Politik Ekonomi Sosial Budaya

Oposisi adalah Pihak yang Berseberangan , Simak Penjelasannya!

Oposisi adalah
Written by M. Aris Yusuf

Oposisi adalah – Dalam kehidupan politik negara, tentu tidak asing lagi dengan adanya pihak kawan dan pihak lawan. Pihak lawan atau yang berseberangan dengan pihak  otoritas inilah yang disebut sebagai pihak oposisi. Bisa berlawanan baik ucapan maupun perbuatannya yang kemudian akan meluruskan suatu kekeliruan dari pemegang otoritas.

Tim ini umumnya sangat tegas dalam menyuarakan kebenaran. Tim ini juga kerap mewarnai proses demokrasi, baik pada demokrasi yang berjalan dalam lingkup parlemen ataupun birokrasi lainnya. Berikut di bawah ini adalah pengertian tim oposisi, fungsi, serta perannya dalam politik yang perlu kamu ketahui.

Oposisi dalam Pemerintahan

Dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi kerap muncul dengan istilah koalisi dan oposisi. Selepas penyelenggaraan pemilihan umum posisi pihak-pihak ini yang akan menjadi oposisi serta koalisi akan terlihat.

Menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) koalisi sebagai partai atau gabungan partai yang kemudian dibentuk dalam suatu periode tertentu dengan tujuan politik bersama. Sifat koalisi sendiri umumnya bekerja dalam suatu periode tertentu.

Contohnya koalisi pada partai-partai politik yang kemudian digagas saat Pemilu untuk dapat mencalonkan serta mendukung kandidat dalam suatu pemilihan presiden dan wakil presiden atau kepala daerah.

Selain itu, koalisi pemerintah yang dibentuk oleh partai-partai politik kemudian berhasil memenangkan kandidat mereka dalam pemilihan presiden, serta bekerja sama dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kinerja pemerintahan secara khusus dengan dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan.

Oposisi adalah

Sumber: Kompas.com

Sementara oposisi kemudian dapat diartikan sebagai posisi berseberangan dari pemerintahan, atau sebagai partai politik yang berlaku sebagai penentang di dewan perwakilan. Mereka mengkritik pendapat serta berbagai kebijakan politik golongan mayoritas yang sedang berkuasa. Mereka yang menjadi oposisi merupakan gabungan partai dengan posisi di luar koalisi pemerintah dalam suatu periode tertentu.

Posisi koalisi pada umumnya ditentukan oleh visi misi partai dan ideologi. Dengan perannya yang saling berseberangan, menjadi oposisi serta koalisi dalam suatu pemerintahan kemudian memiliki berbagai keuntungan juga kerugian.

Ada berbagai sejumlah Catatan Keuntungan yang kemudian menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah dapat terlibat memengaruhi arah serta bentuk suatu kebijakan. Namun, partai koalisi sendiri mempunyai keterbatasan dalam mengkritik lebih jauh berbagai kebijakan pemerintah sebab keterikatannya akan komitmen koalisi dalam mendukung pemerintahan serta keterlibatannya dalam suatu kebijakan pemerintah. Sementara untuk kelompok oposisi, akses dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan secara langsung.

Namun, pihak oposisi memiliki kemampuan yang fleksibel serta objektif dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Pada konsep pemerintahan demokrasi parlementer dan presidensial maka keberadaan oposisi penting sebagai kelompok pengawas dan pengimbang (check and balances) kebijakan pemerintahan serta eksekutif. Peran oposisi dalam suatu pemerintahan sendiri sangat penting dalam mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang akan mengarah kepada pemerintahan otoriter.

Pengertian Oposisi Menurut Ahli

Secara etimologi, oposisi berasal dari bahasa Inggris opposition dengan makna memperhadapkan, membantah, serta menyanggah. Sementara secara terminologi, oposisi merupakan suatu golongan atau partai yang kemudian menentang politik pemerintahan yang tengah berjalan.

Tim oposisi adalah suatu tim atau kelompok yang posisinya saling berseberangan, namun dapat pula diartikan sebagai partai penentang parlemen atau birokrasi yang kemudian mengkritik pendapat serta berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.

Pengertian Oposisi Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan yang fungsinya adalah menentang serta mengkritik pendapat dan berbagai kebijaksanaan politik golongan yang tengah berkuasa. Arti lainnya dari oposisi adalah pertentangan di antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan berbagai perbedaan arti.

Pengertian Oposisi Menurut Pendapat Ahli

Berikut adalah pengertian oposisi berdasarkan beberapa pendapat ahli.

1. Kamil

Pengertian menurut Kamil ialah sebagai pemihakan rasional sebagai suatu konsekuensi dari pelembagaan kontrol kepada kekuasaan.

2. Rooney

Pengertian menurut Rooney ialah lawan atau perlawanan terhadap sesuatu.

3. Robert A. Dahl

Pengertian menurut Robert A. Dahl adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan serta menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi dari apa yang disebut dengan poliarki atau bentuk pemerintahan yang dengan nuansa demokrasi.

4. Shapiro

Pengertian menurut Shapiro ialah sebagai hakikatnya sebagai konsekuensi dari partisipasi rakyat dalam suatu pemerintahan.

5. Eep Saifullah Fatah

Pengertian menurut Eep Saifullah Fatah adalah setiap ucapan serta perbuatan yang akan meluruskan kekeliruan sambil menggarisbawahi serta menyokong segala sesuatu yang sudah benar adanya. Sehingga, maksudnya adalah melakukan kegiatan pengawasan pada kekuasaan politik yang dapat keliru dan benar. Sementara dalam ilmu politik, definisi dari istilah ini adalah partai dengan kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan suatu pemerintahan.

Oposisi adalah

Sumber: Wikimedia.org

Fungsi Tim Oposisi

Oposisi sebagai suatu kelompok atau partai yang tidak menyetujui atau tidak mendukung suatu kebijakan politik yang sedang disampaikan. Tim ini kerap berperan penting dalam dunia politik, yaitu dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan suatu koridor hukum dan nilai-nilai kebangsaan.

Formatnya sendiri dalam bentuk ajaran mengimbangi kekuasaan (check and balance) negara yang kemudian diletakkan dalam kerangka konstitusi. Sistem check and balance sendiri merupakan sebuah mekanisme agar mampu mengoreksi serta meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

Oleh karenanya, setiap pengekangan kebebasan serta pencekalan dalam mengemukakan pikiran ialah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan falsafah sebuah negara atau hak asasi manusia.

Peran oposisi partai politik sendiri sangat penting dalam mengawasi dan mengimbangi kekuasaan secara objektif, konsisten, dan berpegang pada kebenaran. Selain itu dengan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dengan oposisi di parlemen kemudian akan mempersempit kemungkinan terjadinya tiranisme dan otoritarianisme.

1. Sebagai Penyeimbang Kekuasaan

Sebagai penyeimbang kekuasaan, makna dari penyeimbang sendiri adalah dengan adanya kekuatan diluar pemerintah yang memberi alternatif pikiran serta sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Keberadaan oposisi sendiri adalah untuk mengingatkan pemerintah yang terpilih secara demokratis jika kebijakan yang diambilnya berlawanan dengan kehendak rakyat.

2. Menjaga Suatu Alternatif Kebijakan dapat Disuarakan

Kehadiran oposisi kemudian memungkinkan munculnya banyak pilihan kebijakan yang dapat digunakan sebagai penyempurna kebijakan pemerintah.

3. Sebagai Stimulus Persaingan yang Sehat di Para Elite Pemerintahan

Pemerintahan umumnya mengalami stagnasi atau kemunduran, jika tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan pada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang lebih baik serta masuk akal jika dibandingkan dengan suatu kebijakan pemerintahan.

Macam-Macam Oposisi

Dalam dunia politik, terdapat berbagai istilah yang mungkin sudah sering kita dengar. Salah satu yang sangat familiar adalah ‘oposisi’. Oposisi ini sendiri berkaitan erat dengan suatu partai politik. Menjelang pemilihan umum seperti misalnya pemilihan Presiden, selalu ada partai politik yang kemudian menyatakan diri sebagai partai oposisi.

Apa sebenarnya oposisi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oposisi sendiri diartikan dalam dua bidang yang berbeda. Pada dunia politik ini oposisi kemudian dimaknai sebagai ‘partai penentang di dewan perwakilan dan lain sebagainya yang mengkritik serta menentang pendapat atau kebijaksanaan politik para golongan yang berkuasa.

Oposisi adalah

Sumber: Arahjaya

Sementara pada bidang linguistik, arti kata oposisi sendiri dimaknai sebagai pertentangan di antara dua unsur bahasa untuk kemudian memperlihatkan perbedaan arti. Dari kedua arti kata oposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata oposisi dengan pemaknaan linguistiknya kemudian lebih sering dikaitkan dengan oposisi dunia politik. Bahkan, orang-orang masih sering mendefinisikan kata oposisi sebagai sesuatu yang saling berlawanan.

Kehadiran partai sebagai oposisi dalam pemerintahan kemudian menjadi hal penting, terutama bagi suatu negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Sesuai dengan quotes Lord Acton ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely’ yaitu sebuah pemerintahan yang absolut kemudian diyakini melahirkan keburukan yang absolut pula.

Oleh karenanya pemerintah membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga pemerintahannya tidak absolut serta tetap berimbang. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia, oposisi kemudian muncul dalam beberapa bentuk konseptual. Saat ini, setidaknya terdapat empat konsep oposisi yang pernah berkembang di berbagai dunia:

1. Oposisi Seremonial

Oposisi ini dimaknai juga sebagai sesuatu yang bersikap seremoni dan upacara. Namun jika dimaknai dengan lebih jauh, seremoni sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat resmi serta dengan lebih formal. Berdasarkan definisi ini seremonial kemudian dapat diartikan sebagai konsep oposisi yang dibentuk hanya sebagai formalitas dan  tipu-tipu.

2. Oposisi Destruktif Oportunis

Oposisi destruktif oportunis merupakan suatu konsep yang selalu berupaya merusak citra pemerintahan dengan menggunakan cara apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kemudian akan selalu dikritik dan dicari kesalahannya, bahkan saat kebijakan tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat.

Kelemahan-kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep destruktif-oportunis ini kemudian diharapkan dapat merusak kewibawaan penguasa sehingga golongan ini dapat melakukan kudeta dengan lebih mudah. Tujuan dari golongan oposisi destruktif oportunis adalah menjatuhkan penguasa dengan cepat agar dapat mengambil alih pemerintah.

3. Oposisi Fundamental Ideologis

Oposisi ini tak jauh berbeda dengan destruktif oportunis sebab sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa agar dapat digantikan oleh penguasa yang lain. Perbedaannya ada pada unsur ideologi yang dibawa dalam oposisi fundamental ideologis.

Konsep ini adalah tidak sekadar menginginkan adanya pergantian penguasa, tapi juga hingga ke tataran ideologis. Mereka menganggap dasar suatu negara yang dianut selama ini tidak tepat, sehingga ingin mengganti dengan dasar negara yang dianggap lebih baik.

4. Oposisi Konstruktif Demokratis

Oposisi ini adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan macam lainnya, terbentuk karena perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum. Jika terdapat tiga konsep oposisi sebelumnya justru berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya akan menggantikan otoritarian lama dengan berbagai otoritarian yang baru, maka oposisi konstruktif kemudian demokratis berfungsi dalam menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya.

Konsep oposisi konstruktif demokratis kemudian akan melakukan kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai sebagai rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu melihat sisi positif yang dapat dicapai oleh pemerintah sehingga rakyat kemudian menilai pemerintahan secara seimbang.

Rekomendasi Buku-Buku Terkait

1. Demokrasi dan Budaya Birokrasi

https://www.gramedia.com/products/demokrasi-dan-budaya-birokrasi?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

https://www.gramedia.com/products/demokrasi-dan-budaya-birokrasi?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

Sebagai pemikir sosial dan budayawan, Dr. Kuntowijoyo selalu serius dan tanggung jawab. Karya-karya pemikirannya yang terkumpul dalam buku ini menunjukkan kejernihan, otentisitas, dan radikalitasnya dalam membedah persoalan mendasar dan urgen bangsa kita.

Misalnya Pancasila, demokrasi, penyakit sosial yang terdapat pada budaya birokrasi, persoalan tanah, industrialisasi, perubahan di tingkat desa, dan gejala arus bawah, semua disorot dan dikupas secara tajam, sehingga pembaca bukan saja akan dapat mengerti persoalannya, melainkan juga menangkap arah persoalan itu.

2. Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan

https://www.gramedia.com/products/konsolidasi-demokrasi-dan-kepemimpinan-1?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

https://www.gramedia.com/products/konsolidasi-demokrasi-dan-kepemimpinan-1?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

Tulisan-tulisan Hendardi yang terangkum dalam buku ini mendokumentasikan dan menganalisis periode sejarah penting ketika Indonesia mengalami perubahan dari Orde Baru menuju era Reformasi.

Dengan gaya tulisan cenderung lugas, pembaca dengan jernih dapat memahami persoalan yang diajukan. Ambil misal artikel “Interpelasi DPR: Ajang Cuci Baju Kotor”, 29 Juli 2000. Dia menyoroti sidang pengajuan hak interpelasi DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid beberapa hari sebelumnya.

Dia menulis, “Ketimbang suatu manifestasi dari kontrol DPR terhadap pemerintah, sidang DPR tersebut telah dijadikan ajang ‘cuci baju kotor’ oleh sebagian partai politik di DPR, terutama Golkar, dengan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai papan bilasnya.”

Di tulisan yang sama, dia menyayangkan energi politik yang demikian besar di DPR tidak dikerahkan untuk mendorong perhatian nasional dalam kemelut yang tengah terjadi di Maluku. Maka membaca buku ini terlihat jelas Hendardi memahami dengan cermat isu-isu seputar demokrasi, relasi kekuasaan dan politik, serta kepemimpinan nasional.

Sebagai dokumentasi, buku ini sekaligus mengajak kita memahami betapa penting menjaga keberpihakan bagi upaya penguatan masyarakat sipil. Inilah sumbangan Hendari, aktivis hak asasi manusia (HAM) yang pernah berkiprah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), lalu mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Setara Institute.

3. Seri Tempo: Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959

https://www.gramedia.com/products/seri-tempo-pergulatan-demokrasi-liberal-1950-1959?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

https://www.gramedia.com/products/seri-tempo-pergulatan-demokrasi-liberal-1950-1959?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan Demokrasi Parlementer—lazim disebut demokrasi liberal—guna membawa negara baru itu keluar dari berbagai masalah. Namun, selama 1950–1959, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet silih berganti mengendalikan negeri.

Kendati harus diakui bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim bertaji, dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun muncul. Pada 17 Oktober 1952, dua tank mengarahkan moncongnya ke Istana. Soekarno diminta segera membubarkan parlemen, tetapi dia menolak karena tak mau dianggap sebagai diktator.

Namun, pada akhirnya, 1959, Demokrasi Parlementer menghembuskan napas terakhirnya. Diangkat dari liputan khusus majalah berita mingguan Tempo, Agustus 2007, Pergulatan Demokrasi Liberal 1950–1959 mengupas hal-ihwal eksperimen Indonesia dalam berdemokrasi pada 1950-an.

Buku ini merupakan edisi perdana seri “Sejarah Republik”, sebuah seri yang mengupas dan membaca ulang awal-awal berdirinya Republik Indonesia.

4. Demokrasi Di Era Post Truth (2021)

https://www.gramedia.com/products/demokrasi-di-era-post-truth-2021?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

https://www.gramedia.com/products/demokrasi-di-era-post-truth-2021?utm_source=literasi&utm_medium=literasibuku&utm_campaign=seo&utm_content=LiterasiRekomendasi

Disinformasi di era post-truth merupakan ancaman serius bagi terbangunnya demokrasi elektoral yang sehat. Betapa tidak. Di era post-truth emosi dan keyakinan personal lebih penting daripada fakta objektif dalam membangun opini publik, sehingga antara kebohongan dan kebenaran sulit diidentifikasi.

Politik post-truth berkembang berkat beragam bentuk disinformasi lewat platform media baru, khususnya media sosial. Buku ini memperlihatkan, media sosial memiliki kapasitas untuk menyebarluaskan informasi yang salah, memunculkan teori-teori konspirasi liar, membicarakan kubu tertentu secara negatif tanpa dasar yang jelas, serta menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Praktik-praktik politik post-truth membawa konsekuensi negatif terkikisnya tradisi perdebatan yang sehat di masyarakat, terjadinya kebuntuan politik, terjadi ketidakpastian terkait kebijakan, bahkan bisa menjadikan masyarakat mengalienasi diri dari dinamika politik.

Ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna, Demokrasi di Era Post Truth memberi kita uraian yang lumayan lengkap terkait politik post-truth, terutama di indonesia.

Kini kita sudah bisa lebih memahami bahwa oposisi adalah pihak yang berupaya mengimbangi kekuatan yang sedang berkuasa. Grameds bisa mempelajari hal-hal terkait politik dengan membaca buku-buku yang bisa kamu dapatkan di Gramedia.com. Sebagai #SahabatTanpaBatas Gramedia selalu memberikan produk terbaik agar kamu memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Sofyan

Baca juga:

About the author

M. Aris Yusuf

Politik dan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain.