Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer – Untuk membentuk suatu negara yang stabil, kuat, dan terus berkembang. Grameds memerlukan komponen yang dapat membangun serta mengembangkan kualitas negara tersebut. dapat kita ambil kesimpulan bahwa negara itu haruslah memenuhi semua komponen-komponen yang memiliki potensi tinggi untuk membangun keutuhan negara tersebut.

Komponen-komponen pembangun negara ini pada dasarnya merupakan komponen dasar yang berperan sebagai pondasi untuk membangun suatu negara. Nama komponen-komponen tersebut adalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta sistem pemerintahan

Dan sudah menjadi kenyataan yang sangat jelas bahwa setiap negara pasti memiliki keinginan serta harapan untuk membangun, mengembangkan, serta mencapai sebuah kesejahteraan bagi seluruh warga negara tersebut di segala bidang yang ada. Untuk mencapai keinginan serta harapan itu, maka akan kami katakan bahwa negara tersebut memerlukan suatu sistem yang memiliki potensi untuk menjaga bahkan menaikkan kestabilan negara dan mengantisipasi terjadinya suatu tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat dalam negara tersebut.

Jawaban untuk permasalahan diatas hanya dapat diatasi dengan memutuskan memilih sistem pemerintahan yang akan digunakan serta diterapkan dalam berkehidupan di negara tersebut. diketahui, sistem pemerintahan sendiri dibagi menjadi enam jenis dan itu digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia dalam menjalani kehidupan di negara mereka.

Sistem pemerintahan ini sendiri memiliki berbagai macam kegunaan serta fungsi untuk negara. Sistem pemerintahan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Tanpa adanya sistem pemerintahan, negara akan menjadi kacau balau karena negara belum menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin negara tersebut, siapa pemegang kekuasaan tertingginya, serta negara tidak mengetahui siapa yang menjadi perwakilan rakyat, dan lain sebagainya.

Menurut informasi-informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber,mayoritas negara yang ada di dunia ini menggunakan dan menganut salah satu dari kedua sistem pemerintahan yang cukup dikenal oleh seluruh dunia., kedua sistem tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Pada artikel kali ini, kami akan mengajak Grameds untuk mempelajari salah satu jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan parlementer. Sebelum membahasnya kami akan memberikan sedikit ilmu serta informasi mengenai sistem pemerintahan.

Pengertian Sistem Pemerintahan Secara Umum

Secara umumnya, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk sistem yang memiliki hubungan atau keterkaitan fungsional yang saling menguntungkan dan bersifat saling membantu serta melengkapi antara semua lembaga negara dalam menjalankan tugas atau kekuasaannya di dalam suatu negara.

Kita dapat menyingkat pengertian itu dengan sistem pemerintahan dimanfaatkan serta difungsikan sebagai media untuk melancarkan jalanya roda pemerintahan dengan tujuan untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan kestabilan negara dalam kurun waktu yang relatif panjang serta kedepan.

Apabila upaya tersebut berhasil terlaksanakan, maka sistem pemerintahan berfungsi dengan baik karena dapat menjaga serta meningkatkan tingkat kestabilan masyarakat di semua bidang dalam negara tersebut.

Sebutan sistem pemerintahan sendiri terbentuk dari dua kata yang memiliki makna serta artian berbeda. Secara singkat, sistem dapat kita artikan sebagai sebuah pola yang memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain atas dasar keterikatan fungsional dimana apabila ada salah satu komponen yang tidak bekerja dengan baik maka akan mengganggu bahkan merusak jalan dari sistem tersebut.

Lalu untuk arti dari kata pemerintahan sendiri adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memimpin untuk berkuasa dan memerintah hal ini diartikan dari kata dasarnya, yaitu kata “perintah”. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para pejabat yang memegang jabatan tinggi dalam suatu negara atau daerah otonomi tertentu.

Tokoh-tokoh ini biasanya berada dalam lingkup lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif dalam sistem suatu negara atau daerah otonomi tersebut. Tujuan utama dilaksanakan kegiatan tersebut adalah tidak lain tidak bukan untuk menjalankan serta melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan negara tersebut.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer Secara Umum

Umumnya sistem pemerintahan parlementer memiliki definisi bahwa sistem pemerintahan parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang di mana para pelaku dari lembaga eksekutif bekerja serta bertanggung jawab langsung kepada para parlemen.

Di dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga parlemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan negara tersebut. selain itu, lembaga parlemen juga memegang kekuasaan tertinggi serta memiliki hak dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan serta program kerja yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku lembaga eksekutif.

Sistem pemerintahan parlemen memberikan wewenang kepada lembaga parlemen dalam hal mengangkat serta memberhentikan perdana menteri. Lembaga parlemen juga memiliki kemampuan untuk menjatuhkan pemerintahan tersebut menggunakan metode semacam mengeluarkan pernyataan tidak percaya dengan bunyi “mosi tidak percaya”.

Jelas ini sangat berbeda dengan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial, dalam sistem pemerintahan parlemen ini dapat membuat presiden beserta wakil presiden menjadi miliknya dan membuat semacam hak milik untuk parlemen tersebut. dalam sistem pemerintahan parlemen, presiden dapat dikatakan hanya sebagai simbol atau penanda kepala negara tersebut dan pemerintahan sepenuhnya ada di tangan parlemen.

Dalam Sistem pemerintahan parlementer ini dikelompokkan dari cabang lembaga eksekutif pemerintah tersebut. Semua itu tergantung dari dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang lembaga legislatif, atau parlemen. Bentuk dukungan yang diberikan sering diungkapkan melalui sebuah veto keyakinan.

Maka dari itu, hampir dikatakan tidak ada kejelasan mengenai pemisahan kekuasaan antara cabang lembaga eksekutif dan lembaga cabang legislatif, isi dari kritikan tersebut biasanya adalah dari beberapa rakyat yang merasa adanya kekurang proses pemeriksaan serta adanya ketidakseimbangan yang didapatkan dari sistem pemerintahan republik kepresidenan.

Berikut ini beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yaitu Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan masih banyak lagi..

Ciri-ciri Khusus Sistem Pemerintahan Parlementer

Agar Grameds dapat mengenali serta mengetahui sistem pemerintahan parlementer lebih dalam, berikut akan kami berikan beberapa ciri-ciri pemerintahan parlementer dalam suatu negara di berbagai aspek.

1. Jabatan Presiden hanya sebagai Kepala Negara, sedangkan untuk Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri

Penempatan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara, lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki oleh perdana menteri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa presiden yang berkedudukan kepala negara hanya memiliki tugas sebagai kepala negara yang hanya bisa mengawasi pemerintahan tanpa adanya kewenangan apa pun dalam kegiatan pemerintahan

Pemegang kewenangan tertinggi yang memiliki hak serta kemampuan untuk mengatur serta menjalankan pemerintahan dalam sistem pemerintahan ini sepenuhnya berada dibawah kendali perdana menteri yang menerima jabatan kepala pemerintahan.

2. Yang Memiliki Hak Prerogatif adalah Perdana Menteri

Seperti yang Grameds tahu bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa seorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan, dalam sistem pemerintahan parlementer, yang menduduki jabatan adalah perdana menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan badan perwakilan.

Pada sistem parlementer, hak prerogatif yang dimiliki oleh perdana menteri adalah hak untuk mengangkat serta memberhentikan para pejabat atau bahkan menteri yang memimpin baik departemen maupun non departemen.

3. Lembaga Eksekutif Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Lembaga Legislatif

Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan baik kegiatan pelaporan beserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan ijin serta bagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dulu.
Jika ada suatu hal yang akan dikerjakan namun tidak mendapat izin dari lembaga legislative, maka secara sah harus dikerjakan sesuai dengan titah yang telah keluar dari parlemen.

4. Anggota Menteri Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Lembaga Legislatif

Sebagai seorang menteri dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk selalu meminta izin kepada lembaga legislatif. Selain itu, semua pekerjaan serta perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif juga.
Adanya aturan seperti itu terkadang menjadi pemicu timbulnya semacam kesenjangan kekuasaan di lingkungan pemerintahan. Mengapa seperti itu? Karena tentu menteri akan merasakan perasaan dimana berkurangnya penghargaan atas kinerja dari kedua lembaga itu.

Tak hanya itu saja, ada hal riskan yang bahkan dapat terjadi ketidaksinambungan dalam berpendapat dan berakhir dengan saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Hal ini mengakibatkan, rakyat negara yang menanggung serta memikul akibatnya dengan menghabiskan waktu yang lama untuk menunggu jawaban darinya.

5. Lembaga Legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan lembaga eksekutif

Para pejabat setara menteri maupun presiden serta wakilnya tidak memiliki wewenang apapun di dalam sistem pemerintahan parlementer.

Dari pernyataan tersebut berarti dapat diartikan bahwa semua jabatan yang ada di sistem pemerintahan parlementer ini memiliki persentase terjadinya pergeseran atau bahkan menjatuhkan jabatan hanya dengan mendengar keputusan yang dihasilkan dari rapat parlemen yang dilaksanakan oleh anggota legislatif

6. Lembaga Eksekutif dipilih oleh Lembaga Legislatif

Grameds dapat melihat dengan sangat jelas bahwa lembaga legislatif ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan. Lembaga eksekutif yang bergerak untuk membantu proses kerja dari presiden yang berada dalam susunan pemerintahan dipilih dengan berdasarkan kepada keputusan legislatif.
Anggota parlemen yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif presiden. Proses pemilihan Presiden ada dengan cara dipilih berdasarkan seleksi menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Kelebihan Dari Sistem Pemerintahan Parlementer

Semua kegiatan yang telah kami lakukan untuk pengajuan dalam sistem pemerintahan parlemen ini, kami telah memperoleh banyak sekali barang, yang tidak dapat sebanding dengan penghargaan yang kami dapatkan saat sistem masih milik presidensial kekurangan ini sangat membantu dengan tulisan tangan sistem presidensial adanya perbedaan dalam kelenturan badan di lingkungan public dalam sistem presidensial, sangat berbeda, itu disebabkan oleh adanya respon baik dari pada publik mengenai ketiga peran tersebut.

Ini dia beberapa Kelebihan dari Sistem Pemerintahan Parlementer:

• Seorang pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi sangat mudah penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat mudah terjadi dikarenakan kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai atau partai.
• Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.
• Kelebihan lainnya adalah adanya tingkat pengawasan yang sangat kuat serta ketat dari para parlemen terhadap kabinet yang ada. Hal ini membuat kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan pemerintahan.
• Keputusan dibuat dalam waktu yang relatif cepat.

Kekurangan Dari Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan di dalamnya. Berikut akan kami sajikan beberapa kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer yang dapat kami sajikan untuk Anda.

• Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan lembaga eksekutif atau kabinet memiliki posisi yang sangatlah bergantung pada jumlah mayoritas serta dukungan dari parlemen. Hal itulah yang menyebabkan sewaktu-waktu kabinet dapat dilengserkan oleh parlemen.
• Masa jabatan dari suatu cabinet tidak bisa ditentukan hanya dari berakhirnya masa jabatannya, karena badan lembaga eksekutif dapat sesuka hati dan sewaktu-waktu membubarkan kabinet tersebut.
• Waktu terjadinya pemilihan umum dapat berubah sewaktu-waktu dengan jangka waktu yang tertentu pula.
• Parlemen memiliki kemungkinan akan dikendalikan oleh cabinet. Bagaimana bisa terjadi? Hal semacam itu dapat terjadi apabila mayoritas anggota kabinet adalah anggota parlemen yang asalnya dari partai. Karena orang-orang tersebut memiliki impact yang besar di partai dan parlemen, maka tidak menutup kemungkinan jika anggota kabinet mengendalikan anggota parlemen.
• Orang-orang yang memiliki jabatan sebagai lembaga eksekutif menjadikan parlemen sebagai tempat untuk melakukan kaderisasi. Bagi mereka yang pernah menjadi anggota atau masih menjadi anggota parlemen akan dimanfaatkan informasinya yang akan digunakan oleh orang-orang eksekutif untuk bekal apabila ia menjadi seorang menteri dan lain sebagainya.

Negara Dengan Sistem Pemerintahan Parlementer

Ada beberapa negara-negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer sebagai sistem pemerintahan negara mereka. Berikut akan kami sajikan daftar negara-negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer sebagai sistem pemerintahan negara mereka.

1. Penganut Sistem Pemerintahan Parlementer di Benua Amerika

Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Jamaica, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad dan Tobago

2. Penganut Sistem Pemerintahan Parlementer di Benua Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, dan Thailand.

3. Penganut Sistem Pemerintahan Parlementer di Benua Eropa

Bulgaria, Albania, Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, dan United Kingdom.

4. Penganut Sistem Pemerintahan Parlementer di Benua Pasifik

Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, dan Vanuatu.

Nah, itu dia informasi mengenai sistem pemerintahan parlementer yang dapat kami sajikan kepada Grameds? Bagaimana? Ada banyak sekali hal yang dapat dipelajari dari satu sistem pemerintahan yang ada di dunia bukan?

Pada intinya sistem pemerintahan mengambil peran yang sangat penting untuk semua negara, baik negara yang sedang maju dan negara yang sedang berkembang. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita mengikuti serta mematuhi semua peraturan yang ada dan tetap lapor atau memberi masukan ketika Grameds merasakan sesuatu yang tidak benar di dalam negara tersebut.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait