Administrasi

Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya

Written by Rifda Arum

Pengertian Administrasi Publik – Apa yang Grameds ketahui tentang administrasi publik? Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik.

Administrasi publik sama halnya dengan administrasi lainnya yang dijalankan untuk serangkaian kepentingan umum. Sehingga, dalam administrasi publik terdapat definisi yang cukup beragam dan dari berbagai macam ahli.

Sebagai contoh, beberapa akademisi berpendapat bahwa semua pekerjaan yang kaitannya dengan pemerintah termasuk dalam kategori administrasi publik, sementara itu yang lain memilih untuk berpendapat bahwa hanya aspek eksekutif saja dari fungsi pemerintah yang terdiri atas administrasi publik.

Bahkan, di era yang modern ini administrasi publik sering dianggap sebagai tanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan program dari pemerintah. Secara khusus, ini merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian operasi pemerintah. Di dalam suatu negara, administrasi publik dipraktikkan baik di tingkat pusat, menengah, maupun lokal.

Tentu saja, hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara menjadi masalah administrasi publik yang terus berkembang. Dengan tujuan memperjelas pemahaman Grameds tentang pengertian administrasi publik, maka artikel ini akan mengulas bagaimana pengertian pengertian administrasi publik, sifat dan ruang lingkup, teori, fungsi, dan tujuan administrasi publik.

Apa Itu Administrasi Publik?

Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Selain itu, administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik.

Jika ditinjau secara tata bahasa, administrasi publik mempunyai dua kata penyusun, yaitu administrasi dan publik. Dengan demikian, administrasi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau kerja sama sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kata publik diartikan sebagai negara dan warga negara atau masyarakat

Dengan begitu, administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara,  warga negara, atau masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Marx mendefinisikan administrasi sebagai administrasi ditentukan dengan tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan yang telah disadari. Ini merupakan penataan urusan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang diperhitungkan dengan tujuan untuk mewujudkannya yang diinginkan oleh seseorang/organisasi.

Pendapat selanjutnya datang dari Frederic Lane yang mengartikan administrasi sebagai pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya manusia serta fiskal untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Definisi yang lengkap untuk administrasi publik bagaimana pun susah untuk dicapai karena banyaknya tugas yang termasuk dalam administrasi publik ini.

Sementara itu, menurut L D White, administrasi publik terdiri atas semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik merupakan penerapan hukum secara terperinci dan sistematis. Bisa juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain merupakan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, serta lain sebagainya.

Saat ini, apakah administrasi publik dapat dipisahkan dari sistem sosial dan politik? Jawabannya, tentu tidak dan oleh karena itu muncul definisi lain yang diberikan oleh F A Nigro, yang berpendapat bahwa administrasi publik pada intinya merupakan upaya kelompok kooperatif dalam suatu pengaturan publik.

Kedua, ini mencakup ketiga cabang pada tiga pokok pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa karena administrasi publik memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan, oleh karena itu menjadi bagian dari proses politik juga, contohnya Rancangan Undang-Undang dan Undang-Undang.

Selain itu, Nigro juga mengungkapkan bahwa administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta dalam banyak hal. Lebih lanjut, administrasi publik berinteraksi dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan ke masyarakat.

Beli Buku di Gramedia

Bagaimana Sifat Administrasi Publik?

Tentu saja, pada sifat administrasi publik ada dua pandangan yang populer kita kenal, satu pandangan integral dan yang satunya lagi ialah pandangan manajerial.

Pandangan integral meliputi semua dan terdiri dari jumlah total semua kegiatan pada manajerial, administrasi, teknis, dan manual serta karyawan dari segala tingkatan. Pandangan ini kemudian didukung oleh L. D. White dan Dimock. Ini bisa jadi berbeda dengan satu lembaga ke lembaga lainnya tergantung pada bidang pekerjaan yang digeluti.

Di sisi lain, menurut pandangan manajerial, sesuai namanya, administrasi publik hanya melibatkan kegiatan manajerial saja. Pandangan ini lalu didukung oleh sejumlah tokoh, di antaranya Simon, Smithburg, Thompson dan Luther Gulick. Selain itu kata administrasi itu sendiri sangat kontekstual dan bisa bervariasi dalam arti dan definisi dari satu organisasi ke organisasi lainnya secara terbuka.

Dengan demikian, jika ingin memahaminya dari konteks dan setting pada sebuah organisasi, bisa dijelaskan secara kasar bahwa pimpinan puncak atau dewan memutuskan visi, misi, tujuan baik jangka pendek dan jangka panjang, dan kepala unit bisnis selanjutnya membuat rencana tindakan dan membuat atau mereformasi proses, membagikan tanggung jawab, mengarahkan perencanaan, mengajak orang-orang untuk bergabung, serta mulai bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

Intinya,pengurus bisa jadi pimpinan pemerintah dan unit bisnis beserta timnya dapat menjadi administrator publik yang menjadi pelaksana dan sebenarnya orang yang menjalankan pertunjukan juga.

Beli Buku di Gramedia

Bagaimana Sifat dan Ruang Lingkup Administrasi Publik?

Administrasi publik merupakan aspek terpenting dari birokrasi di seluruh dunia; baik itu negara dengan karakteristik demokrasi, sosialis, atau bahkan kapitalis. Apalagi, dalam negara sosialis, karena semua aspek kehidupan warga dipengaruhi dan ditentukan oleh pemerintah, peran pemerintah amat sangat kuat.

Namun, ada perubahan besar dalam cara administrasi publik diimplementasikan dari zaman kuno dan abad pertengahan saat inisiatif tidak lebih dari fungsi administratif sporadis seperti menjaga hukum dan ketertiban serta mengumpulkan pendapatan dengan sedikit atau tanpa aktivitas untuk mencapai kesejahteraan.

Orang-orang yang melakukan kegiatan administrasi publik  ini dipilih oleh raja-raja dan tidak lebih baik dari pelayan pribadi mereka saja. Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan administrasi publik juga berubah dan di abad kesembilan belas; pendekatan terorganisir untuk melayani sipil dan administrasi publik diadopsi.

Pendekatan ini didasarkan pada kerangka hukum yang lengkap menggantikan fungsi patriarki dan turun-temurun dengan birokrasi yang telah mengakar dengan kuat. Adanya pendekatan baru bagi administrasi publik terjadi disebabkan sejumlah alasan. Salah satu alasan utama dan terpenting yaitu revolusi industri.

Dengan adanya revolusi industri, pemerintah di suatu negara memasuki perdagangan, yang kemudian diikuti oleh paham isme-isme, yaitu imperialisme, nasionalisme, dan internasionalisme yang menambah perluasan tugas dan tanggung jawab suatu pemerintahan.

Di zaman sekarang ini, sekali lagi jauh berbeda dengan yang terjadi seabad yang lalu. Selain itu, ruang lingkup administrasi publik juga telah mengalami pergeseran, termasuk susah untuk memutuskan apakah itu paradigma atau bukan.

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya kesadaran di kalangan masyarakat terutama di negara yang berkembang dan memperoleh ilmu pengetahuan tentang hak, hak istimewa, dan hukum di antara orang-orang di negara maju (misalnya saja perdebatan tentang Undang-Undang Rekonsiliasi Perawatan Kesehatan dan Pendidikan tahun 2010) telah memunculkan tantangan baru bagi para administrator publik dan pembuat/pemangku kebijakan dalam suatu pemerintahan.

Permintaan untuk layanan nasional yang bersatu, konflik kepentingan antara berbagai bagian ekonomi dalam suatu masyarakat dan dengan migrasi global serta kemudian globalisasi; perlindungan kepentingan kelompok multi-etnis masyarakat telah menyebabkan administrator publik sibuk.

Administrasi ini sangat penting karena tidak cukup untuk membuat kebijakan dan undang-undang di atas kertas putih saja. Penafsiran, penerjemahan kebijakan, dan undang-undang tersebut menjadi tindakan dan pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak mudah.

Oleh karena itu, penyelenggara publik wajib memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan sebagai mesin yang berjalan. Adanya birokrasi mungkin sering diejek oleh kalangan masyarakat, akan tetapi apabila pekerjaan administratif dihentikan, tidak ada yang benar-benar terjadi.

Di hampir seluruh negara di dunia, jumlah orang yang dipekerjakan dalam pekerjaan administrasi publik tergolong sangat banyak, contohnya negara adidaya Amerika Serikat, angkanya kira-kira mencapai 2.036.000 warga sipil, tidak termasuk pegawai Kongres dan pengadilan Federal. Selain di Amerika Serikat, di Inggris angkanya mencapai beberapa ribu dan di India juga ada ujian untuk menjadi pegawai negeri.

Dari berbagai peran penting yang dimainkan administrasi negara, yang paling penting yaitu melaksanakan hukum dan kebijakan dengan baik, optimal, dan patuh, serta bertindak sebagai adjudicator.

Beli Buku di Gramedia

Apa Fungsi Administrasi Publik?

Ada beberapa fungsi administrasi publik, di antaranya:

1. Fungsi Tradisional

Fungsi tradisional adalah fungsi yang utama dalam suatu administrasi publik. Fungsi ini mencakup kesejahteraan umum, perpajakan, hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Pembangunan Bangsa

Fungsi kedua, yaitu pembangunan bangsa yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dan globalisasi yang tak terbendung.

3. Fungsi Manajemen Ekonomi

Fungsi yang lainnya, administrasi publik sebagai pembuat regulasi untuk manajemen ekonomi.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi keempat yaitu fungsi kesejahteraan sosial yang langsung berhubungan dengan sistem pelayanan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintah wajib ikut campur tangan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memberikan pelayanan kepada warga negara atau masyarakat, seperti perumahan umum, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial kesejahteraan sosial yang sesuai dengan amanat konstitusi.

5. Fungsi Kontrol Terhadap Lingkungan

Fungsi kontrol lingkungan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan akibat ulah serakah manusia dalam mengeksploitasi alam. Oleh karena itu, dilakukan kontrol terhadap lingkungan seperti dengan riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan lain sebagainya yang bertujuan menjaga lingkungan.

6. Fungsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Fungsi terakhir yaitu fungsi hak manusia yang memberikan jaminan demokrasi bagi warga negara, sehingga pemerintah dapat melayani dan melindungi publik dengan baik. Sebagai salah satu fungsi dari hak tersebut yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Beli Buku di Gramedia

Apa Sih Tujuan Administrasi Publik?

Jika dilihat secara umum, administrasi publik mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

  1. Memastikan keamanan publik dengan baik
  2. Memastikan kesejahteraan publik secara merata
  3. Memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang apapun

Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik antara lembaga pemerintahan dan tentu saja warga negara atau masyarakat.

Tidak dipungkiri, tujuan utama dari administrasi publik yaitu agar bisa mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik. Adapun beberapa keinginan publik tersebut seperti di bawah ini: keamanan, kesejahteraan, keadilan.

Untuk bisa mencapai tujuan administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik agar terlaksana dengan baik

2. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat atau warga negara.

3. Dukungan sosial

Dukungan sosial ini merupakan dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik

4. Kontrol sosial

Kontrol sosial ini yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari sini kita paham bahwa administrasi publik bisa ikut menentukan apa saja tujuan pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih, yang berhubungan dengan pelayanan umum atau publik bagi semua warga negara Indonesia.

Administrasi publik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu negara dan kondisinya. Dengan semakin kompleks masalah di suatu negara tersebut, maka akan muncul cara-cara baru sebagai solusi terhadap masalah tersebut juga. Itu sebabnya ilmu administrasi publik berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, manusia, dan suatu negara.

Beli Buku di Gramedia

Apa Saja Teori Administrasi Publik?

Teori Administrasi Publik merupakan penggabungan sejarah, teori organisasi, teori sosial, teori politik, dan studi yang berkaitan dengan fokus pada makna, struktur dan fungsi pelayanan publik dalam seluruh bentuknya.

Teori administrasi publik sering menjelaskan dasar-dasar sejarah utama untuk studi birokrasi dan masalah epistemologis yang erat kaitannya dengan pelayanan publik sebagai profesi dan sebagai bidang akademik sekaligus. Terdapat beberapa kelompok teori mengenai administrasi publik, di antaranya:

1. Teori deskriptif eksplanatif

Teori deskriptif ialah teori yang mempunyai sifat memberi penjelasan dengan abstrak realitas administrasi negara. Contohnya yaitu teori yang menjelaskan tentang ketidakmampuan administratif.

2. Teori Normatif

Teori normatif merupakan teori yang bertujuan untuk menjelaskan situasi dengan masa mendatang, idealnya adalah dari suatu kondisi. Contohnya yaitu teori tentang kepemimpinan ideal tentang masa depan.

3. Teori Asumtif

Teori asumtif menjadi teori yang menekankan pada prakondisi, anggapan terhadap adanya suatu realitas sosial di balik teori atau suatu proposisi. Contohnya yaitu teori X dan Y dari McGregor yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan baik (Y) dan kurang baik (X).

4. Teori Instrumental

Teori instrumental adalah teori-teori yang fokus pada “bagaimana dan kapan”, lebih pada penerapan atau aplikasi dari teori tersebut. Sebagai contohnya yaitu teori tentang kebijakan, bagaimana kebijakan dijalankan dan kapan waktunya kebijakan tersebut dilaksanakan.

Rekomendasi Buku Tentang Administrasi Publik

Ada beberapa bacaan tentang administrasi publik yang bisa Grameds baca, di antaranya yaitu:

1. Dasar-Dasar Administrasi Publik (2017) karya Beddy Iriawan Maksudi

Beli Buku di Gramedia

Buku yang bahan materinya sengaja dikonstruksikan ke alur bahasan yang dimulai dari dasar-dasar administrasi publik. Sebelum pembaca melangkah lebih jauh memasuki disiplin ilmu administrasi publik, maka pembaca harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Buku ini menyajikan bahan materi yang sederhana untuk dipahami.

2. Etika Administrasi Publik (2021) karya M. Chazienul Ulum dan Luthfi J. Kurniawan

Beli Buku di Gramedia

Buku yang menyadarkan pembaca bahwa etika berupaya menangani isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi birokrasi serta aparatnya dalam bertindak dengan etis.

3. Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris (2021) karya Johanes Basuki

Beli Buku di Gramedia

Buku yang ditulis oleh Johanes Basuki ini menyajikan pembahasan tentang administrasi publik. Di akhir buku, disajikan  pembahasan tentang gagasan pengembangan ilmu administrasi publik yang berbasis kemaritiman. Buku yang cocok untuk dibaca mahasiswa atau akademisi, praktisi, birokrat, dan siapa saja yang ingin belajar tentang administrasi publik.

Demikian artikel tentang pengertian administrasi publik. Semoga bermanfaat ya! Jika ada infromasi lain yang Grameds ingin dapatkan, tentu saja bisa mendapatkannya di gramedia.com. Sebab, kami akan selalu berusaha memberikan informasi terbaru dan terlengkap untuk Grameds.

Penulis: Diki Mardiansyah

Baca Juga!

  1. Tujuan Hukum dan Ciri-Cirinya
  2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik
  3. Peran dan Fungsi Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi
  4. Pengertian APBD dan Mekanisme Penyusunannya
  5. Kelebihan Desentralisasi Bagi Perekonomian Indonesia
  6. Apa Itu Otonomi Daerah?
  7. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
  8. Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.

logo eperpus

  • Custom log
  • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien