15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Apa pengertian kebijakan publik? Kebijakan publik adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi didengar. Baik dalam bidang tertentu atau di dalam masyarakat umum.

Berikut ini adalah penjelasan singkat terkait 15 pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli. Selain itu, akan dijelaskan juga terkait elemen penting, ruang lingkup, tingkat kebijakan dan tujuan kebijakan.

Pengertian Kebijakan Publik

Apa itu pengertian kebijakan publik? Sebelum membahas mengenai pengertian kebijakan publik, mari kita bahas mengenai pengertian kebijakan terlebih dahulu.

Secara umum, kebijakan atau policy adalah hal yang digunakan untuk menunjukan sebuah perilaku seseorang. Dalam hal ini, seseorang yang dimaksud bisa saja seorang pejabat, sebuah lembaga, bahkan suatu kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh mereka.

Pada dasarnya, terdapat banyak penjelasan yang disertai dengan Batasan atau pengertian mengenai kebijakan lainnya. Kebijakan adalah suatu petunjuk dan batasan yang dilakukan secara umum.

Batasan yang menjadi arah dari sebuah tindakan yang harus dilakukan. Serta sebuah aturan yang harus diikuti oleh para pelaku. Juga pelaksana kebijakan, karena sangat penting untuk pengolahan di dalam sebuah organisasi.

Serta pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama. Maka dari itu, kebijakan menjadi sebuah sarana pemecah masalah atas berbagai tindakan yang terjadi.

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.

Secara terminology, pengertian kebijakan publik itu memiliki banyak arti. Semua itu tergantung dari sudut mana seseorang mengartikannya. Kebijakan publik adalah sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah.

Kewenangan tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di dalam hubungannya dengan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat saja, tetapi kewenangan tersebut juga dilakukan dalam hubungannya dengan dunia usaha.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. di dalam setiap kebijakan publik, akan diawali dengan perumusan masalah.

Perumusan masalah tersebut terjadi di dalam masyarakat. Istilah atau pengertian kebijakan publik tersebut akan ditujukan untuk mengatasi masalah, apabila terjadi di tengah masyarakat. Sebenarnya, istilah atau pengertian kebijakan publik sudah sering diperdengarkan.

Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalam kegiatan akademik juga sering disebutkan. Seperti di dalam perkuliahan bidang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi sampai ilmu hukum.

Akan tetapi, istilah ini kemungkinan juga untuk menunjuk sesuatu secara lebih khusus. Lingkup dari studi kebijakan publik ini sangat luas. Sebab, ini mencakup berbagai sektor dan bidang.

Contohnya seperti bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya kebijakan publik memiliki beberapa sifat. Seperti bersifat loka, bersifat regional dan juga bersifat nasional.

Dapat juga dikatakan seperti peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, keputusan gubernur, dan keputusan bupati atau walikota.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli:

1. A. Hoogerwert

Pengertian kebijakan publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan di dalam waktu tertentu.

2. Anderson

Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

3. Gerston

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston. Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Proses penentuan pada sebuah kebijakan publik mencakup lima tahapan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

• Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
• Mengembangkan proposal kebijakan publik.
• Melakukan advokasi kebijakan publik.
• Melaksanakan kebijakan publik.
• Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. Dunn

Kebijakan publik adalah sebuah pola yang kompleks. Pola tersebut berdasarkan dari pilihan kolektif yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan.

5. Pressman dan Wildavsky

Pengertian kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah hipotesis. Hipotesis tersebut mengandung kondisi awal dan akibat yang dapat diramalkan. Kebijakan publik tersebut harus dibedakan dengan bentuk kebijakan lain, contohnya seperti kebijakan swasta. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor, bukan pemerintah.

6. Leo Agustino (2008: 6)

Leo Agustino mendefinisikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

7. Woll

Pengertian kebijakan publik adalah sejumlah atau beberapa aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui beberapa lembaga yang memiliki pengaruh di kehidupan masyarakat.

8. Thomas R Dye

Kebijakan publik adalah “is whatever government choose to do or not to do” atau yang berarti “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata.

Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

9. Chandler dan Plano

Pengertian kebijakan publik yang disebutkan oleh Chandler dan Plano adalah sebuah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada di publik atau pemerintah. Kebijakan publik juga sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah.

Hal itu dilakukan demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung di dalam masyarakat. Supaya mereka tetap bisa hidup. Serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan publik secara luas.

10. Roberty Eyestone (1971: 18)

Pengertian kebijakan publik secara luas bisa dikatakan sebagai “hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas. Serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal.

11. Charles Lindblom (1968)

Pembuatan kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Dimana tidak mengenal saat dimulainya atau diakhirinya. Serta batas-batas dari proses itu yang tidak pasti.

Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itu yang sering disebut sebagai pembuatan kebijakan publik. Kemudian akan membuahkan hasil yang disebut dengan sebuah kebijakan.

12. Muhlis Madani (2011)

Muhlis Madani menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada.

13. Kartasasmita

Pengertian kebijakan publik menurut Kartasasmita adalah upaya dalam memahami dan mengartikan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Mengenai suatu masalah, seperti apa penyebab masalah tersebut dan apa pengaruh masalah tersebut.

14. Widodo (2002: 190)

Menurut Widodo, di dalam praktiknya kebijakan publik yang baik harus mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

• Sebuah kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu.
• Sebuah kebijakan akan berisi tindakan atau pola tindakan dari pejabat pemerintah.
• Sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukan sesuatu yang akan dilakukan.
• Sebuah kebijakan publik akan bersifat positif atau “merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu”. Juga bersifat negatif atau “keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu”.
• Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Peraturan tersebut bersifat memaksa atau otoritatif.

15. Said Zainal Abidin (2004: 23)

Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.

BACA JUGA: Komunikasi Politik: Pengertian, Distorsi dan Modelnya

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas. Hal itu karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Contohnya seperti kebijakan publik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pertanian, bidang pertahanan dan bidang-bidang yang lainnya.

Adapun ruang lingkup dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Studi mengenai perilaku birokrasi dan elite politik.
2. Peran kelompok kepentingan di dalam proses kebijakan
3. Shared Concern dan shared problems antara para aktor politik yang terlibat di dalam proses pembuatan, implementasi dan sebuah evaluasi kebijakan.

Elemen Penting Kebijakan Publik

Dari keseluruhan konsep atau definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai elemen penting dalam kebijakan publik. Ada empat elemen utama di dalam sebuah kebijakan publik. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Input

Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya seperti manusia yang bertindak sebagai actor, pengetahuan, teknologi, informasi, serta semua nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Tujuan (goals)

Tujuan adalah arah dari sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh mereka yang membuat kebijakan.

3. Perangkat (instruments)

Perangkat adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan.

4. Dampak

Dampak adalah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan. Baik yang diinginkan, atau yang tidak diinginkan.

Keempat elemen utama inilah yang akan menjadi dasar. Elemen ini akan menentukan bentuk kebijakan publik seperti apa yang akan diterapkan.

Buku ini menyoroti sepak terjang kepublikan Jokowi berdasarkan kajian akademis yang dilakukan Penulis ketika menempuh Pendidikan Doktor di UGM. Jokowi dianggap memberikan kontribusi cukup signifikan dalam mengelola pembangunan di Solo. Kepemimpinan Jokowi dinilai memberikan harapan baru bagi kelompok miskin, dan efektivitas dalam penanganan permasalahan masyarakat. Menakar kepublikan seorang pemimpin menjadi sebuah isu yang patut dicermati di tengah latah best practice yang terkadang tidak meninjau suatu kesuksesan secara lebih menyeluruh.

Tingkatan Kebijakan Publik

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik bisa dilihat dari tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum adalah tingkat kebijakan yang lingkupnya adalah penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis. Gunakan untuk mencapai idaman nasional. Baik di dalam sebuah situasi maupun kondisi tertentu.

Hasilnya dapat berbentuk sebagai berikut:

• Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
• Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
• Keputusan Presiden/Keppres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden
• Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

2. Kebijakan manajerial

Kebijakan manajerial adalah penggarisan terhadap sebuah bidang utama atau major area pemerintahan. Kebijakan ini adalah sebuah penjabaran dari kebijakan umum. Gunanya untuk merumuskan strategi dan administrasi publik.

Serta prosedur di dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri. Hal itu berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya akan dirumuskan di dalam beberapa bentuk.

Seperti bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri. Semua itu dirumuskan di dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga akan mengeluarkan sebuah Surat Edaran Menteri.

3. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasinal adalah kebijakan yang meliputi sebuah penggarisan di dalam satu publik. Penggarisan tersebut dilakukan di dalam satu bidang utama di atas. Bentuknya adalah sebuah prosedur, serta teknik untuk mengimplementasikan sebuah rencana, kegiatan dan program.

Wewenang dari pengeluaran kebijakan teknis ini terletak pada tangan pimpinan eselon pertama, pada departemen pemerintahan. Serta terletak pada pimpinan lembaga non departemen. Hasil penentuan kebijakan akan dirumuskan ke dalam beberapa bentuk. berupa Keputusan, Peraturan, dan Instruksi Pimpinan Lembaga Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal.

Di dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan yang ada di atasnya. Serta sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara administratif dan teknis.

Tercantum di dalam Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen dan atau Instruksi Direktur Jenderal, yang lazimnya adalah pedoman pelaksanaan.

Tujuan Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik tentu memiliki sebuah tujuan. Kebijakan yang baik, harus memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai
2. Kebijakan bersifat rasional atau realistis
3. Kebijakan bersifat jelas
4. Kebijakan dibuat untuk berorientasi ke depan.

Itulah penjelasan singkat mengenai kebijakan publik. Mulai dari pengertian kebijakan publik sampai tujuan dari kebijakan publik itu dibuat.

Temukan informasi seputar politik, pemerintahan, ekonomi dan hal lainnya di www.gramedia.com. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds.

Penulis: Wida Kurniasih

Sumber: dari berbagai sumber

ini merupakan teks pengantar analisis kebijakan yang terlengkap. Sifat pragmatis, kritis, dan multidisiplin dari analisis kebijakan secara menonjol ditampilkan dalam buku ini. Buku ini ditulis dengan sistematika yang sangat rapi, serta sarat dengan gambar dan contoh, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. William N. Dunn adalah profesor dalam bidang Analisis Kebijakan di University of Pittsburgh Amerika Serikat yang telah dikenal luas kepakarannya dalam bidang ini. Karena itu buku karyanya menjadi referensi penting dalam pengajaran analisis kebijakan di banyak universitas di dunia.

Buku ini menguraikan tentang perlunya kemitraan antara dunia perguruan tinggi, industri dan pemerintah dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui konsep triple helix. Universitas tidak hanya berperan sebagai penghasil pengetahuan, namun juga penghasil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

BACA JUGA:

• Memahami Politik Adu Domba di Indonesia
• Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara
• Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan
• Apa Tujuan ASEAN Dibentuk? Disertai Manfaat dan Penghambatnya
• Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia dan Perkembangannya
• Tujuan Otonomi Daerah: Prinsip dan Asas-asanya