Contoh Nilai Kerakyatan dan Memahami Nilai Sila Keempat Pancasila

Contoh Nilai Kerakyatan – Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pokok Pancasila menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Pancasila memiliki lima perintah yang salah satunya ada pada sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan.” Seperti yang tercantum dalam sila keempat, ada istilah kerakyatan di dalamnya, maka sila keempat memiliki nilai kerakyatan.

Selain itu, Pancasila sila keempat menekankan sekaligus mendukung nilai kerakyatan dan kebijaksanaan di dalam masyarakat. Bagaimana bentuk dari nilai kerakyatan tersebut? Lalu, apa saja contoh nilai kerakyatan yang sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila? Simak penjelasan nilai kerakyatan berikut ini ya!

Nilai dalam Sila Keempat Pancasila

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diterapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki nilai yang wajib diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi semua masyarakat Indonesia.

Tidak terkecuali sila keempat dalam Pancasila, di mana ada contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Secara umum, makna dari sila keempat Pancasila ini adalah warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama rata.

Nilai kerakyatan dalam Pancasila dapat diartikan sebagai kualitas maupun sifat yang melekat pada suatu objek dan memiliki cita-cita, keharusan, harapan serta dambaan. Ada dua jenis nilai yang perlu dipahami, kedua nilai tersebut adalah nilai material dan nilai vital.

Nilai vital adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi manusia untuk mengadakan aktivitas, sedangkan nilai material adalah seluruh hal yang bermanfaat bagi kesehatan rohani dan jasmani.

Karena Indonesia menjunjung tinggi nilai kerakyatan, maka dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Di samping itu pula setiap warga negara harus saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, tanpa memandang status, ras, agama maupun jenis kelamin.

Nilai kerakyatan ini telah diterapkan secara langsung di Indonesia, salah satu contohnya adalah dengan diadakannya Pilkada dan pemilihan Presiden yang dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak yang diberikan oleh masyarakat.

Secara singkatnya, makna dari sila keempat Pancasila adalah seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan. Berdasarkan lambangnya, yaitu banteng yang menjadi simbol sila keempat. Banteng merupakan binatang yang memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga masyarakat Indonesia memiliki kekuatan yang besar jika saling menghargai.

Selain itu, banteng adalah hewan yang lebih senang hidup secara berkelompok dibandingkan hidup sendiri. Apabila ada salah satu banteng dalam kelompoknya terluka, maka banteng yang lain akan ikut membantu. Oleh sebab itulah, kepala banteng digunakan sebagai simbol sila keempat dalam Pancasila.

Lambang kepala banteng juga menjadi cerminan bagi masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi gotong royong sejak zaman penjajahan. Sikap dan tindakan gotong royong akan memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan atau masalah.

Sikap serta perilaku gotong royong dapat digunakan sebagai kegiatan konseling. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus selalu mengedepankan sikap maupun tindakan gotong royong.

Selain itu, simbol warna merah pada sila keempat Pancasila ini juga melambangkan keberanian. Hal ini sejalan dengan sikap maupun perilaku dari masyarakat Indonesia yang berani serta kuat.

Oleh sebab itu, negara Indonesia dikenal dan identik dengan negara yang berani serta kuat. Dalam bermusyawarah, setiap orang harus berani mengemukakan pendapatnya secara faktual. Selain Itu, setiap orang harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tantangan yang muncul ketika mengambil keputusan konseling.

Nilai Kerakyatan dalam Sila Keempat Pancasila

Menurut laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud) dijelaskan bahwa makna sila keempat Pancasila adalah warga negara Indonesia memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama.

Oleh sebab itu, sesama warga Indonesia wajib melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menghargai pendapat orang lain, menjadi salah satu kunci dalam melakukan musyawarah yang mufakat.

Nilai kerakyatan atau nilai sila keempat dalam Pancasila ini memiliki butir-butir yang telah tercantum dalam TAP MPR No.I/MPR/2003. Berikut butir-butir nilai kerakyatan dalam Pancasila.

1. Sebagai warga negara serta warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki hak, kedudukan serta kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama.
4. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai sebagai hasil dari musyawarah.
6. Dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan.
7. Musyawarah harus dilakukan dengan menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
8. Itikad baik serta rasa tanggung jawab harus dimiliki ketika menerima serta melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan pada wakil yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Nilai-Nilai Pada Sila Keempat

Selain butir-butir sila keempat dalam TAP MPR, ada beberapa nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila. Berikut penjelasannya.

Musyawarah

Nilai utama dari sila keempat adalah musyawarah. Musyawarah artinya perdebatan bersama yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang hadir. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Nilai kerakyatan dalam sila keempat ini mengajarkan setiap individu, terutama rakyat Indonesia untuk berjuang demi memajukan kepentingan bersama. Dengan mendahulukan kepentingan bersama, maka masyarakat Indonesia akan merasa diperlakukan secara adil dan hidup dengan rukun.

Tidak Melakukan Suatu Hal dengan Paksaan

Nilai kerakyatan mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk tidak bertindak dengan paksaan. Melalui konseling yang dipaksakan, maka hasil konseling tidak akan sesuai dengan pemikiran logis. Paksaan ini biasanya datang dari dalam diri sendiri atau dari orang lain. Paksaan tersebut bisa berbahaya, karena akan mengakibatkan keputusan yang tidak didasarkan pada penentuan bersama.

Maka akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang akan dirugikan. Itulah sebabnya sila keempat Pancasila ini memiliki nilai agar masyarakat memiliki pendiriannya sendiri, khususnya ketika bermusyawarah. Artinya, keputusan yang dihasilkan oleh individu dari suatu musyawarah bukanlah suatu paksaan.

Memiliki Jiwa Besar dan Menghargai Setiap Keputusan

Perlu Grameds ketahui bahwa tidak semua ide yang dimiliki oleh seorang individu dapat dijadikan sebagai keputusan final. Artinya, sudah seharusnya setiap individu memiliki jiwa besar ketika bermusyawarah dan berpikiran terbuka untuk dapat menerima keputusan akhir. Hal ini akan memungkinkan seseorang untuk menerima sekaligus menghormati seluruh keputusan yang telah dipikirkan dengan matang.

Tindakan dan sikap yang terbuka serta menghormati seluruh keputusan yang dipikirkan dengan matang sama dengan nilai yang ada pada sila keempat Pancasila. Singkatnya, kedua hal tersebut mencerminkan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia harus menerapkan nilai-nilai ini dalam kegiatan penyuluhan.

Menerima Pendapat Orang Lain

Dalam sila keempat, masyarakat tidak hanya dianjurkan untuk menerima seluruh keputusan, tetapi juga harus mau menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang lain walaupun pendapat itu berbeda. Pendapat dapat berupa kritik, kontribusi, gagasan maupun ide.

Demokrasi

Indonesia adalah negara demokratis yang artinya segala keputusan harus berasal dari keinginan rakyat, sesuai dengan slogan “dari rakyat untuk rakyat”. Oleh sebab itu, sebagai negara demokratis, setiap pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan dengan suara rakyat Indonesia melalui Pemilu maupun Pilkada.

Suara datang dari rakyat, sehingga rakyat berhak untuk memantau apa yang dilakukan oleh pejabat yang terpilih. Untuk mengawasi segala kegiatan pejabat yang terpilih, telah tertuang dalam nilai sila keempat yang bunyi nya adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan” atau nilai kerakyatan.

Contoh Nilai Kerakyatan Sesuai dengan Sila Keempat Pancasila

Setelah memahami makna sila keempat Pancasila dan nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, maka Grameds harus ikut aktif mengimplementasikan nilai kerakyatan di kehidupan bermasyarakat. Bagaimana caranya?

Agar lebih jelas, berikut beberapa contoh nilai kerakyatan yang dapat Grameds implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek.

Di Rumah atau Lingkungan Keluarga

Memutuskan suatu hal bersama keluarga

Dalam kehidupan keluarga, tentu saja Grameds mungkin harus melakukan diskusi dengan ayah, ibu, istri, suami maupun anak-anak untuk merumuskan suatu hal. Mulai dari hal-hal yang sederhana atau hal yang rumit sekalipun. Contoh sederhananya adalah ketika ingin merencanakan perjalanan liburan bersama keluarga, maka sebaiknya kepala keluarga mengadakan diskusi dengan anggota keluarga, ke mana sebaiknya menikmati waktu liburan tersebut, kapan, berapa lama dan sebagainya. Dengan begitu, maka seluruh anggota keluarga akan menikmati masa liburan tersebut.

Tidak segan mendengarkan pendapat anak, sebagai salah satu ciri orang tua yang bijaksana

Mendengarkan pendapat anak adalah nilai penting dan menjadi salah satu ciri orang tua yang bersikap bijaksana. Meskipun anak-anak masih muda, tidak baik untuk mengabaikan pendapat anak. Sebaiknya, untuk mengamalkan nilai kerakyatan, orang tua harus bersedia mengadakan diskusi dengan anak apabila terjadi suatu hal.

Mendengarkan serta mengikuti petunjuk dari kepala keluarga

Ayah adalah kepala keluarga atau pemimpin keluarga yang memiliki peranan penting. Oleh karena itu, penting bagi anggota keluarga untuk mendengarkan serta mengikuti petunjuk dari kepala keluarga, terutama apabila menyangkut hal-hal yang positif.

Tidak memaksakan pendapat maupun kehendak pada anggota keluarga lain

Ketika melakukan diskusi atau musyawarah dengan anggota keluarga yang lain, biasanya akan ada perbedaan pendapat dalam diskusi tersebut. Jadi, penting untuk semua anggota keluarga agar tidak memaksakan pendapat maupun kehendak pada anggota keluarga yang lain.

Di Lingkungan Masyarakat

Mengikuti pemilihan umum, Pilpres maupun Pilkada

Pemilihan Umum (Pemilu), Pilpres maupun Pilkada merupakan kegiatan yang sudah tidak asing dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali dengan terbuka atau transparan dan diikuti oleh masyarakat Indonesia yang sudah cukup umur. Bentuk keterbukaan informasi dalam kegiatan tersebut, menunjukan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sedang berjalan.

Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, maka Grameds perlu ikut serta dalam pemilihan wakil rakyat. Dengan berpartisipasi dalam ketiga kegiatan tersebut, maka Grameds telah melakukan kegiatan yang mencerminkan sila keempat atau nilai kerakyatan.

Berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan

Apabila Grameds masih di sekolah, maka Grameds bisa ikut berpartisipasi dalam organisasi di sekolah seperti OSIS atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dengan mengikuti kegiatan mahasiswa atau siswa seperti ini, maka Grameds telah melakukan tindakan yang mencerminkan sila keempat.

Seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari orang lain, harus siap mendengarkan aspirasi dari yang lain

Ketika Grameds ditunjuk sebagai perwakilan dari orang lain, maka Grameds harus bersedia untuk menerima keinginan serta aspirasi yang disampaikan oleh orang lain.

Semua keinginan maupun harapan manusia agar dapat terwujud, maka harus diperlakukan secara adil, sehingga bisa menghasilkan keinginan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Wakil rakyat yang bersedia menerima serta mendengarkan aspirasi rakyat, maka ia telah menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan nilai kerakyatan.

Menerima dengan bijak seluruh keputusan dari hasil musyawarah

Sikap egois dalam masyarakat, apabila tidak dihindari maka akan mengarahkan pada keputusan yang kurang optimal. Oleh sebab itu, maka pilihan yang diambil karena sifat egois seseorang akan menyebabkan kerugian.

Ketika musyawarah telah dilaksanakan dan keputusan dalam musyawarah dihasilkan, maka anggota di dalamnya harus dengan bijak menerima keputusan tersebut dan membuang sikap egoismenya.

Di Lingkungan Sekolah

Memilih ketua kelas dengan cara musyawarah dan mufakat

Ketua kelas memiliki peranan penting, terutama untuk menghubungi guru, memberikan pengumuman penting, sebagai perantara komunikasi antara guru dengan siswa. Oleh sebab itu, pemilihan ketua kelas tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Apabila ketua kelas dipilih secara sepihak, mungkin orang yang terpilih merasa enggan untuk melaksanakan tugas-tugasnya atau begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, ketua kelas perlu dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh seluruh siswa dalam kelas tersebut.

Menghargai hasil keputusan dari pemilihan ketua kelas atau musyawarah

Ketika proses musyawarah berjalan dan keputusan telah didapat, maka setiap anggota kelas wajib menghargai hasil keputusan dari pemilihan dan musyawarah tersebut.

Berdiskusi dengan teman satu kelas ketika akan mengambil keputusan

Dalam kegiatan belajar mengajar, pasti akan ada situasi atau kegiatan yang mengharuskan Grameds mengambil suatu keputusan. Entah itu untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok.

Ketika ada kegiatan yang melibatkan kepentingan kelompok, maka Grameds harus berdiskusi dengan teman sekelas yang lain untuk mengambil keputusan. Dengan begitu, seluruh anggota kelas tidak akan ada yang merasa dirugikan.

Apabila terjadi perselisihan atau masalah di sekolah, maka perlu diselesaikan dengan cara musyawarah

Contoh penerapan nilai kerakyatan di lingkungan sekolah lainnya adalah ketika terjadi perselisihan atau masalah di lingkungan sekolah. Entah itu antar siswa dengan siswa atau antar siswa dengan guru.

Apabila hal ini terjadi, maka masalah dan perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan begitu, permasalahan akan selesai dengan cara damai dan tidak terulang kembali.

Tidak memaksakan kehendak pribadi pada siswa lain

Entah itu guru ataupun siswa, tidak baik apabila memaksakan kehendak pribadi pada orang lain. Seorang guru tidak boleh memaksa seorang siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswa tersebut. Terutama apabila kehendak pribadi memiliki nilai muatan negatif. Begitu pula dengan siswa, tidak boleh untuk memaksakan kehendak pribadi pada siswa lain maupun guru.

Setiap guru maupun siswa harus menaati hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing terutama di lingkungan sekolah. Dengan begitu, maka lingkungan sekolah pun akan aman, nyaman dan tentram.

Itulah beberapa contoh nilai kerakyatan yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, maka Grameds perlu secara aktif menerapkan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami nilai-nilai Pancasila yang lain, maka Grameds bisa mempelajarinya dengan membaca buku, karena buku adalah jendela dunia.

Gramedia.com mendukung Grameds yang ingin membuka wawasan dengan membaca buku dan menyediakan berbagai buku sesuai kebutuhan Grameds, termasuk tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi jangan ragu untuk membeli buku di Gramedia ya!

Sebagai #SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi #LebihDenganMembaca. Semoga bermanfaat ya!

Penulis: Khansa

Baca juga: