Contoh Ekonomi Publik: Pengertian, Konsep Dasar dan Ruang Lingkupnya

Contoh Ekonomi Publik – Ilmu ekonomi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka untuk mencapai kemakmuran tersebut, manusia kemudian akan melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan juga distribusi.

Hal tersebut nantinya akan memunculkan berbagai macam masalah ekonomi yakni tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan jumlah barang ataupun produksi yang semakin terbatas. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi publik dan beberapa contohnya.

Pada umumnya, ilmu ekonomi publik ini memperkenalkan terkait fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Misalnya saja mulai dari pajak, anggaran pemerintah, retribusi, sampai utang negara. Ilmu ekonomi publik ini biasanya akan didominasi oleh para pejabat pemerintah dan juga pengamat ekonomi, karena keterlibatannya secara langsung.

Apa Itu Ilmu Ekonomi Publik?

Ekonomi publik atau yang bisa disebut dengan Ilmu Keuangan Negara adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis terkait peranan pemerintah dalam perekonomian, dan juga dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Pemerintah disini memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan kebijakannya harus ditujukan untuk mengoreksi perilaku masyarakat yang menghindarkan perekonomian mencapai alokasi sumber ekonomi yang lebih efisien.

Ekonomi Publik atau yang lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik ini merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yakni Public Economics. Istilah publik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang banyak atau umum, semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan lainnya). Sementara menurut Oxford Dictionary, penjelasan mengenai istilah public ini jauh lebih panjang, yaitu lawan kata dari private, berhubungan dengan orang banyak.

Jadi kenyataannya yaitu bahwa kita menggunakan kata serapan publik dan tidak menemukan kata asli dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan public. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini memang relatif baru untuk masyarakat Indonesia. Untuk sebagian besar masyarakat yang mungkin saja masih tidak cukup jelas terkait batasan-batasan antara urusan publik atau umum dan urusan privat atau pribadi. Kekaburan tersebut bisa menimbulkan kekacauan. Misalnya saja dalam pengelolaan uang negara yakni termasuk urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara private, sehingga tidak akan ada tindak pidana korupsi. Begitu pula sebaliknya, untuk urusan iman serta keyakinan pribadi seseorang adalah urusan pribadi atau privat, sehingga negara tidak boleh ikut campur agar hak asasi manusia tidak dilanggar disini.

Dengan adanya ilustrasi di atas, maka ekonomi publik ini bisa kita maknai sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah terkait urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan pemerintah, urusan masyarakat, dan juga urusan negara. Salah satu ahli Ekonomi Publik, yakni Richard A. Musgrave (Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi, Harvard University, AS), berpendapat bahwa pemerintah memiliki tiga peran dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Di dalam peran yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada di dalam full employment atau kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Itu merupakan topik yang ada di dalam Ekonomi Makro. Sementara peran yang kedua berhubungan dengan berbagai upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah bisa melakukan peran ini secara langsung, misalnya saja dalam belanja barang untuk kebutuhan pertahanan ataupun pendidikan, atau secara tidak langsung yakni melalui pajak dan juga subsidi untuk mendorong kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan lainnya.

Sementara itu, peran yang ketiga ini menyangkut upaya pemerintah dalam mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada para anggotanya. Peran yang terakhir ini berhubungan dengan masalah kemerataan dan juga tarik ulur antara kemerataan dan juga efisiensi. Ilmu ekonomi publik ini fokus pada telaahan dua peran terakhir diantara ketiga peran pemerintah menurut pandangan Musgrave.

Konsep Dasar Ekonomi Publik

Secara umum, ekonomi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai peranan pemerintah ataupun negara dalam kehidupan ekonomi. Akan tetapi, karena yang ditelaah itu lebih menjurus ke keuangan negara, maka sejak tahun 1970-an, lebih banyak disebut sebagai ilmu keuangan negara.

Mengapa disebut sebagai ilmu keuangan negara? Karena pada dasarnya, ilmu ekonomi publik ini mempelajari ataupun menelaah mengenai pengeluaran dan juga penerimaan negara. Sebagai sebuah cabang ilmu, itu artinya suatu studi dan juga penjelasan yang didasarkan pada metode serta sistematika tertentu. Dalam kaitan ini, metode yang dipakai adalah metode sintesis dan juga analisis global dan special, general, serta metode makro analisis dan juga mikro analisis.

Teori keuangan negara sebagaimana yang dinyatakan biasanya membahas tentang badan hukum publik, yang sudah dianugerahi hak-hak hukum publik dan bisa ikut serta dalam proses bagian dari ilmu ekonomi, ilmu keuangan negara yang termasuk ke dalam ilmu sosial yang tidak murni dan secara khusus membahas terkait masalah keuangan dari sektor pemerintah, antara lain, penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, pinjaman dan utang pemerintah, kebijakan fiskal dan juga moneter lain.

Menurut Poole (1956) dalam Ilyas (1989), ilmu keuangan negara berkaitan erat dengan 4 tujuan utama dari pemerintah, yakni menentukan tingkat dan cara pengeluaran pemerintah, pinjaman pemerintah, penerimaan pajak, dan juga mengelola utang pemerintah. Tujuan dari ilmu keuangan negara ini yaitu untuk menentukan alokasi resources dan mengetahui pengaruhnya dari penempatan tersebut terhadap keperluan individu atau keperluan masyarakat dan pemerintah.

Kemudian, menurut Newman (1968) dalam Ilyas (1989), terdapat dua hal pokok yang merupakan konsep ilmu keuangan negara. Pertama yaitu ruang lingkup dan juga tujuan pemerintah. Dalam hal ini, akan diadakan penyesuaian batasan antara sektor pemerintah dan juga sektor swasta di dalam kegiatan ekonomi. Utamanya yaitu dalam menentukan bagaimana kemampuan dari kegiatan pemerintah yang beraneka ragam, mungkin saja akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, efisiensi dari alokasi sumberdaya dan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di sektor swasta.

Kemudian yang kedua yaitu terkait pembahasan yang berkaitan dengan perumusan ilmu keuangan negara dalam istilah yang non moneter. Misalnya saja, suatu penjelasan mungkin saja kedengarannya aneh, dimana kata keuangan ini tentu akan ada kaitannya dengan moneter. Sehingga dalam hal ini akan bisa untuk menganalisis tentang pengumpulan pajak, transfer payment, dan juga pengeluaran lain untuk membiayai bidang yang produktif.

Ruang Lingkup Ilmu Keuangan Negara

Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan di atas, ruang lingkup ilmu keuangan negara bisa dibagi menjadi:

1. Teori Pengeluaran Negara

Melalui pengeluaran negara, pemerintah bisa berupaya untuk mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian sesuai dengan hukum permintaan dan juga penawaran yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

2. Teori Penerimaan Negara

Teori ini membahas tentang beberapa sumber penerimaan negara, membahas dan juga menganalisis perbandingan keuntungan ataupun kerugian dari berbagai macam pemasukan dan membahas mengenai prinsip-prinsip yang dilakukan terhadap berbagai pilihan sumber penerimaan negara.

3. Teori Administrasi Keuangan

Teori ini menyangkut tentang semua kegiatan dalam bidang keuangan, termasuk juga permasalahan yang berhubungan dengan anggaran belanja negara, melakukan pelaksanaan anggaran dan juga pengawasan terhadap anggaran negara.

4. Teori Stabilisasi dan Pertumbuhan

Teori ini biasanya membahas tentang kebijakan ekonomi dari suatu pemerintahan dan hubungannya dengan kebijakan fiskal yang berkaitan langsung dengan penerimaan dan pengeluaran negara.

Baru-baru ini, terkait dengan peran pemerintah yang besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimum serta kebijakan pemerintah harus ditunjukkan untuk mengoreksi perilaku masyarakat yang menghindarkan perekonomian untuk mencapai alokasi sumber ekonomi yang lebih efisien, redistribusi pendapatan masyarakat dan juga stabilitas ekonomi, maka ilmu keuangan negara akan menjadi sedemikian kompleks, tak hanya melihat hanya pada sisi anggaran, namun juga pengaruh langsung dan tidak langsung dari kegiatan perekonomian agregat.

Oleh sebab itu, ilmu ekonomi keuangan negara ini dipopulerkan lagi sebagai ilmu ekonomi publik.

Hubungan Ilmu Ekonomi Publik dan Ilmu Sosial Lain

Berikut ini adalah beberapa hubungan Ilmu Ekonomi Publik dengan Ilmu sosial lainnya, antara lain:

1. Hubungan dengan Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi Publik adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi, dengan begitu prinsip yang berlaku dalam ilmu ekonomi juga akan berlaku di dalam ilmu keuangan negara meskipun ada penyimpangan dan kekhususan tertentu.

Masalah mikro ekonomi seperti misalnya permintaan dan penawaran, teori harga, pasar, dan juga tercapainya kepuasan maksimum, juga akan berlaku dalam ilmu keuangan negara. Sama halnya dengan masalah makro ekonomi seperti saving, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga pendapatan nasional.

2. Hubungan dengan Ilmu Hukum

Dengan melihat ilmu ekonomi publik sebagai salah satu pengertian, maka jelas bahwa ilmu ini berhubungan dengan istilah negara, yang mana termasuk ke dalam istilah hukum privat atau publik. Ilmu ekonomi publik ini akan berhubungan dengan lembaga kenegaraan seperti pemerintah, BPK, DPR. Selain itu, ilmu ini juga berkaitan dengan Hukum Tata Negara, saat dikaitkan dengan penyusunan anggaran, penetapan pajak, pungutan pajak, aspek penggunaan sumber pemerintahan, dan lainnya.

3. Hubungan dengan Ilmu Politik

Pembagian kekuasaan, pengawasan, dan juga penggunaan akan berkaitan dengan studi ilmu politik. Penentuan budget pembagian ataupun alokasi budget antar departemen, lembaga resmi dalam perwujudannya yaitu aplikasi ilmu politik. Begitu juga dengan penetapan pajak baru, pinjaman pemerintah, PMDN dan PMD merupakan persoalan politik dalam bingkai negara untuk penguatan keuangan negara.

Demikian penjelasan mengenai apa itu ekonomi publik, konsep dasar, dan ruang lingkupnya. Buat Grameds yang mau mempelajari semua hal tentang ilmu ekonomi lainnya, kamu bisa mengunjungi Gramedia.com untuk mendapatkan buku-buku terkait.  Sebagai #SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.