Kenali Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia – Dalam rangka mengatur atau tata kelola keuangan, maka ada sebuah prosedur tertentu yang harus sebuah negara miliki. Pada standar akuntansi keuangan di Indonesia, terdapat sejumlah jenis bakunya, sehingga berguna menyajikan informasi finansial oleh badan usaha tertentu.

1. PSAK-IFRS

Standar pertama yang menjadi patokan dari pengelolaan keuangan adalah PSAK-IFRS. Ini merupakan prosedur akuntansi untuk kemudian perusahaan gunakan pada berbagai kegiatan bisnisnya. Untuk lebih memahaminya, berikut penjelasan selengkapnya.

1.1 Penjelasan PSAK-IFRS

PSAK-IFRS merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( International Reporting Standards). Ini adalah dasar pengelolaan yang terbit dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2012 melalui sebuah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Penggunaan dari standar ini mempunyai alasan karena Indonesia merupakan negara yang masuk ke dalam anggota IFAC (International Federation Accountants). Sejumlah manfaat dari pedoman itu antara lain, meningkatkan daya banding serta memberikan informasi berkualitas pada pasar modal.

1.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman untuk melakukan sejumlah kegiatan. Itu mulai dari dari proses pembuatan, penyusunan, hingga tahapan penyajian informasi keuangan Indonesia.

Penggunaan sebuah standar mengikuti perkembangan zaman. Hingga pada akhirnya SAK negara Indonesia mempunyai pedoman baku penetapan dari mengikuti prosedur akuntansi internasional. Hal ini agar seluruh informasi keuangan bisa diakui secara global.

1.3 Alasan Penggunaan SAK

Dengan sebuah pedoman, maka proses penyajian informasi keuangan menjadi lebih terstruktur. Secara umum, standar ini berguna untuk sejumlah pihak, seperti investor agar mengetahui sejumlah risiko dan kondisi keuangan. Kemudian, pemegang saham supaya bisa memantau kondisi keuangan perusahaan. 

SAK juga berguna bagi kreditur karena memiliki fungsi untuk menilai kemampuan dalam membayar kredit atau pinjaman. Kemudian, bagi supplier ini berguna agar mampu melihat kredibilitas sebuah perusahaan apakah mampu bayar secara tepat waktu atau tidak. 

1.4 Jenis-Jenis SAK

Pada setiap negara mempunyai Standar Akuntansi Keuangan sendiri-sendiri. Di Indonesia sendiri, pedoman penyajian informasi ini terbagi ke dalam empat jenis. Semuanya bermanfaat untuk memberikan data-data berkualitas serta akurat.

Empat jenis standar dalam penyajian informasi keuangan tersebut, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Syariah (SAS), PSAK – IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Reporting Standards), dan SAK – ETAP.

 

Buku Mengenai Akuntansi Keuangan

Berikut adalah rekomendasi buku best seller mengenai buku akuntansi keuangan, pengantar akuntansi, dan akuntansi biaya.

 

2. Penjelasan International Financial Accounting Standard (IFRS)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang berguna dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan secara publik.

Tujuan penggunaan dari pedoman ini adalah memudahkan dalam membandingkan informasi setiap perusahaan secara berkualitas tinggi.

2.1 Penerapan IFRS di Indonesia

Sebagai negara yang berkembang dari segala bidang, termasuk ekonomi, maka sangat penting menggunakan sebuah standar akuntansi. Penerapan IFRS di Indonesia mulai sejak tahun 2012. Dalam penerapannya, terdapat tiga tahapan utama.

Tahapan awal dari penggunaan IFRS yang pertama adalah adopsi. Pada proses ini mulai sejak tahun 2008 – 2011. Kegiatan pertamanya ialah melakukan sejumlah aktivitas untuk mengadopsi IFRS ke PSAK secara bertahap.

Tahap selanjutnya setelah melakukan adopsi adalah menyiapkan infrastruktur secara final tentang berbagai keperluan. Proses ini terjadi mulai tahun 2011. Semua bentuk kegiatan berfokus pada segala persiapan menyambut penerapan IFRS.

Kegiatan penerapan atau implementasi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap. Kemudian, terjadi sejumlah proses untuk mengetahui apa saja manfaat serta kendala dalam pelaksanaannya. Ini selanjutnya berlanjut hingga sekarang.

2.2 Keuntungan Menggunakan IFRS

Keuntungan pertama dari penggunaan standar IFRS adalah memudahkan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Hal ini terjadi karena metode penyajian data terkait dana perusahaan sangat baik serta sistematis.

Dengan menggunakan IFRS, maka sebuah perusahaan akan lebih mampu menekan biaya laporan keuangan. Berdasarkan dari para ahli serta hasil penggunaan setelah sekian lama, maka dapat membuat investor jadi semakin menghemat saat melakukan perbandingan.

Dengan menggunakan IFRS, maka akan memberikan dampak kepada arus investasi lebih transparan. Seperti yang sudah Anda pahami bahwa transparansi sangat penting agar memudahkan dalam melakukan akses informasi keuntungan dan risiko.

 

3. Perbedaan SAK dan IFRS

Tugas seorang akuntan sangatlah penting dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan. Namun, dengan menggunakan prosedur tertentu, maka proses ini jadi lebih mudah. Ada dua jenis acuan dalam kegiatan ini, yaitu SAK dan IFRS. Berikut perbedaan dari keduanya.

Perbedaan pertama berasal dari sumber. Maksudnya adalah landasan dari pengeluaran standar tersebut. Untuk SAK, ia berasal dari PSAK No. 1 (Revisi Tahun 1998) mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan IFRS sendiri berasal dari IAS1, Presentation of Financial Statements.

Pada SAK, format pemberian informasi memakai entitas tertentu dan menggunakan metode secara langsung. Sedangkan penyajian informasi laporan keuangan menggunakan IFRS, memakai pos standar. Namun, mempunyai sejumlah batasan dalam menentukan isinya. 

Dalam prosedur SAK, memiliki aturan tentang adanya pengakuan atas keuntungan serta kerugian dari laporan perubahan ekuitas para pemegang saham. Pada prosedur IFRS menggunakan sajian laporan keuangan yang mengakui adanya untung dan rugi, namun dalam catatan yang terpisah.

 

4. SAK – ETAP

Jenis standar akuntansi berikutnya adalah SAK – ETAP. Ini merupakan acuan untuk entitas tanpa adanya akuntabilitas publik. Sehingga berguna bagi sebuah perusahaan untuk melaporkan keuangan secara umum dengan tujuan penggunaan eksternal. 

Baca Juga Manajemen : Pengertian Menurut Para Ahli, Fungsi, Tujuan, & Prinsip

4.1 Penjelasan SAK – ETAP

Dengan adanya standar untuk laporan keuangan bagi entitas tanpa Akuntabilitas Publik memberikan dampak keuntungan bagi UMKM. Sehingga penggunaannya bisa mendatangkan kemudahan pada usaha skala kecil dan menengah.

SAK ETAP adalah standar pelaporan keuangan yang tidak bergantung pada SAK umum atau ia berdiri sendiri.

Pada praktiknya menggunakan konsep biaya secara historis, aturan penyajian informasi sederhana, serta tidak berubah selama beberapa tahun.

Dalam proses pelaporan keuangan, SAK ETAP melalui sejumlah proses. Tahapan tersebut antara lain berupa penetapan neraca, keuntungan dan kerugian, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas, serta lain sebagainya.

4.2 Tujuan SAK – ETAP

Penggunaan dari SAK – ETAP mempunyai tujuan utama agar mampu memberikan kemudahan akses terhadap ETA kepada proses pemberian dana oleh bank. Karena standar ini berdiri sendiri, maka konsep aturan penyajian data keuangan lebih sederhana.

Standar tanpa memiliki Akuntabilitas Publik ini, mempunyai tujuan penyajian laporan keuangan secara umum saja atau eksternal. Maka dengan begitu, acuan tersebut menggunakan aset tetap, yaitu tidak berwujud harga perolehan.

Tujuan lain dari penggunaan SAK – ETAP ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan dana bagi UMKM dari bank. Sehingga, mereka bisa mengembangkan usaha menjadi lebih baik serta sukses kedepannya.

4.3 Contoh Buku Akuntansi Berdasarkan SAK – ETAP

Untuk lebih memahami tentang SAK – ETAP, maka Anda dapat membaca sejumlah referensi. Contohnya adalah buku dari Syaiful Bahri, SE., MSA berjudul ‘Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS‘. Pembahasannya sangat lengkap dan juga jelas.

Pembahasan dari dalam buku ini juga ada pemberian contoh perusahaan jasa, dagang, hingga industri. Tujuan dari referensi karya Syaiful Bahri tersebut adalah untuk memberikan gambaran dari proses SAK / Standar Akuntansi Keuangan.

Bagi Anda yang sedang mencari bahan referensi dasar bisa menggunakan buku yang satu ini. Dengan begitu, maka akan mengert lebih lanjut mengenai setiap tahapan dari SAK hingga pada proses akhir berupa penyajian laporan keuangan.

5. PSAK Syariah

Prosedur dalam melakukan laporan keuangan berikutnya adalah PSAK Syariah. Ini adalah prosedur dengan menggunakan dasar-dasar penyajian informasi industri dan bisnis memakai prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

5.1 Penjelasan PSAK Syariah

Adanya PSAK Syariah tidak terlepas dari adanya perkembangan perusahaan Indonesia yang semakin banyak menggunakan prinsip-prinsip keislaman. Maka dari itu, lahirlah standar akuntansi keuangan Indonesia terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah sejak tahun 2002.

Penggunaan dari PSAK Syariah mampu memberikan kemudahan dalam perumusan laporan keuangan. Dasar pembuatan standar ini berasal dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat ke 282 – 283. Itu berisikan tentang catatan keuangan sesuai prinsip keadilan, kebenaran, serta kejujuran.

Melalui penggunaan PSAK Syariah, maka hal ini ikut membuat perkembangan ekonomi Islam meningkat. Tidak hanya pada kemajuan proses di Indonesia saja, melainkan juga seluruh dunia. Dengan begitu, mampu menciptakan lingkungan serta pasar dengan basis hukum Islam. 

5.2 PSAK Syariah yang Diterapkan di Indonesia

Di Indonesia, standar dari penetapan pelaporan keuangan menjadi kuasa dari Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK). Ini langsung berada pada naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penerapannya sudah mulai ketika ada Kongres ke 8 tahun 1998.

Terdapat sejumlah jenis dari bentuk penerapan pelaporan PSAK Syariah di Indonesia ini. Dalam hal itu, proses penyajian informasi keuangan menggunakan dasar berupa jenis transaksinya yang mana sudah dibuat oleh DSAK.

Beberapa bentuk pelaporan tersebut antara lain, PSAK 102 Akuntansi Murabahah, PSAK 102 Akuntansi Salam, PSAK 103 Akuntansi Istishna’, PSAK 106 Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 Akuntansi Ijarah, PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

5.3 PSAK Syariah Terbaru

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) pertama kali menerbitkan PSAK dengan menggunakan prinsip keuangan syariah pada tahun 2002. Kemudian, hal ini terus mengalami perkembangan serta sejumlah penyempurnaan pada beberapa jenisnya.

Pada tahun 2007, terdapat 6 PSAK Syariah dengan satu kerangka dasar hingga pada tahun 2019 ada sejumlah 13 PSAK, dengan satu kerangka dan 2 ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan). Sedangkan, tahun 2021 mempunyai jenis terbaru.

Tahun 2021, terdapat sejumlah PSAK yang aktif per bulan Januari. Itu antara lain tentang penyajian laporan keuangan, laporan arus kas, laporan keuangan interim, laporan keuangan tersendiri, segmen operasi, ungkapan pihak berelasi, peristiwa setelah pelaporan, perubahan kurs valuta asing, hingga ISAK dan PPSAK.

 

6. SAP

Penyajian laporan keuangan berikutnya berupa SAP. Ini merupakan bentuk pengelolaan dan pencatatan sumber keluar masuknya sejumlah dana dari pemerintahan. Biasanya itu ditujukan kepada pihak terkait, seperti BPK, DPR, masyarakat, dan lainnya.

6.1 Penjelasan SAP

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sekumpulan acuan dalam menyusun serta menyajikan laporan berkaitan dengan keuangan pemerintah. Biasanya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam sebuah pemerintahan, pelaporan keuangan sangat penting agar mendapatkan transparansi dari arus jalannya keuangan tersebut. Dengan begitu, pihak lain terkait serta masyarakat bisa mengetahui akuntabilitas dari penyelenggaraan akuntansi negara ini.

Standar dari penggunaan SAP ini adalah menggunakan pernyataan dengan sejumlah poin. Itu mulai dari judul, nomor, serta tanggal berlakunya acuan tersebut. 

6.2 Basis Penerapan SAP

Pemerintah dalam melaporkan arus keuangan menggunakan suatu prinsip-prinsip tertentu. Standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen serta melalui sejumlah tahapan persetujuan, mulai dari menjadi Peraturan Pemerintah hingga mendapat pendapat dari BPK.

Aturan yang menetapkan adanya SAP ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Isinya berupa basis kas dalam rangka memberikan sajian pengakuan transaksi pendapatan, aset, dan masih banyak lagi lainnya.

Pengakuan dari basis tersebut masih bersifat sementara. Kini, semuanya mengacu pada aturan terbaru, yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.3 Manfaat SAP

Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sejumlah prinsip tentu saja memiliki manfaat. Dari dua jenis pelaporan, yaitu LKPP dan LPPD, mampu memberikan informasi terkini dari arus keuangan serta data-data seputar anggaran.

Selain mempunyai manfaat untuk mengetahui laporan keuangan terbaru, SAP juga memiliki kegunaan sebagai media melihat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi di Indonesia.

Manfaat lain dari pelaporan keuangan pemerintahan adalah membuat pihak pengelola akuntansi mampu memberikan strategi baru yang lebih efektif. Dengan cara membandingkan dari laporan berikutnya, maka akan memberikan metode baik untuk mengatur keuangan negara.

6.4 Keunggulan SAP

Penggunaan standar akuntansi menjadi salah satu bentuk untuk membuat pelaporan berkualitas. Keunggulan dari SAP ini adalah mampu meningkatkan mutu tata kelola keuangan sebuah negara.

Pembuatan sajian laporan dengan prinsip ini memiliki kelebihan yang mana bisa auditor gunakan untuk menentukan apakah penyajian informasi tersebut sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian juga akan meningkatkan konsistensi dan relevansi.

Keunggulan lainnya adalah bisa menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ada. Dengan begitu, hasilnya memiliki kredibilitas sehingga mampu memberikan transparansi akuntansi pemerintah.

 

6.5 Keuntungan Menjadi Ahli SAP

Sistem akuntansi dalam pemerintah terdiri dari pusat dan daerah. Keberadaan prinsip penyajian informasi keuangan ini sangat berguna bagi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya.

Menjadi seorang ahli akuntan dalam pemerintahan tentu saja merupakan sebuah karir yang mempunyai prospek bagus. Namun, dibalik itu semua harus menguasai sejumlah keterampilan penting agar menunjang proses pelaporan keuangan.

Menjadi seorang ahli SAP yang bekerja secara profesional, maka akan memberikan manfaat bagi negara. Melalui pelaporan serta sesuai standar, bisa memberikan dampak bagus sehingga mampu mengelola ekonomi secara lebih baik lagi.

 

6.6 Cara Menjadi Ahli SAP

Pekerjaan menjadi akuntan selalu memiliki peminat banyak setiap tahunnya. Hal ini bisa Anda lihat dari pemilihan jurusan Akuntansi yang tetap ramai. Langkah tersebut adalah bagian awal untuk kemudian mampu menjadi seorang ahli SAP.

Ada banyak cara agar bisa menjadi seorang akuntan profesional. Setelah mendapatkan gelar sarjana Akuntansi, maka selanjutnya dapatkan sertifikasi CA (Chartered Accountant). Kemudian, pastikan memiliki pengalaman kerja cukup baik dari berbagai bidang, seperti publik, korporasi, pendidikan, dll.

Proses verifikasi untuk bisa menjadi praktisi akuntan publik adalah paling sedikit tiga (3) tahun. Ini bisa Anda peroleh selama 7 tahun terakhir untuk kemudian dapat masuk jadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Materi Terkait Standar Akuntansi Keuangan