Daftar Anggota BPUPKI: Pembentukan, Sidang sampai Pembubaran BPUPKI

Anggota BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya memerdekakan Indonesia.

Saat itu, Jepang mengalami kekalahan pada Perang Pasifik. Badan ini sendiri beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat serta wakil ketuanya adalah Hibangase Yosio dan R.P. Soeroso. BPUPKI kemudian diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan pengibaran bendera Hinomaru serta disusul bendera Merah Putih. Hal ini sendiri kian membangkitkan semangat para anggota untuk memerdekakan Indonesia.

Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai BPUPKI mulai dari pengertian, Sejarah, Hasil Sidang 1 dan 2, hingga Sejarah Pembubarannya berikut ini.

Pembentukan BPUPKI

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia.

Dalam bahasa Jepang, BPUPKI sendiri dikenal juga sebagai ‘Dokuritsu Junbi Cosakai‘. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini bertujuan untuk saling menguntungkan. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI sendiri adalah mengkaji, mendalami, serta menyelidiki berbagai bentuk dasar yang cocok guna memenuhi berbagai kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan.

Jadi, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tak lain dibentuk dengan tujuan mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.

Sementara terhadap Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah menarik simpati rakyat Indonesia agar kemudian membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat ini terlibat dalam Perang Dunia II kemudian membutuhkan banyak dukungan. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang sendiri 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk mendapat dukungan.

Adapun tugas utama BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

Sepanjang BPUPKI berdiri telah melakukan dua kali sidang. Dari dua kali sidang ini terdapat beberapa poin yang dirumuskan. Untuk lebih jelasnya mengenai BPUPKI, ketahui sejarah berdiri, anggota hingga hasil sidangnya. Berikut rangkuman tentang sejarah pembentukan BPUPKI, anggota hingga hasil sidangnya.

BPUPKI dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Lembaga ini kemudian dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, dengan menjanjikan bahwa Jepang kemudian akan turut membantu proses kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI memiliki anggota 67 orang yang diketuai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, serta wakil ketua Ichibangase Yosio (adalah orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso. Di luar anggota BPUPKI, dibentuk juga sebuah Badan Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang.

Badan Tata Usaha ini kemudian dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso serta wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas BPUPKI sendiri ialah mempelajari serta menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tahun 1944, wilayah Saipan kemudian jatuh ke tangan Sekutu.

Demikian halnya dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, serta Kepulauan Marshall, yang dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dengan demikian, seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik kemudian hancur serta bayang-bayang kekalahan Jepang pun tampak.

Selanjutnya, Jepang kemudian mengalami berbagai serangan udara di kota Ambon, Menado, dan Makasar, dan Surabaya. Bahkan pasukan sekutu juga telah mendarat di daerah-daerah minyak, seperti diantaranya Tarakan dan Balikpapan.

Dalam situasi kritis ini, pada 1 Maret 1945, Letnan Jendral Kumakici Harada sebagai pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, kemudian mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai).

Pembentukan badan tersebut ini sesungguhnya bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus ini kemudian diumumkan pada 29 April 1945. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat kemudian diangkat sebagai ketua (Kaico).

Sementara yang ditunjuk sebagai Ketua Muda (Fuku Kaico) pertama ialah seorang dengan nama Icibangase. Kemudian R.P. Suroso yang diangkat sebagai Kepala Sekretariat dibantu oleh Toyohito Masuda serta Mr. A.G. Pringgodigdo. BPUPKI sendiri dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah selesai dilakukan.

Usai BPUPKI terbentuk, secara resmi BPUPKI kemudian melakukan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Sementara sidang kedua dilakukan pada 10 Juli-17 Juli 1945. Dari dua sidang ini terdapat beberapa poin yang dirumuskan.

Daftar Anggota BPUPKI

Sebelum membahas soal tujuan serta tugas dari BPUPKI. Ketahui dahulu siapa saja anggota dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini.

1. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat menjabat sebagai ketua
2. R.P. Soeroso menjabat sebagai wakil ketua
3. Ichibangse Yoshio menjabat sebagai wakil ketua
4. Soekarno sebagai anggota BPUPKI
5. Mohammad Hatta sebagai anggota BPUPKI
6. Ki Hajar Dewantara sebagai anggota BPUPKI
7. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja sebagai anggota BPUPKI
8. Samsi Sastrawidagda sebagai anggota BPUPKI
9. Sukiman Wiryosanjoyo sebagai anggota BPUPKI
10. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat sebagai anggota BPUPKI
11. KH A Ahmad Sanusi sebagai anggota BPUPKI
12. KH Wahid Hasyim sebagai anggota BPUPKI
13. H Agus Salim sebagai anggota BPUPKI
14. Raden Ashar Sutejo Munandar sebagai anggota BPUPKI
15. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota BPUPKI
16. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo sebagai anggota BPUPKI
17. Raden Ruseno Suryohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
18. KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syaari) sebagai anggota BPUPKI
19. KRMT Ario Wuryaningrat sebagai anggota BPUPKI
20. Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPUPKI
21. KH Mas Mansoer sebagai anggota BPUPKI
22. KH Masjkur sebagai anggota BPUPKI
23. Agus Muhsin Dasaad sebagai anggota BPUPKI
24. Liem Koen Hian sebagai anggota BPUPKI
25. Mas Aris sebagai anggota BPUPKI
26. Mas Sutarjo Kartohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
27. AA Maramis sebagai anggota BPUPKI
28. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro sebagai anggota BPUPKI
29. Mas Susanto Tirtoprojo sebagai anggota BPUPKI
30. Mohammad Yamin sebagai anggota BPUPKI
31. Raden Achmad Soebardjo sebagai anggota BPUPKI
32. Raden Hindromartono sebagai anggota BPUPKI
33. AR Baswedan sebagai anggota BPUPKI
34. Raden Mas Sartono sebagai anggota BPUPKI
35. Raden Panji Singgih sebagai anggota BPUPKI
36. Raden Syamsudin sebagai anggota BPUPKI
37. Raden Suwandi sebagai anggota BPUPKI
38. Raden Sastromulyono sebagai anggota BPUPKI
39. Yohanes Latuharhary sebagai anggota BPUPKI
40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso sebagai anggota BPUPKI
41. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai anggota BPUPKI
42. Oey Tiang Tjoei sebagai anggota BPUPKI
43. Oey Tjong Hauw sebagai anggota BPUPKI
44. Bandoro Pangeran Hario Purubojo sebagai anggota BPUPKI
45. PF Dahler sebagai anggota BPUPKI
46. Parada Harahap sebagai anggota BPUPKI
47. Soepomo sebagai anggota BPUPKI
48. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat sebagai anggota BPUPKI
49. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma sebagai anggota BPUPKI
50. Raden Abdul Kadir sebagai anggota BPUPKI
51. Raden Abdulrahim Pratalykrama sebagai anggota BPUPKI
52. Raden Abikusno Cokrosuyoso sebagai anggota BPUPKI
53. RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking sebagai anggota BPUPKI
54. Raden Adipati Wiranatakoesoema V sebagai anggota BPUPKI
55. Raden Mas Margono Djojohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
56. RMTA Suryo sebagai anggota BPUPKI
57. R Otto Iskandardinata sebagai anggota BPUPKI
58. Raden Panji Suroso sebagai anggota BPUPKI
59. Raden Ruslan Wongsokusumo sebagai anggota BPUPKI
60. Raden Sudirman sebagai anggota BPUPKI
61. Raden Sukarjo Wiryopranoto sebagai anggota BPUPKI
62. Raden Buntaran Martoatmojo sebagai anggota BPUPKI

Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Pada sidang pertama BPUPKI ini kemudian membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Selama masa persidangan pertama BPUPKI ini, agendanya sendiri diantaranya adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia.

Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia, diantaranya adalah Prof. Mohammad Yamin, S.H., Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang yang diadakan pada 29 Mei 1945, Prof. Mohammad Yamin, S.H. kemudian mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, di antaranya:

• Peri Kebangsaan
• Peri Kemanusiaan
• Peri Ketuhanan
• Peri Kerakyatan
• Kesejahteraan Rakyat

Kemudian pada sidang 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo kembali mengemukakan gagasannya mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan dengan ‘Dasar Negara Indonesia Merdeka‘, yaitu di antaranya:

• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan lahir batin
• Musyawarah
• Keadilan Sosial

Sementara itu, pada sidang 1 Juni 1945, Ir. Soekarno kemudian menyampaikan gagasan perihal rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan ‘Pancasila‘, di antaranya:

• Kebangsaan Indonesia
• Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
• Mufakat atau Demokrasi
• Kesejahteraan Sosial
• Ketuhanan Yang Maha Esa Dari beberapa usulan, milik Ir. Soekarno yang
• diterima dan diberi nama Pancasila.

Kelima Rumusan ini kemudian digunakan sebagai ideologi dan fondasi negara Indonesia.

Masa antara Sidang BPUPKI Pertama dan Kedua

Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, belum terdapat kesepakatan tentang dasar negara Republik Indonesia. Karenanya kemudian dibentuklah Panitia Sembilan yang bertujuan memastikan serta mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya tentang perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia Sembilan ini diantaranya adalah sebagai berikut.

• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Ir. Soekarno (menjabat sebagai ketua)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Drs. Mohammad Hatta (menjabat sebagai wakil ketua)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Abdoel Kahar Moezakir (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Raden Abikusno Tjokrosoejoso (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Haji Agus Salim (menjabat sebagai Anggota)
• Anggota Panitia Sembilan yang pertama adalah Mr. Alexander Andries Maramis (menjabat sebagai Anggota)

Orang-orang yang tergabung dalam Panitia Sembilan kemudian melakukan pertemuan pada 22 Juni 1945. Pada pertemuan inilah selanjutnya dihasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal juga sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukya
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan ini kemudian, untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI kedua yang dilaksanakan mulai 10 Juli 1945.

Buku-Buku Terkait

Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI (2017)

Rezim Orde Baru pernah berusaha menghapus sejarah dengan menolak anggapan bahwa Soekarno adalah penggali Pancasila. Sebenarnya siapa yang lebih tepat disebut sebagai penggali Pancasila, Muhammad Yamin atau Sukarno?

Buku ini merupakan rekaman atas pidato-pidato BPUPKI pada saat panitia tersebut mengadakan sidang untuk mempersiapkan dasar bagi Indonesia Merdeka. Dengan demikian, buku ini berisi proses lahirnya Pancasila, yang diawali dengan pidato-pidato dan perdebatan di antara Bapak Pendiri Bangsa.

Dengan membaca pokok-pokok pikiran para founding fathers ketika merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka, kita bisa tahu seberapa jernih dan orisinal pemikiran mereka. Dengan demikian kita juga dapat menyimpulkan, siapa sebenarnya yang lebih layak disebut sebagai penggagas lahirnya Pancasila.

Inti Sari Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan penggabungan pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan yang secara umum perlu diketahui oleh warga negara pada umumnya.

Secara khusus perlu dipahami dan dipelajari oleh masyarakat perguruan tinggi sesuai norma dan patokan yang bernilai filosofis. Mahasiswa atau peserta didik di samping perlunya pendidikan juga pengajaran, yakni memanusiakan manusia melalui pendidikan; sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun pendidikan kepribadian tersebut menurut SK Dirjen Dikti N0. 43 Tahun 2006 harus diambil oleh setiap mahasiswa yang meliputi Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama.

Oleh karena sulitnya memahami nilai-nilai filosofis Pancasila dan Kewarganegaraan secara cepat dalam waktu yang singkat (satu semester), maka perlu adanya referensi panduan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mempelajari Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut secara cepat dan mudah. Buku Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat menjadi panduan atau pedoman cepat untuk memahaminya.

Dengan buku ini, pembaca dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan sistem politik demokratis menurut Pendidikan Kewarganegaraan serta untuk memahami masalah ketahanan nasional, identitas bangsa, wawasan Nusantara, negara hukum, sistem politik demokrasi, dan good governance.

Pendidikan Pancasila & Pluralisme

Pancasila dan pluralisme merupakan mata kuliah yang diajarkan di seluruh universitas di Indonesia, karenanya sudah sepatutnya mahasiswa memahami dengan baik materi pendidikan Pancasila. Di samping mahasiswa, pendidikan Pancasila juga diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mempertimbangkan hal tersebut, karenanya buku ini tidak hanya menyajikan materi pendidikan Pancasila secara teoritis, tetapi lebih menyajikan Pancasila dan pluralisme secara lebih “membumi” sehingga menarik dibaca semua kalangan. Dalam penyusunan buku ini, penulis menitikberatkan pada pendekatan teoritis, kemudian memasukkannya dengan pembahasan substansi yang kontemporer.

Buku ini banyak memuat peristiwa aktual sebagai bagian dari pembahasan, utamanya pada bagian implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan implementasi pluralisme.

Tujuannya agar pembaca tidak sekadar memahami sejarah dan konsep-konsep pendidikan Pancasila dan pluralisme, tetapi juga dapat menghayati pendidikan Pancasila dan pluralisme melalui pembahasan peristiwa-peristiwa kontemporer, serta mengimplementasikan falsafah Pancasila dan keberagaman (pluralisme) dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam setiap keputusan yang diambil.

Demikian ulasan mengenai anggota BPUPKI dan sejarah terkait BPUPKI yang perlu kamu ketahui. Semua buku terkait sejarah bisa kamu dapatkan di Gramedia.com. Gramedia selalu memberikan produk terbaik agar kamu memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Sofyan

Baca juga: