Pengertian Hukum Jaminan, Asas, Jenis, dan Prosedurnya

Pengertian Hukum Jaminan – Dalam sebuah perjanjian bersama dalam bisnis atau peminjaman uang ada metode yang dilakukan yang hasilnya menguntungkan kedua belah pihak dengan metode memberi jaminan di awal transaksi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemampuan si peminjam jika tidak dapat melunasi pinjamannya barang yang menjadi jaminan tersebut dapat dianggap sebagai pelunasan terhadap jumlah uang yang dipinjam.

Konsep hukum jaminan (garansi) mencakup konsep jaminan material dan individual. UU Penjaminan pada hakikatnya adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara penanggung (debitur) dan penanggung (kreditur) yang timbul karena adanya suatu utang (kredit) tertentu dengan suatu jaminan (barang atau orang tertentu).

Dengan kata lain, UU Penjaminan tidak hanya mengatur hak kreditur dalam kaitannya dengan jaminan pelunasan utang tertentu, tetapi juga hak kreditur dan hak debitur dalam kaitannya dengan jaminan terkait dengan pencairan hak tertentu.

Undang-undang Penjaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum penjaminan antara penanggung (debitur) dan penanggung (kreditur) yang timbul karena adanya utang (kredit) tertentu dengan suatu jaminan (dengan benda atau orang tertentu). UU Penjaminan tidak hanya mengatur tentang perlindungan kreditur sebagai debitur, tetapi juga mengatur tentang perlindungan hukum atas jaminan bagi debitur sebagai penerima piutang.

Namun dari penjelasan singkat di atas apakah sobat grameds telah memahami mengenai pengertian dari hukum jaminan tersebut dengan baik? Nah jika belum mampu memahaminya dengan baik maka pada pembahasan kali ini kami telah merangkum berbagai informasi terkait dengan hukum jaminan yang dapat menjadi tambahan wawasan bagi sobat grameds sekalian.

Selanjutnya pembahasan mengenai pengertian hukum jaminan dapat kalian simak di bawah ini!

Pengertian Hukum Jaminan

Warranty atau dalam (Bahasa Indonesia:Jaminan) adalah barang atau harta kekayaan peminjam (debitur) yang dijaminkan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atau sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban atau wanprestasinya, pemberi pinjaman dapat mengambil agunan berdasarkan perjanjian. Dalam pengendalian kredit, jaminan seringkali menjadi faktor penting untuk meningkatkan kelayakan kredit individu atau perusahaan. Bahkan dengan kontrak hipotek, jaminan adalah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan saat menentukan jumlah pinjaman.

Banyak ahli mendefinisikan jaminan ini dengan benar. Dikutip Tesis Hukum.com, Menurut J Satrio, hukum penjaminan adalah undang-undang yang mengatur penjaminan piutang kreditur terhadap debitur. Dalam definisi Satria hanya memfokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur.

Menurut Prof. M. Ali Mansyur, UU Penjaminan adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kaitannya dengan pemberian jaminan pada saat kredit diberikan. Sedangkan menurut Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa UU Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur konstruksi hukum yang memungkinkan pemberian jaminan kredit terhadap barang yang dibeli sebagai jaminan.

Jadi, pengertian UU Penjaminan pada hakekatnya adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara penanggung (debitur) dan penanggung (kreditur) sebagai hasil penaksiran utang (kredit) tertentu dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

Berikut ini, hukum garansi didefinisikan berdasarkan berbagai pendapat para ahli

1. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan, UU Jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi hukum yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan barang yang dibeli sebagai jaminan.

2. J. Satrio

UU Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur tentang penjaminan piutang kreditur terhadap debitur. Dalam definisi Satria hanya memfokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur.

3. Salim H.S

Undang-Undang Penjaminan adalah seluruh standar hukum yang mengatur hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sehubungan dengan pemberian jaminan dalam rangka memperoleh suatu jalur kredit.

4. M.Ali Mansur

Undang-Undang tentang Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitur pada saat pemesanan jaminan untuk pemberian kredit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara penanggung dengan penanggung barang jaminan sebagai jaminan.

Asas Hukum Jaminan

Ini adalah prinsip yang menjadi dasar hukum garansi. Atas dasar hukum jaminan:

1. Asas Publisitas

Tujuan dari asas ini adalah untuk memandu bahwa semua hak dan kewajiban harus didaftarkan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga mengetahui apa yang dibebankan.

Pendaftaran gadai dilakukan di kantor Badan Pertanahan Negara/Kota, pendaftaran perwalian dilakukan di Kantor Pendaftaran Perwalian Kementerian Hukum dan HAM sedangkan pendaftaran hipotik laut dilakukan di depan kantor. Petugas Pendaftaran dan Pencatat Pindahan yaitu Syahbandar

2. Asas Kekhususan

Hak gadai, titipan dan gadai hanya dapat dikenakan terhadap percil atau barang yang didaftarkan atas nama orang tertentu, yang harus jelas, rinci dan detail..

3. Asas tidak dapat dibagi

Prinsip pembagian utang tidak dapat mengakibatkan hak tanggungan, titipan, hak tanggungan dan pemeliharaan dibagi meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan (sekuritas harus memiliki entitas yang menjamin utang).

4. Asas Ketidakabsahan

Oleh karena itu jaminan harus berada di tangan penjamin (penerima jaminan). Hal ini dilakukan agar barang jaminan dapat dikuasai kepemilikannya selama proses pinjaman belum dilunasi.

5. Asas Horizontal

Bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini tercermin dalam penggunaan penguasaan dan pendapatan, baik dalam budidaya pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, bangunan dan bidang tanah bukanlah satu kesatuan.

Hal ini tercermin dalam penggunaan penguasaan dan pendapatan, baik dalam budidaya pemerintah maupun swasta. Bangunan itu milik penjamin, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dan penghasilan dapat dijadikan jaminan, tetapi dalam prakteknya bank tidak mau menerima asas ini, karena jika terjadi kelalaian, Anda menghadapi kesulitan.

Jenis Hukum Pinjaman

Apakah semua barang dapat digunakan sebagai jaminan utang tergantung pada lembaga jaminan mana yang digunakan untuk menjamin barang tersebut.

1. Garansi (Jaminan) Umum

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), semua barang debitur baik yang masih ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk dalam semua utang perseorangan. Ini disebut jaminan atau garansi umum.

2. Garansi (Jaminan) Khusus

Undang-undang Penjaminan memuat pasal-pasal yang mengatur tentang barang-barang yang dijadikan jaminan hutang atau disebut sebagai jaminan fisik. Jaminan natura adalah jaminan yang subjeknya berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang khusus dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur di kemudian hari.

Jenis Jaminan Material

Berikut ini adalah macam-macam jaminan material yang dikutip oleh gramedia blog diantaranya:

1. Gadai

Secara umum pegadaian adalah penjaminan harta kekayaan kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan barang tertentu, yang dijamin dapat ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian.

Gadai adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud seperti perhiasan dan barang tidak berwujud seperti hak untuk menerima uang (perintah). Jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harta yang dibebankan menjadi milik kreditur. Menurut pasal 1155 dan pasal 1156 BGB, hak asuh dapat ditegakkan dengan dua cara, yaitu dengan penegakan langsung dan hanya dengan perintah pengadilan.

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berutang kepada debitur, atau barang bergerak atau tidak bergerak lainnya (sepeda motor, mobil, sawah, rumah) diserahkan atas namanya, dan orang yang berhutang itu berhak untuk membayar kembali barang itu dalam diprioritaskan kepada kreditur lain; tidak termasuk biaya pelelangan barang tersebut. Dimana seseorang harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

2. Fidusia (Wali Amanat)

Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda yang dirahasiakan, dengan ketentuan benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Fidusia diatur oleh UU Penjaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda Fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.

3. Hipotek

Hak gadai adalah hak nyata atas harta tak bergerak yang berfungsi sebagai jaminan untuk pelaksanaan kontrak. Subjek hipotek adalah kapal dengan volume 20 m3. Hal itu ada dalam Pasal 1162 KUH Perdata, Pasal 1232 KUH Perdata dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang hipotek konsesi dan persyaratan penyerahan berdasarkan Bab IV Angkutan Laut.

Bagaimana jika debitur tidak memenuhi kewajibannya? Menurut Pasal 1178 (2) BGB tentang pelaksanaan hipotek, kreditur, sebagai pemilik hipotek kapal, berhak untuk lelang umum dalam hal debitur tidak membayar (wanprestasi). kapal yang sudah digadaikan. Dana yang diperoleh dari penjualan kapal tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur.

Undang-Undang Tentang Hukum Jaminan

Meskipun undang-undang tidak memberikan definisi tentang jaminan hukum, namun ada undang-undang dalam KUHPerdata yang mengatur jaminan secara umum. Yakni pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Bagian 1131 KUHPerdata menyatakan:

“Semua barang bergerak dan tidak bergerak debitur yang ada dan yang akan datang adalah jaminan untuk kontrak individu debitur.” Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut semua harta kekayaan seseorang dengan sendirinya menjadi jaminan utang.

Dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut proporsi utang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang baik untuk didahulukan di antara para kreditur.

Sifat Hukum Jaminan

Kontrak penjaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului oleh kontrak jangka waktu tertentu atau kontrak utama. Oleh karena itu, peraturan garansi merupakan aksesori, pelengkap, atau perpanjangan. Karena tidak ada yang dapat menjamin suatu utang jika tidak ada jaminan, kontrak penjaminan dibuat setelah kontrak utama selesai.

Dengan berakhirnya akad pokok, maka berakhir pula akad penjaminan, karena tidak ada orang yang mau menjamin hutang jika tidak ada jaminan sebagai media peminjaman.

Prosedur untuk mengamankan atau menjaminkan properti

Pengajuan pinjaman jaminan cukup mudah, karena jika persyaratan terpenuhi maka pengajuan pinjaman akan disetujui pihak bank dengan pasti. Namun penting untuk diingat bahwa properti adalah aset berharga yang harus dilestarikan. Namun, jika Anda harus menggadaikan properti berupa sertifikat rumah, bayarkan dana seperlunya saja agar beban hipotik Anda tidak menjadi berlebihan. Anda harus mencatat prosedur dan fakta berikut dalam Undang-Undang Penjaminan:

Pilih bank atau lembaga keuangan terpercaya yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Pengawas Keuangan (OJK) Finlandia. Ini penting untuk melindungi kekayaan Anda. Cari tahu juga tentang bunga yang harus dihitung setiap tahun dan jangka waktu pinjaman atau lamanya pembayaran pinjaman, sehingga Anda dapat menghitung kemampuan bulanan Anda untuk membayar pembayaran pinjaman. Cari tahu tentang persyaratan untuk tujuan kredit Anda.

Beberapa persyaratan tersebut adalah ::

Peminjam yang dapat mengajukan pinjaman adalah warga negara Indonesia
Usia 21-65 tahun
Bekerja sebagai karyawan, kontraktor dan freelancer
Minimal penghasilan per bulan Rp 4 juta
Dokumen yang dibutuhkan
Surat Keterangan Pegawai (SKP)
Pembayaran 3 bulan terakhir
Fotokopi kartu identitas (KTP)
Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
Fotokopi surat nikah (jika sudah menikah) atau surat cerai
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaru.
Copy rekening tabungan 3 bulan terakhir
Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Sertifikat Rumah

Setelah dokumen yang dipersyaratkan oleh UU Penjaminan diisi dan dikirim ke bank, bank akan memverifikasi informasi tersebut. Setelah itu bank melakukan survey ke lokasi rumah untuk menilai kepemilikan rumah tersebut. Anda juga akan ditanya tentang rencana Anda untuk menggunakan pinjaman dan pekerjaan Anda. Jika aplikasi pinjaman Anda disetujui, Anda akan menerima dana yang diperlukan. Namun, Anda harus bertanya pada diri sendiri sejak awal berapa jumlah maksimum pinjaman yang dapat ditawarkan bank.

Karena menurut UU Penjaminan, bank biasanya memberikan pinjaman maksimal 70-80% dari harga apartemen. Jika memungkinkan, Anda tidak perlu menarik uang dalam jumlah maksimal, sehingga pembayarannya lebih mudah.

Membuat komitmen yang mengikat untuk membayar pembayaran pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang dibuat berdasarkan UU Penjaminan. Sekarang setelah Anda memahami undang-undang kondominium dan prosedur asuransi, Anda tahu bahwa aset berharga Anda dapat membantu Anda mendapatkan dana tambahan. Sebelum Anda memutuskan untuk mengubah status aset Anda, ketahuilah arti dari setiap undang-undang garansi dan prosedur garansi yang benar.

Kesimpulan

Sekian pembahasan singkat mengenai definisi dari hukum jaminan. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari hukum jaminan saja namun juga membahas lebih jauh bagaimana asas, jenis, undang-undang, sifat, serta prosedur dari jaminan tersebut yang dapat sobat grameds simak dengan baik.

Memahami pengertian dari hukum jaminan memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai prosedur hukum yang berlaku dalam melakukan transaksi peminjaman sejumlah uang baik itu secara perseorangan, melalui pegadaian, atau bank yang kalian tuju untuk melakukan peminjaman. Dan, dengan metode serta dasar hukum yang jelas tentang jaminan ini juga menjamin para peminjam uang agar mendapat jaminan atas uang yang mereka berikan.

Demikian ulasan mengenai pengertian hukum jaminan. Buat Grameds yang mau mempelajari semua hal tentang pengertian hukum jaminan. Dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum lainnya, kamu bisa mengunjungi Gramedia.com untuk mendapatkan buku-buku terkait.

Sebagai #SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Pandu Akram