Publik

Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yaitu mengenai penerbitan surat utang bagi warga negara atau obligasi. Surat utang ini cukup terkenal dalam bidang investasi, dimana rakyat yang mempunyai dana, ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut disertai dengan bunga pinjamannya.

Salah satu produk dari obligasi yakni Surat Berharga Negara yang diperjual belikan atau SBN Ritel. Surat ini diperjualbelikan sebagai salah satu produk investasi. Apabila Grameds memutuskan untuk membeli SBN Ritel, selain akan memperoleh imbal balik hasil melalui bunga, Grameds juga turut memberikan peran langsung dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara, lho!

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, kebijakan fiskal dikategorikan menjadi dua macam, yakni menurut teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Nah, berikut penjelasannya,

Kebijakan Fiskal Menurut Teori

1. Kebijakan fiskal fungsional

Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang dalam pertimbangan, pengeluaran, dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan berdasarkan pada melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

2. Kebijakan fiskal yang disengaja

Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang tengah dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan pengeluaran pemerintah maupun perubahan perpajakan.

Terdapat tiga bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Pertama, menciptakan perubahan pada pengeluaran pemerintah. Kedua, menciptakan perubahan pada sistem pemungutan pajak. Ketiiga, menci[takan perubahan secara serentak baik pada sistem pemungutan pajak maupun pada sistem pengelolaan pemerintahnya.

3. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja

Kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan yang diberlakukan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tidak disengaja adalah proposal, kebijakan harga minimum, pajak progresif, serta asuransi pengangguran.

Kebijakan fiskal menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran

1. Kebijakan fiskal seimbang

Kebijakan fiskal seimbang adalah kebijakan yang membuat pengeluaran dan penerimaan menjadi memiliki jumlah yang sama. Ada dampak positif maupun negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Dampak positifnya, negara jadi tak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dampak negatifnya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila ekonomi negara berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

2. Kebijakan fiskal surplus

Pada kebijakan fiskal surplus jumlah pendapatan harus lebih tinggi apabila dibandingkan pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya inflasi.

3. Kebijakan fiskal defisit

Kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan fiskal yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan dari kebijakan ini ialah dapat mengatasi kelesuan serta depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara akan selalu berada dalam keadaan defisit.

4. Kebijakan fiskal dinamis

Fungsi kebijakan fiskal dinamis adalah untuk menyediakan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan pemerintah yang turut bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Adapun beberapa contoh dari kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya:

1. Kebijakan fiskal yang pertama ialah ketika presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai program Amnesti Pajak pada tahun 2017 silam. Program ini diluncurkan karena ada banyak sekali kasus laporan penunggakan pajak serta banyak dari masyarakat yang tidak melaporkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan program Amnesti Pajak.

Program Amnesti Pajak adalah program untuk penghapusan pajak yang terutang serta tak terhitung sanksi pidana pada bidang sanksi administrasi perpajakan. Dengan amnesti ini, banyak partai politik yang berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak serta banyak juga individu yang segera melaporkan jumlah kekayaannya kepada pihak yang berwenang. Program ini bisa meningkatkan pendapatan nasional Indonesia terhadap rupiah dan terbukti pendapatan nasional bisa meningkat hingga 15,22 triliun rupiah.

2. Yang kedua ialah relaksasi pajak yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pada awal tahun 2021. Program relaksasi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Contoh dari kebijakan fiskal yang terakhir ialah subsidi gas dan BBM. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini ialah untuk melancarkan mobilitas serta transaksi ekonomi dalam masyarakat.

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Demi untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah dapat memberlakukan dua kebijakan, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan ekonomi ini sama-sama penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan negara.

Pada pelaksanaannya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan bersamaan atau sekadar salah satunya saja. Semua ini bergantung pada keperluan negara untuk menstabilkan ekonominya. Meski demikian, kedua kebijakan ini mempunyai perbedaannya masing-masing.

Perbedaan pertama pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dari segi pengambilan keputusannya yang berbeda. Apabila kebijakan fiskal akan dikelola serta diputuskan oleh Kementerian Keuangan maka kebijakan moneter keputusannya mutlak berada pada tangan Bank Indonesia (BI).

Perbedaan kedua dapat dilihat dari tujuan diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada diberlakukannya kebijakan moneter tujuannya yakni untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran negara supaya tercipta kestabilan ekonomi.

Baca juga :

• Pengertian Anggaran Berimbang: Kebijakan hingga Cara
• Instrumen Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis
• Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup
• Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan
• Teori Ekonomi Makro: Pengertian dan Isu-Isu Utama
• Apa Itu Teori Pertumbuhan Ekonomi
• Memahami Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ekonomi