Pengertian Demokrasi Pancasila: Ciri-Ciri, Prinsip dan Aspek

Tatanan kehidupan masyarakat Indonesia memang sangat erat dengan demokrasi Pancasila. Pancasila yang menjadi landasan negara ini memiliki lima sila yang bertujuan menjadi pedoman masyarakat. Masyarakat yang memahami pentingnya kehidupan bernegara tentunya akan berusaha menjalankan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila.

Pancasila yang merupakan dasar negara kita terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti lima, sedangkan sila berarti prinsip. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk kehidupan bernegara. Sejatinya, setiap orang yang memiliki kesadaran bernegara yang baik akan menggunakan prinsip dari Pancasila dalam bermasyarakat.

Kelima ideologi dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima asas Pancasila ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah penyusunannya, Pancasila mengalami beberapa kali perubahan. Isi dan susunan dari kelima ideologi itu mengalami perubahan-perubahan selama masa perumusannya pada tahun 1945.

Tanggal 1 Juni kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan ditetapkan juga sebagai hari libur nasional. Pemberlakuan Keppres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2017.

Lahirnya prinsip-prinsip dalam Pancasila kemudian semakin mengokohkan cara kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kita mengenalnya kemudian dengan sebutan demokrasi Pancasila, sebuah pola kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Dimana masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam asas Pancasila.

Daftar Isi

Pengertian Demokrasi Pancasila

Pengertian demokrasi Pancasila bisa dilihat secara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.

Sedangkan secara umum pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu. Sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila memang merupakan gambaran jelas yang mewakili ciri bangsa Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini. Secara garis besar, Pancasila merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang diterapkan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan telah diberlakukan sejak zaman dulu. Sebagai salah satu tokoh Indonesia, Bung Hatta telah berperan besar dalam tercetusnya Pancasila yang hingga saat ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang dibahas pada buku Moh Hatta-Demokrasi Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Prof. Notonegoro

Prof Notonegoro mengtakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Drs.C.S.T.Kansil, SH.

Drs.C.S.T. Kansil, SH mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan yang dipimpin leh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kemudian sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-4.

Prof. Dardji Darmo Diharjo

Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup dari bangsa Indonesia, kemudian perwujudannya sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

7 Landasan Pokok Demokrasi Pancasila

Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila memiliki tujuh sendi pokok yang menjadi landasannya. Adapun tujuh landasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum

Semua tindakan warga negaranya harus berlandaskan hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini harus jelas dan tercermin di dalamnya.

2. Negara Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dalam artian kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem konstitusional di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang.

3. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Berarti jelas bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Adapun tugas-tugas dari MPR adalah menetapkan UUD, menetapkan GBHN, dan memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden.

MPR memiliki wewenang tersendiri, yaitu:

Menyusun dan membuat putusan-putusan yang tidak bisa dibatalkan lembaga negara lain. Contohnya membuat GBHN yang pelaksanaanya adalah presiden.
Meminta pertanggungjawaban presiden terkait pelaksanaan GBHN.
Melaksanakan pemilihan dan mengangkat Presiden beserta wakil Presiden.
Memiliki kuasa untuk mencabut kekuasaan sekaligus memberhentikan presiden pada masa jabatannya apabila diketahui melanggar aturan negara dan UUD.
Berwenang untuk mengubah undang-undang.

Setelah amendemen isi dari pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

4. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi dibawah MPR

Presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh MPR, berarti presiden juga dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis tersebut. Presiden merupakan mandataris MPR dan wajib menjalankan berbagai putusannya.

5. Pengawasan Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden di sini tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi DPR yang mengawasi pelaksanaan wewenang yang diberikan pada presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dan presiden harus bekerja sama untuk membentuk Undang-Undang termasuk di dalamnya APBN. Sedangkan untuk mengesahkan Undang-Undang presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Adapun hak-hak DPR di bidang legislatif adalah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan yang wajib diketahui adalah:

– Hak bertanya pada pemerintah

– Hak interpelasi atau meminta penjelasan atau keterangan pada pemerintah

– Hak Mosi yaitu hak menjatuhkan percaya/tidak percaya pada pemerintah

– Hak Angket, hak untuk menyelidiki sesuatu

– Hak Petisi, hak untuk mengajukan saran pada pemerintah

6. Menteri negara merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR

Pada sistem demokrasi Pancasila, presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Para menteri dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi kepada presiden. Merujuk hal ini, berarti sistem kabinet negara ini adalah kabinet presidensial.

Maksud menteri bertanggung jawab pada presiden adalah pada saat menjalankan kekuasaannya berada dibawah kontrol presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Presiden memang tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bukan berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. Presiden harus menaati suara DPR. DPR memiliki kedudukan yang kuat karena presiden tidak dapat membubarkannya. Semua anggota DPR merangkap juga menjadi anggota MPR.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah
Adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya
Memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya.
Adanya pelaksanaan pemilihan umum
Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan YME, individu, masyarakat dan juga negara.
Mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
Adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam UUD, seperti berikut ini:

– Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan belaka
– Pemerintah negara ini berjalan berdasar sistem hukum dasar yang tidak bersifat absolut
– Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Dengan adanya perkembangan zaman saat ini, kita menjadi melihat banyaknya masalah serta ancaman yang merusak nilai-nilai demokrasi pancasila ini. Cara penyelesaian permasalahannya dapat kamu pelajari pada buku Demokrasi, Agama, Pancasila-Catatan Sekitar Perpolitikan.

Asas-asas Demokrasi Pancasila

Untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilandaskan asas-asas. Adapun asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut ini:

1. Asas Kerakyatan

Asas Kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat, agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai tujuan.

2. Asas Musyawarah

Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan juga kebahagiaan seluruh anggota.

3. Asas Penjaminan HAM

Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan.

Tujuan Demokrasi Pancasila

Memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila.
Agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini.
Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat.
Menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya.
Menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya.

Seperti yang kita ketahui, dengan adanya demokrasi yang berjalan secara sinergis dengan nilai serta pandangan Pancasila maka dapat mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia, oleh sebab itu buku Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani ini hadir dalam menawarkan gagasan dalam demokrasi saat ini yang mengalami perkembangan zaman.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Untuk lebih memahami tentang demokrasi Pancasila, maka bisa menyimak ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut.

1. Kedaulatan Berada Penuh di Tangan Rakyat

Dalam demokrasi Pancsila, rakyat memegang kedaulatan secara penuh atau bisa dibilang bahwa rakyat merupakan penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pada demokrasi Pancasila, rakyat bisa memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang belum baik. Dengan adanya kritik ini, maka sistem pemerintah bisa berjalan lebih baik lagi.

2. Dalam Menjalankan Pemerintahan Harus Sesuai Dengan Konstitusi yang Berlaku

Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, lembaga pemerintahan harus melakukannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam hal ini, konstistusi yang berlaku pada pemerintahan, bisa berupa Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Dengan adanya konstitusi ini, maka sistem pemerintahan tidak berjalan sewenang-wenangnya, bahkan rakyat bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintahan.

3. Adanya Pesta Demokrasi Pemilu yang Dilakukan Jujur, Adil, dan Bebas

Bagi rakyat Indonesia setiap 5 tahun sekali akan diselenggarakan pesta demokrasi yang besar, yaitu Pemilu. Pesta demokrasi ini harus dilakukan secara jujur, adil, dan bebas agar bisa mendapatkan wakil rakyat yang bisa mewakili suara rakyat. Berkat adanya Pemilu, maka rakyat Indonesia bisa mengetahui visi dan misi dari setiap wakil rakyat.

4. Setiap Pengambilan Keputusan Menggunakan Cara Musyawarah

Demokrasi Pancasila ini mengutamakan keputusan yang diambil secara musywarah karena dengan musyawarah, maka setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya musyawarah ini, maka setiap keputusan yang diambil akan mengutamakan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, musyawarah bukan digunakan untuk mendahulukan kepentingan individu atau beberapa kelompok saja. Berkat adanya musyawarah, kehidupan warga negara bisa lebih aman dan damai.

5. Menghargai dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Ciri kelima dari demokrasi Pancasila adalah menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menjadi amat sangat penting karena HAM dapat melindungi warga negara dari suatu perselisihan dengan cara saling menghargai. Selain itu, dengan menjujung HAM, maka akan muncul sikap dan perilaku toleransi, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dengan baik.

6. Mendahulukan Kepentingan Rakyat

Ciri berikutnya dari demokrasi Pancasila adalah mendahulukan kepentingan rakyat. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh wakil rakyat harus berdasarkan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam demokrasi Pancasila, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan.

7. Tidak Menggunakan Sistem Partai Tunggal

Dalam demokrasi Pancasila, sistem partai yang digunakan tidak boleh sistem partai tunggal, karena tidak mencerminkan demokrasi. Oleh sebab itu, dalam demokrasi Pancasila, kita akan melihat berbagai macam partai pada saat Pemilu.

Itulah beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila, dari ketujuh ciri tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan rakyat, mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, dan menjunjung tinggi HAM.

Pilar Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila bukan terbentuk begitu saja, tetapi ada beberapa pilar pembentuknya. Berikut ini pilar demokrasi Pancasila.

Dikutip dari katadata.co.id, menurut Ahmad Sanunis, demokrasi Pancasila terdiri dari 10 pilar, diantaranya:

Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa
Demokraasi dengan kedaulatan rakyat
Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia (HAM)
Demokrasi dengan berkeadilan sosial
Demokrasi dengan menjaga kemakmuran
Demokrasi yang menjunjung rule of law
Demokrasi dengan otonomi daerah
Demokrasi yang sesuai dengan pemisahan kekuasaan negara
Demokrasi dengan pengadlan yang merdeka

Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek material dan aspek formal

Aspek Material

Aspek material adalah aspek yang didalamya terdiri dari isi dan substansi. Adapun yang dijelaskan dalam aspek ini berupa tentang adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat yang menyangkut kehidupan manusia. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar politik saja, tetapi juga berkaitan dengan demokrasi sosial dan ekonomi.

Aspek Formal

Aspek formal adalah aspek yang memberikan penjelasan tentang cara serta proses pada saat rakyat memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. Maka dari itu, aspek formal dapat dikatakan bahwa aspek yang mengatur keterbukaan dalam hal musyawarah terutama dalam pemilihan wakil rakyat yang terbuka, adil, jujur, dan bebas.

Kelebihan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan, sehingga diterapkan di Indonesia. Berikut ini kelebihan dari demokrasi Pancasila.

1. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan adanya demokrasi Pancasila, maka HAM akan dijunjung tinggi, sehingga tindak kejahatan manusia bisa berkurang. HAM yang dijunjung tinggi akan menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat dan saling menghargai satu sama lain.

2. Menjunjung Tinggi Hukum yang Berlaku

Peraturan hukum sangat penting untuk diterapkan agar setiap anggota masyarakat tidak bertindak sewenang-wenangnya. Dengan adanya demokrasi Pancasila, setiap peraturan hukum yang berlaku akan dijunjung tinggi dan bersifat adil, sehingga bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum akan diberikan sanksi hukum yang adil.

3. Proses Politik secara Musyawarah Mufakat

Pengambilan keputusan dengan proses musyawarah mufakat akan menghasilkan keputusan yang baik demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ini harus tetap dijaga. Selain itu, musyawarah mufakat ini menunjukkan akan adanya keterbukaan dalam menghasilkan keputusan, salah satunya adalah proses Pemilu. Kehadiran demokrasi Pancasila ini bisa membuat proses politik secara mufakat dapat berjalan dengan baik.

4. Mementingkan Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu, persatuan dan kesatuan bisa membuat lingkungan masyarakat menjadi lebih aman dan damai. Demokrasi Pancasila sangat mementingkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, sehingga dengan menerapkan demokrasi ini kehidupan antar anggota masyarakat bisa lebih aman, damai, dan terhindar dari konflik.

5. Mementingkan Kepentingan Rakyat

Demokrasi Pancasila sangat mementingkan atau mendahulukan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan harus mengutamakan kepentingan rakyat atau mendengarkan aspirasi rakyat terlebih dahulu.

Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini memiliki beberapa nilai, diantaranya:

1. Memberikan Nilai Pengakuan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dengan nilai pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap masyrakat Indonesia akan menjunjung tinggi setiap nilai kebaikan, keadilan, dan nilai kebenaran.

2. Menjaga Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Demokrasi Pancasila juga memberikan nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab. Dengan adanya nilai ini, maka masyarakat Indonesia bisa menciptakan perilaku yang baik, sehingga risiko terjadinya konflik dapat berkurang.

3. Menjunjung Tingga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia

Di dalam Pancasila pada sila ke-3 berbunyi Persatuan Indonesia, sehingga nilai yang akan muncul adalah persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan nilai demokrasi Pancasila ini, maka tujuan nasional bisa tercapai lebih mudah.

4. Menjunjung Tinggi Nilai Musyawarah

Dalam mengambil keputusan akan lebih mudah selesai apabila dilakukan dengan musyawarah. Demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah.

5. Memberikan Jaminan Terhadap Keadilan Sosial Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia

Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang merata, seperti berhak mendapatkan hal-hak politik. Dengan demokrasi Pancasila, maka negara dan masyarakat tidak berhak memperlakukan manusia dengan buruk.

Macam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Pancasila sebenarnya salah satu dari berbagai macam demokrasi yang ada. di Indonesia sendiri ada beberapa macam demokrasi yang dapat diketahui seperti berikut ini:

1. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. Demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena lebih menonjolkan kepentingan golongan. Karena konsep demokrasinya yang lemah, sistem parlementer ini membuka peluang luas untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dinilai telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional dan hanya menampilkan beberapa bagian saja dari demokrasi rakyat. Terbukti pada masa kejayaan demokrasi ini, presiden sebagai kepala negara memiliki dominasi yang kuat. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sedangkan perkembangan dan kekuasaan komunis dan peran ABRI semakin meluas pengaruhnya.

Selain itu UUD juga memberikan peluang kepada presiden untuk memimpin selama lima tahun. Pada masa demokrasi terpimpin ini berlaku di Indonesia, banyak sekali terjadi penyimpangan dalam pemerintahan. Demokrasi ini berakhir ketika kepemimpinan Soekarno berakhir yang kemudian diganti dengan demokrasi Pancasila.

3. Demokrasi Pancasila

Pada demokrasi ini sistem presidensial sangat menonjol. Pada awal diterapkannya demokrasi ini, peran ABRI sangat menonjol. Campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek juga sangat jelas, pada masa ini kebebasan berpendapat jadi terhambat.

Pada era reformasi sistem demokrasi ini mulai diperbaharui. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers mulai berkembang. Kedua unsur tersebut berjalan seimbang sehingga bisa mengontrol sekaligus memberi kritik pada pemerintahan yang tengah berlangsung.

Masyarakat Indonesia telah begitu erat hidup dengan berbagai konsep yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Hidup bersama, saling menghargai, saling tolong menolong, dan bergotong royong memang sudah menjadi ciri khas masyarakat ini. Kehidupan agama yang beragam dengan kerukunan yang terjaga juga sudah menjadi kebiasaan dari tempo dulu. Prinsip-prinsip ini yang terkandung dalam kelima asas Pancasila.

Sistem demokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang cara pandangnya terkandung dalam Pancasila. Karena itu setiap asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga saat ini di Indonesia dalam melakukan demokrasi di Inonesia khususnya dalam pemilihan pemimpin kita mengadakan pilkada yang dibahas pada buku Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak untuk lebih memahami dari bentuk demokrasi itu sendiri.

Kesimpulan

Demokrasi adalah sebuah cara melakukan perubahan atas hal-hal yang terjadi di masa lampau. Demokrasi memberikan wewenang pada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Dalam demokrasi, penguasa atau pemerintah berada dalam pengawasan masyarakat. Di Indonesia sendiri perkembangan demokrasi mengalami aneka pasang surut.

Permasalahan mendasar di negara ini adalah bagaimana caranya membangun perekonomian, sosial dan politik masyarakat dengan konsep demokratis. Demokrasi juga bisa dikatakan sebagai kebebasan dalam mengungkapkan pikiran dan gagasan. Sebuah negara yang menganut sistem ini pasti memberikan kebebasan pada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat.

Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan kebebasan. Terutama kebebasan berbicara dan berpendapat. Dimana kebebasan tersebut juga mendapat pengawasan dan jaminan dari pemerintah. Namun tentu saja kebebasan yang dilakukan harus berupa kebebasan yang bertanggung jawab.