Tugas dan Tujuan BPUPKI Dibentuk (1 Maret 1945)

Apa Tugas dan Tujuan BPUPKI Dibentuk? Mari kita bahas dalam artikel ini secara singkat terkait sejarahnya, tugas dan tujuan BPUPKI serta hasil sidang-sidangnya.

Pada masa Perang Dunia II berakhirlah masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Lalu, pemerintahan ini digantikan oleh kekuasaan pemerintah militer Jepang. Jepang mengaku bahwa mereka adalah “Pemimpin Asia dan saudara tua bangsa Indonesia”. Kenyataannya Jepang tidak ada bedanya seperti penjajah yang lainnya.

Pada suatu ketika Jepang mulai terdesak dengan tentara Sekutu dan mendapat banyak kekalahan. Setelah itu pemerintahan Jepang bersiasat untuk bermurah hati dengan menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

sumber: wikipedia

Hal ini dilakukan Jepang untuk menarik hati bangsa Indonesia. Di samping itu Jepang membentuk Panitia Pemeriksa Adat dan Tata Negara yang memiliki tugas untuk menyelidiki adat dan tata negara Indonesia lama untuk disumbangkan kepada Jepang.

Pada 7 September 1944 dilaksanakan sidang istimewa ke-85 Teikoku Ginkai di Tokyo berlangsung, Perdana Menteri Koiso mengumumkan tentang pendirian pemerintahan Kemaharajaan Jepang bahwa daerah Indonesia Timur diperkenankan merdeka di kemudian hari. Jepang memberikan pernyataan seperti ini karena angkatan perang mereka semakin terdesak.

Baca juga buku ini yang membahas tentang sejarah Perang Dunia II dari peta langka pada masa perang.

National Geographic Atlas Perang Dunia II

Daftar Isi

Sejarah Latar Belakang Dibentuknya BPUPKI

Sumber: tribunnews.com

Jepang mengumumkan pembentukkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai.

Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal dari janji mereka atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun Jepang telah mengumumkan pembentukkan BPUPKI, tetapi peresmian BPUPKI terjadi pada tanggal 29 April 1945.

Pada tanggal 29 April 1945 selain peresmian BPUPKI, terlaksanalah pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI. Telah diangkat sebanyak 60 orang Indonesia sebagai anggota BPUPKI dan 7 orang Jepang untuk mengawasi anggota BPUPKI.

Dalam strukturnya, BPUPKI ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingannya terdiri dari seorang ketua, dua orang ketua muda, dan 60 anggota Tata Usaha.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakilnya Ichibangase Yosio (orang Jepang), dan juga Raden Pandji Soeroso.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa BPUPKI memiliki dua bagian. Bagian satu ini adalah Tata Usaha yang beranggotakan 60 orang. Tata usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso beserta wakilnya Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang).

Kebijakan Jepang dalam membentuk BPUPKI bukan tanpa alasan, melainkan Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya akibat desakan Sekutu serta memikat hati bangsa Indonesia.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak orang yang terlibat dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan, dan salah satu contohnya adalah para anggota BPUPKI. Untuk lebih mengenal dan mengingat jasa para pahlawan tersebut, Buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia hadir.

BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Namun dari sidang tersebut mereka masih belum menemukan rumusan mengenai dasar negara Indonesia. Namun sebelum sidang kedua dilaksanakan. BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk memastikan dan merumuskan dasar negara Indonesia.

Susunan keanggotaan Panitia Sembilan ini terdiri dari:

Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr.Alexander Andries Maramis (anggota)

Para Panitia Sembilan ini melaksanakan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta dari hasil pertemuan tersebut.

Isi dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah:
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah adanya pertemuan Panitia Sembilan dan menghasilkan Piagam Jakarta, akhirnya rancangan dasar negara tersebut diterima. Kelima asas yang disampaikan oleh Ir. Soekarno tersebut diberi nama menjadi Pancasila atas petunjuk dari seorang ahli. Kelanjutan rancangan dasar negara tersebut akan dimatangkan dalam persidangan BPUPKI kedua yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

Pada 10-17 Juli 1945 dilaksanakan sidang BPUPKI yang kedua. Sidang tersebut membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia.

Kemudian BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. BPUPKI dianggap telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, Jepang mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Pancasila

Tujuan BPUPKI Dibentuk

Tujuan BPUPKI dibentuk untuk mendalami, mengkaji, dan menyelidiki bentuk-bentuk dasar yang cocok untuk kepentingan pemerintahan Indonesia dari pasca kemerdekaan. Yang jelas tujuan dari BPUPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Walaupun BPUPKI ini sebenarnya hanya sebagai janji manis dari Jepang atas kemerdekaan Indonesia untuk memikat hati rakyat Indonesia. Janji manis ini digunakan agar Indonesia mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Dalam menjaga nilai pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada Seri Pemimpin Bangsa – Mohammad Hatta Menjaga Pancasila Sakral.

Tugas BPUPKI

BPUPKI sebagai badan penyelidik memiliki tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan lainnya yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

Secara rinci berdasarkan sidang, BPUPKI ditugaskan untuk:

Bertugas untuk membahas tentang dasar negara.
Bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar.
Setelah selesai sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
Bertugas untuk membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan untuk menampung saran-saran dari para anggota.
Bertugas membantu Panitia Sembilan bersama Panitia Kecil.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terdapat berbagai cerita perang para sosok pahlawan bangsa melawan penjajah dan memabngkitkan semangat nasionalisme. Pelajari itu semua pada buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia.

Hasil Sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama BPUKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Pada sidang BPUPKI yang pertama membahas mengenai rumusan dasar negara. Dalam sidang ini kegiatannya mendengarkan pidato dari ketiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yaitu, Prof. Mohammad Yamin, S.H., Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Sidang pada 29 Mei 1945 menghasilkan gagasan rumusan lima asas negara Republik Indonesia dari Prof. Mohammad Yamin, S.H., yaitu:

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan Rakyat

Lalu, sidang 31 Mei 1945, menghasilkan gagasan tentang rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia Merdeka dari Prof. Dr. Soepomo, yaitu:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir batin
Musyawarah
Keadilan sosial

Kemudian, pada 1 Juni 1945, menghasilkan gagasan tentang rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia dari Ir. Soekarno, yaitu:

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme dan peri kemanusiaan
Mufakat atau demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945)

Pada sidang BPUPKI yang kedua yang digelar mulai dari 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia.

Adapun beberapa poin penting termasuk pergantian redaksi dalam UUD, yaitu:

Rencana Hukum Dasar negara Indonesia.
Memutuskan Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar dengan beberapa perubahan.
Frasa “Hukum Dasar” pada alinea keempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar.
Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Lalu, diantara kata permusyawaratan dan perwakilan dalam Undang-Undang Dasar diberi garis miring.

Buku ini menyediakan Butir-Butir Pancasila, Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, Proses Pembentukan Undang-Undang, Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Teks Sumpah Pemuda, Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Lagu Indonesia Raya dalam Tiga Stanza, Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia, Pemerintahan Daerah, Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024

Uud Negara Republik Indonesia Th 1945 Beserta Amandemen

Itulah sejarah, tujuan, dan tugas dari BPUPKI. Sudah pahamkah kalian mengenai salah satu sejarah di Indonesia ini? Sebagai rakyat Indonesia tentunya kalian harus tahu tentang sejarah-sejarah Indonesia. Seperti kata Ir. Soekarno “jangan sekali-sekali melupakan sejarah”.

Nah, Grameds jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia, kalian bisa membeli buku yang disediakan di Gramedia. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas menyediakan buku-buku yang berkualitas loh. Yuk beli bukunya sekarang juga!

Baca juga artikel terkait “Tugas dan Tujuan BPUPKI” :