Memahami Tujuan Pembangunan Kelautan Untuk Kemajuan Indonesia

Tujuan Pembangunan Kelautan – Menurut laporan Bank Dunia atau World Bank tahun 2003, di dalam bukunya “Beyond Macro Economic Stability, daya saing industri yang ada di Indonesia sekarang ini sudah bergeser ke arah industri berbasis sumber daya alam, diantaranya yaitu industri berbasis perikanan.

Strategi pembangunan yang berbasis sumber daya alam khususnya sektor perikanan dan juga kelautan diyakini sangat prospektif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki nilai competitive advantage yang bisa diandalkan. Sebab, pada kenyataannya, Indonesia mempunyai sumber daya kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan dengan optimal.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 17.500 pulau dengan total garis pantai sepanjang 81.000 km, yakni nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Jika dinilai dengan persentase, maka pemanfaatan sumber daya alam ini baru mencapai 35 persen dari potensi yang ada.

Meskipun baru saja berusia 4 tahun Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lembaga teknis penggerak pembangunan sektor perikanan dan kelautan, melalui dukungan semua stakeholders, sudah memainkan peran yang cukup baik. Ada tiga hal penting yang harus dikemukakan disini, antara lain:

Daftar Isi

1. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto atau PDB sebagai salah satu indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa PDB sektor perikanan selama periode tahun 1992 hingga 2002 mengalami peningkatan sejumlah 21,72 persen. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan PDB Nasional yang hanya senilai 13,56 persen. \

Sedangkan untuk kontribusi pada sektor perikanan terhadap PDB Nasional tahun 2003 meningkat sejumlah 2,90 persen. Apabila dimasukkan kegiatan pengolahan produk perikanan, maka nilai tersebut tergolong jauh lebih besar yaitu sekitar 10 persen.

2. Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan

Saat ini pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp. 2 triliun lebih untuk pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan pemerintah yang luar biasa untuk ukuran sebuah departemen yang baru saja berusia 4 tahun. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan Departemen Pertanian yang sudah menginjak usia puluhan tahun, yang mana memiliki alokasi dana pembangunan senilai Rp 2 Triliun.

Sebuah hal yang cukup menggembirakan dalam aspek pendanaan yaitu adanya kepedulian dan juga dukungan dari lembaga perbankan terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Sebagai sebuah teladan, pada tahun 2003, Bank Mandiri telah mengalokasikan dananya senilai Rp. 3 Triliun untuk kemudian disalurkan melalui Program Kredit Mina Mandiri atau KKM dengan realisasinya sampai Januari tahun 2004, yakni sekitar Rp. 1 Triliun.

Sementara itu, Bank Bukopin juga sudah mengalokasikan dananya senilai Rp. 500 Miliar yang tersebar di 160 Kota/Kabupaten di Indonesia. Selain itu, ada pula program Permodalan Nasional Madani yang berupa pengembangan BPR Pesisir dan Nelayan yang sedang melaksanakan proses pendirian 30 BPR di 30 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam proses pendiriannya, PNM akan melakukan investasi senilai Rp. 100 Juta untuk setiap BPR, sementara dana PNM yang disalurkan pada tahap awal diperkirakan hanya sebesar Rp. 100 Miliar.

3. Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Di tahun 2003, Presiden RI sudah mencanangkan Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan skala nasional. Gerakan tersebut ditujukan supaya variabel ekonomi makro semakin kondusif dan pembangunan kelautan dan perikanan memperoleh dukungan yang luas dari semua komponen bangsa.

Kondisi di atas telah memberikan gambaran mengenai betapa besar peluang kerja yang ada pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan pola pikir yang tepat, maka akan terbuka kesempatan yang luas untuk anak bangsa dalam menciptakan lahan kerja dan juga bekerja di sektor kelautan dan perikanan. Baik itu dalam bidang pekerjaan yang secara teknis menangani pemasaran produksi perikanan.

Tujuan Pembangunan Kelautan

Tujuan pembangunan kelautan yang ada di Indonesia yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan daya saing sumber daya pada sektor kelautan, dan juga meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk sektor kelautan.

Secara umum, pembangunan di bidang kelautan adalah program pemerintah bersama dengan rakyat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Indonesia 1945.

Secara tegas, Indonesia mengumumkan kepada negara sahabat bahwa bidang kelautan adalah salah satu fokus pembangunan yang berkelanjutan dan sekaligus menjadi tujuan pembangunan kelautan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa terdapat lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim yang ada di Indonesia, antara lain.

1. Membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, Indonesia harus menyadari dan juga melihat dirinya sendiri sebagai salah satu bangsa yang identitas, kemakmuran, dan juga masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia mengelola samudra.

2. Menjaga dan juga mengelola sumber daya laut dengan fokus utamanya yaitu membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan dengan cara menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Kekayaan maritim ini dipakai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

3. Memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim dengan membangun Tol laut, logistik, deep seaport, dan juga industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

4. Diplomasi maritim, dengan cara mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dimana diplomasi maritim ini bertujuan untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti misalnya pencurian ikan, sengketa wilayah, pelanggaran kedaulatan, perompakan, dan juga pencemaran laut.

5. Sebagai negara yang menjadi salah satu titik tumpu dua samudra, Indonesia mempunyai kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan juga kekayaan maritim saja, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

4 Tujuan Pembangunan Kelautan di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai 4 tujuan pembangunan kelautan di Indonesia, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Ekspor industri maritim adalah salah satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Umumnya, ekspor perikanan yang ada di Indonesia tercatat terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Menurut data yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor perikanan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 9,82 persen dibandingkan dengan periode yang sama yakni tahun 2019.

Demikian juga volume ekspor pada bulan Januari sampai Maret 2020 yakni mencapai 295,13 ribu ton atau meningkat sebanyak 10,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama yakni pada tahun 2019.

Amerika Serikat menempati posisi pertama dari lima negara tujuan utama ekspor selama bulan Januari hingga Maret 2020. Dimana nilai ekspor ke negara tersebut mencapai USD 508,67 juta atau 40,97 persen. Kemudian di posisi kedua yaitu Tiongkok dengan nilai USD 173,22 juta atau 13,95 persen. Sementara itu, yang ketiga adalah negara-negara ASEAN dengan nilai USD 162,29 juta atau 13,07 persen.

Berikutnya, Jepang memiliki nilai USD 143,82 juta atau 11,59 persen dan Uni Eropa dengan nilai USD 82,05 juta atau 6,61 persen melengkapi daftar keempat dan juga kelima.

Kemudian dari sisi komoditas, udang berhasil mendominasi ekspor ke negara-negara tersebut dengan nilai yang mencapai USD 466,24 juta atau 37,56 persen. Disusul dengan tuna-tongkol-cakalang dengan nilai USD 176,63 juta atau 14,23 persen.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Semua Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang bergerak di bidang kelautan khususnya nelayan, pembudidaya ikan, budidaya rumput laut, dan juga masyarakat kelautan yang berskala kecil. Supaya kesejahteraan pelaku usaha meningkat, pemerintah melalui Kementerian Industri melakukan berbagai macam cara untuk para pelaku usaha maritim khususnya pembudidaya rumput laut antara lain yaitu pengembangan sentra Industri Kecil Menengah atau IKM pengolahan rumput laut melalui kegiatan pendampingan oleh tenaga ahli, pelatihan, dan juga fasilitas bantuan mesin pengolahan rumput laut.

Apakah kamu tahu bahwa produksi rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia? Bahkan, kontribusi Indonesia sebagai salah satu penghasil rumput laut sudah diakui oleh dunia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekspor rumput laut di Indonesia di tahun 2014 hingga 2018 mempunyai tren yang positif, dimana naik sebesar 0,81 persen.

Kemudian pada periode bulan Januari hingga April 2019, ekspor rumput laut senilai USD 92,92 juta atau naik senilai 3,98 persen dibandingkan dengan capaian di periode yang sama di tahun lalu, yaitu senilai USD 89,37 juta.

Ekspor rumput laut di Indonesia yang paling tinggi didominasi oleh jenis rumput laut mentah Eucheuma spp dalam bentuk kering ataupun fresh yang bisa dikonsumsi manusia. Total ekspornya sendiri yaitu mencapai USD 140,41 juta pada tahun 2018.

Indonesia adalah salah satu penghasil rumput laut kering terbesar di dunia, yakni dengan produksi sekitar 328 ribu ton atau 61,18 persen dari total produksi dunia pada tahun 2017. Rumput laut tersebut juga diekspor dalam bentuk agar dan juga karagenan.

3. Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan Lebih Terpelihara

Memelihara sumber daya kelautan dan kelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Upaya tersebut dilakukan supaya sumber daya kelautan tetap terjaga dan terus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Beberapa caranya yaitu dengan melestarikan hutan mangrove di wilayah pesisir, penyelamatan terhadap ekosistem terumbu karang melalui program taman bawah laut dengan cara transplantasi terumbu karang. Contoh yang dilakukan di sekitar pantai Tanjung Gelam yang terletak di kawasan Kepulauan Karimunjawa, yang mana termasuk ke dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Program taman laut tersebut bertujuan untuk melakukan restorasi terumbu yang kemudian akan menyerupai taman bawah laut. Cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan juga melindungi sumber daya laut dalam aspek sosial kemasyarakatan, aspek alam, sumber daya manusia, dan juga ekonomi. Pembuatan taman laut menggunakan metode biorock yaitu proses teknologi deposit elektro mineral yang berlangsung dalam laut.

4. Menjadikan Laut Sebagai Pemersatu dan Tegaknya Kedaulatan Bangsa

Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang mempunyai badan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia. Sidang Maritime Safety Committee (MSC) yang ke 101, mencatat sejarah baru, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan pertama di dunia yang mempunyai TTS melalui pengesahan IMO dan berada dalam ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan ALKI II.