Konsep dan Contoh Demokrasi

Demokrasi menjadi salah satu sistem pemerintahan yang diterapkan di beberapa negara. Salah satunya, Indonesia. Demokrasi di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. “Dari rakyet, oleh rakyat, untuk rakyat”, itulah semboyan demokrasi di Indonesia.

Lalu, demokrasi sebenarnya seperti apa? Bagaimana pelaksanaannya? Berikut akan dibahas mengenai demokrasi mulai dari konsep sampai contoh yang telah dirangkum dari berbagai laman di internet.

Pengertian Demokrasi Menurut Ahli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi dimaknai sebagai bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Untuk lebih memahami mengenai demokrasi, berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli.

• Menurut Joseph A. Schemer

Demokrasi dimaknai sebagai suatu perencanaan institusional demi mencapai keputusan politis yang mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

• Menurut Sidney Hook

Adapun menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

• Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Sementara itu, menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

• Menurut Henry B. Mayo

Henry B. Mayo menuturkan pandangannya mengenai demokrasi, yakni sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam pandangan Affan Ghaffar, demokrasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni demokrasi normative dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif merupakan demokrasi yang secara ideal akan dilakukan oleh sebuah negara. Adapun, demokrasi empirik merupakan demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Prinsip Demokrasi yang Berlaku Secara Universal

Suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal yang dijadikan sebagai patokan keberhasilan demokrasi suatu negara.

Menurut Inu Kencana Syafie, prinsip-prinsip demokrasi berlaku secara universal sebagai berikut.

1. Adanya Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara dapat berpegang pada prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki derajat yang sama sehingga tidak dapat saling mengetahui.

2. Pemilihan Umum yang Bebas

Grameds perlu mengingat dan mencatat bahwa kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut juga menjadi aspirasi bagi seluruh warga negara melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

Wakil rakyat ditentukan melalui pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Dalam pemilihan umum tidak diperkenankan adanya pemaksaan dalam bentuk apapun. Pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden.

3. Manajemen yang Terbuka

Rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan sehingga dapat meminimalisir negara yang kaku dan otoriter. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

4. Kebebasan Individu

Negara yang menganut sistem demokrasi harus menjamin kebebasan warga negaranya dalam berbagai negara. Seperti kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berusaha, dan lain sebagainya. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab.

Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

5. Peradilan yang Bebas

Lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya melalui pembagian kekuasaan. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Ketika semua bersalam di hadapan hukum maka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

6. Pengakuan Hak Minoritas

Setiap negara pasti memiliki keanekaragaman masyarakat di berbagai sisi. Misalnya berbeda suku, ras, agama, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara akan membentuk adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

Masyarakat dari kelompok mayoritas ataupun minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Oleh sebab itu, negara wajib melindungi seluruh masyarakatnya tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

7. Pemerintahan yang Berdasarkan Hukum

Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara memiliki posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

8. Supremasi Hukum

Hukum harus dihormati dan menjadi prioritas oleh rakyat ataupun pemerintah. Dalam hukum tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berpihak pada keadilan.

9. Pers yang Bebas

Negara yang menganut sistem demokrasi harus menjamin kebebasan pers dalam menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik menuliskan kegagalan pemerintah ataupun menyuarakan hak-hak masyarakat minoritas.

10. Beberapa Partai Politik

Partai politik didirikan untuk mengakomodir aspirasi politik dari warga negara. Setiap warga negara bebas untuk memiliki partai politik sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga didukung oleh negara yang memberikan kebebasan bagi seluruh warga negara untuk mendirikan partai politik.

Pada 1999, digelar pemilihan umum (pemilu) multipartai yang pertama sejak orde baru. Setiap partai politik memiliki dasar cita-cita sesai dengan perjuangan politik masing-masing. Partai politik tidak mengenal adanya asas tunggal. Namun, perlu dicatat bahwa pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh mendirikan partai dengan asas ataupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.

Macam-Macam Demokrasi

Beberapa negara menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Mereka menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Beberapa pemahaman tersebut dapat dirangkum dalam tiga sudut pandang, yakni ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berikut penjelasan ketiga sudut pandang tersebut.

1. Berdasarkan Ideologi

Sistem politik demokrasi berdasarkan sudut pandang ideologi dikelompokkan menjadi dua, yakni demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) memiliki dasar pelaksanaan pada kebebasan individu. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Arinya kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak diperbolehkan untuk mencampuri serta bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Sementara itu, demokrasi rakyat memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi bentuk ini menjadi bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi sebagai diktator proletar.

Di masa perang dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di sejumlah negara seperti di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat juga disebut sebagai “demokrasi proletar” yang berhaluan pada Marxisme-komunisme.

2. Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni demokrasi langsung, demokrasi perwakilan/demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Berikut penjelasan ketiganya.

• Demokrasi Langsung

Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi langsung memberikan kesempatan pada warganya untuk mengemukakan pendapatnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Demokrasi ini diterapkan pada negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dan berwilayah kecil. Salah satu negara yang pernah menerapkan sistem ini adalah Athena pada zaman Yunani Kuno (abada IV SM).

• Demokrasi Perwakilan/Demokrasi Representatif

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi perwakilan. Penyebabnya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan keinginan atau pendapatnya melalui wakil-wakilnya yang telah duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

• Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum

Demokrasi perwakilan sistem referendum terdiri dari gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat dapat memilih wakil mereka yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Namun, lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

3. Titik Perhatian

Berdasarkan titik perhatian, sistem politik demokrasi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berikut penjelasan lebih rinci dari tiga kelompok tersebut.

• Demokrasi Formal

Demokrasi formal disebut juga sebagai demokrasi liberal atau demokrasi model barat. demokrasi formal merupakan sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi. Derajat dan hak setiap manusia dalam pandangan demokrasi formal dianggap sama atau setara.

• Demokrasi Material

Demokrasi material merupakan sistem politikdemokrasi yang memiliki fokus pada usaha-usaha menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Namun, persamaan bidang politik tidak diperhatikan bahkan tidak jarang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan menggunakan nama negara yang mana seluruh hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

• Demokrasi Gabungan

Demokrasi gabungan terdiri dari peleburan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi, tetapi persamaan derajat dan hak setiap individu diakui. Pemerintah harus berusaha untuk tidak merepresi bahkan menghilangkan hak asasi manudia dan persamaan derajat.

Contoh Demokrasi

Melansir dari laman Bola.com, berikut contoh demokrasi secara sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Semua Anggota Keluarga Berhak Menyampaikan Kritik dan Saran

Sebagai anak dan orang tua harus saling menghargai. Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan kritik, saran, dan pendapat untuk kepentinga bersama. Orang tua harus dapat menerima kritik dan saran yang diberikan oleh anak. Begitu pun sebaliknya.

2. Memahami Tugas dan Kewajiban dalam Keluarga

Biasanya, dalam setiap rumah terdapat pembagian tugas menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Setiap anggota keluarga harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka juga harus saling membantu tugas satu sama lain. Seluruh anggota keluarga harus kompak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah.

3. Bermusyawarah untuk Menyelesaikan Masalah Keluarga

Ketika terjadi permasalahan atau hal-hal yang harus dirundingkan maka setiap anggota keluarga harus ikut dalam musyawarah untuk mufakat. Melalui cara tersebut, harapannya setiap anggota keluarga dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

4. Menghargai Pendapat Tiap Anggota Keluarga

Dalam proses musyawarah di keluarga harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Setelah, seluruh anggota keluarga menyampaikan pendapatnya maka dapat dirundingkan keputusan yang akan diambil.

5. Mendahulukan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Pribadi

Seluruh anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya ketika musyawarah berlangsung. Keputusan dalam musyawarah juga harus dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Namun, keputusan harus diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

6. Pemilihan Ketua Organisasi atau Ketua Kelas

Pemilihan ketua organisasi atau ketua kelas dalam sekolah menjadi salah satu contoh demokrasi sederhana yang dapat diterapkan di sekolah. Pemilihan tersebut biasanya dilakukan dengan mengumpulkan suara warga sekolah. Pemilihan ini dapat mengadaptasi sistem pemilihan umum.

7. Menghargai Pendapat Orang Lain

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, manusia selalu bersosialisasi dengan sesamanya meskipun dengan intensitas yang kecil. Dalam bersosialisasi, sering kali terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat dapat terjadi dalam proses musywarah, diskusi pelajaran, ataupun rapat. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai pendapat orang lain sebagai wujud dari contoh sikap demokrasi.

8. Mengikuti Musyawarah Warga

Seluruh lapisan masyarakat berhak mengikuti dan mengemukakan pendapatnya. Dari keseluruhan pendapat dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan secara bersama.