Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme

Pengertian Akuntabilitas – Apabila Grameds tengah mempelajari disiplin ilmu akuntansi dan manajemen, pasti kerap kali menemui kata “Akuntabilitas”.

Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh seseorang dalam bidang apapun, termasuk di bidang akuntansi dan manajemen.

Apa itu akuntabilitas? Lalu, aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam prinsip akuntabilitas ini?

Supaya Grameds lebih memahaminya, yuk simak penjelasan mengenai akuntabilitas berikut!

Daftar Isi

Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli

Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “accountability” yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

Lalu, menurut Mohammad Mahsun, akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.

Secara sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab.

Sementara itu, menurut Sedarmayanti, akuntabilitas mempunyai definisi bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yakni menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

Apa perbedaan Akuntabilitas dengan Responsibility?

Dalam bahasa Inggris, responsibility berarti tanggung jawab. Lalu, mengapa pertanggungjawaban ini disebut sebagai akuntabilitas bukan responsibility?

Hal tersebut karena akuntabilitas artinya adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.

Sementara responsibility atau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab.

Aspek-Aspek Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas ini terdapat lima aspek penting, yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Supaya Grameds lebih memahami mengenai aspek-aspek tersebut, simak penjelasan berikut!

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)

Dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat.

Pemberi kewenangan akan bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya.

Oleh sebab itu, dalam prinsip akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif.

Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dalam institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi guna mencapai usaha yang mencapai.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)

Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas.

Dari adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu institusi, serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya.

Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individunya akan berwujud laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sementara dalam institusi wujud laporannya disebut dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)

Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi.

Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi.

Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif (proactive accountability), sehingga akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya.

Mengapa akuntabilitas menjadi hal penting?

Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas bermanfaat dan menjadi hal penting dalam proses kinerja individu atau kelompok dalam suatu institusi, yakni:

Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi)
Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (peran konstitusional)
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)

Tingkatan dalam Akuntabilitas

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yakni adanya akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.

1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)

Dalam tingkatan ini yakni akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, misalnya kejujuran, integritas, moral, hingga etika.

Pribadi yang memiliki prinsip akuntabilitas adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.

2. Akuntabilitas Individu

Dalam tingkatan akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu (yang diberikan tanggung jawab) dengan lingkungan kerjanya. Misalnya, hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan.

Selaku instansi pemberi kewenangan, harus bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta menghilangkan adanya hambatan kerja; sementara PNS selaku individu yang diberi tanggung jawab harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

3. Akuntabilitas Kelompok

Dalam tingkatan akuntabilitas kelompok ini, kinerja pada sebuah institusi biasanya dilaksanakan atas dasar kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak bisa disebut dengan istilah “saya”, tetapi yang ada adalah “kami” dalam proses melaksanakan kinerjanya.

Dalam akuntabilitas tingkat ini, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama antara berbagai kelompok lain dalam institusi tersebut, memainkan peranan yang penting guna mencapai kinerja organisasi (tujuan) yang diharapkan.

4. Akuntabilitas Organisasi

Dalam tingkatan akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu maupun kinerja organisasi kepada masyarakat umum lainnya.

5. Akuntabilitas Stakeholder

Stakeholder adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.

Jadi, dalam tingkatan akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermartabat.

Dimensi Akuntabilitas

Supaya dapat memenuhi terwujudnya institusi sektor publik yang menjalankan prinsip akuntabilitas, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas harus memuat beberapa dimensi berikut ini:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality)

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah diterapkan sebelumnya.

2. Akuntabilitas proses (Process accountability)

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik, termasuk dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, hingga prosedur administrasi.

Hal tersebut mengacu pada prinsip akuntabilitas yang banyak digunakan oleh organisasi sektor umum, sehingga dimensi ini dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah.

Setelah itu ada pula pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas supaya menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Akuntabilitas program (program accountability)

Dalam dimensi akuntabilitas ini, memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan apakah dapat tercapai atau tidak; serta apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal atau tidak.

4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas.

Mekanisme Akuntabilitas di Indonesia

Proses akuntabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas. Di negara Indonesia, alat akuntabilitas ada beberapa, yakni:

Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D), Rencana Kerja Pemerintah (RKP-D), dan lain-lain.
Kontrak kinerja. Contohnya pada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kontrak kerja ini berisi kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung.
Laporan kinerja yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, dengan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

Setiap organisasi atau institusi memiliki mekanisme akuntabilitas sendiri yang berbeda dengan organisasi atau institusi lain. Contoh mekanisme akuntabilitas dalam sebuah organisasi atau institusi adalah:

sistem penilaian kerja
sistem akuntansi
sistem akreditasi
sistem pengawasan (dengan adanya CCTV, fingerprints, atau software yang berguna mengawasi kinerja pegawai)

Supaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang mengandalkan prinsip akuntabilitas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yakni:

kepemimpinan
transparansi
integritas
tanggung jawab
keadilan
kepercayaan
keseimbangan
kejelasan
konsistensi