Pendidikan Pkn Sejarah

Konferensi Meja Bundar: Sejarah, Latar Belakang, dan Dampaknya Bagi Indonesia

Pengertian Konferensi Meja Bundar – Konferensi Meja Bundar (KMB) atau yang dalam bahasa Belanda : Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie ialah sebuah konferensi atau pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.

https://www.kompas.com/

Pertemuan tersebut dilakukan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan juga BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili dari berbagai negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan Indonesia.

Sebelum berlangsungnya konferensi ini, telah berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan antara Belanda dan Indonesia, yakni Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan juga Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan hasil yakni bahwa Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat.

Latar Belakang

https://www.dailysia.com/

Upaua untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat berbagai kecaman keras dari seluruh dunia. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini melalui cara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati serta perjanjian Renville.

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan resolusi yang mengecam serangan militer dari pihak Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut untuk dipulihkannya kembali pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan mengenai perundingan untuk menemukan penyelesaian yang damai antara dua belah pihak.

Sebagai lanjutan dari Perjanjian Roem-Royen yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949, yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang pada kala itu para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia untuk turut serta dalam Konferensi Meja Bundar guna supaya mempercepat tercapainya penyerahan kedaulatan.

Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan dalam kurun waktu enam bulan, kembali ke ibu kota sementara yakni di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Untuk memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dengan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli 1949 – 2 Agustus 1949, Konferensi Inter – Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta dengan pesertanya ialah semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju dalam prinsip serta kerangka dasar untuk konstitusinya. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda.

Negosiasi Dalam Konferensi Meja Bundar

Perundingan menghasilkan beberapa dokumen, di antaranya yakni Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi dan kesepakatan terkait urusan sosial serta militer. Mereka juga telah menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dari Republik Indonesia Serikan “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa yang paling disukai kepada Belanda.

Selain itu, tak akan ada lagi diskriminasi terhadap warga negara serta perusahaan Belanda, dan Republik Indonesia Serikat bersedia untuk mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan bersama dengan pihak Hindia – Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan mengenai hal utang pemerintah kolonial Belanda dan juga status dari Papua Barat.

J.H. van Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949

Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia – Belanda berlangsung hingga berkepanjangan, dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan serta mengajukan pendapat mengenai apakah Republik Indonesia Serikat harus menanggung utang yang telah dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada tahun 1942.

Delegasi Indonesia terutama merasa marah dan tidak setuju karena RIS harus membayar biaya yang menurut pendapat mereka, biaya tersebut digunakan oleh pihak Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi dari anggota AS dalam komisi PBB untuk Republik Indonesia Serikat, pihak RIS akhirnya menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi untuk mendapatkan kedaulatan. Pada 24 Oktober 1949, delegasi Republik Indonesia Serikat menyetujui untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang dari pemerintah Hindia – Belanda.

Permasalahan mengenai status dari Papua Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah dari Hindia – Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tak mempunyai ikatan etnik dengan wilayah dari Republik Indonesia Serikat yang lainnya.

Meskipun banyak opini publik dari Belanda yang mendukung atas penyerahan Papua Barat kepada RIS, kabinet Belanda merasa khawatir tak akan bisa meratifikasi Perjanjian Meja Bundar apabila poin ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 suatu kesepakatan berhasil didapatkan, status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun pasca penyerahan kedaulatan.

Hasil Konferensi Meja Bundar

  1. Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut :
  2. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  3. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
  4. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Keterangan tambahan mengenai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia berharap agar seluruh bekas daerah Hindia – Belanda menjadi daerah Indonesia Serikat, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara yang terpisah karena adanya perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa adanya keputusan mengenai persoalan ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan merupakan bagian dari serah terima, serta bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam tempo satu tahun.
  2. Dibentuknya sebuah persekutuan dari Belanda – Indonesia, dengan pemimpinnya ialah kerajaan Belanda sebagai kepala negara
  3. Utang Hindia – Belanda diambil alih oleh Republik Indonesia Serikat
  4. Parlemen Belanda memperdebatkan mengenai kesepakatan tersebut, dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember 1949 oleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik yang didapatkan khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda serta status dari Papua Barat yang belum terpecahkan, legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan kemudian dipindahtangankan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.
  5. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  6. Penarikan kapal-kapal Belanda serta beberapa korvet atau kapal perang kecil diserahkan ke RIS.
  7. Penarikan seluruh tentara Belanda dari Republik Indonesia Serikat.

Tokoh Dalam Konferensi Meja Bundar

https://www.kompas.com/

Pengakuan kedaulatan politik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) tidak terlepas dari peran tokoh penting. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam KMB? Pemerintah Indonesia menyusun delegasi yang akan dikirim dalam KMB, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua :  Mohammad Hatta

Anggota :

  1. Mohammad Roem
  2. Dr. Soepomo
  3. Johannes Leimena
  4. Ali Sastroamidjojo
  5. Suyono Hadinoto
  6. Sumitro Djojohadikusumo
  7. Abdul Karim Pringgodigdo
  8. Kolonel T.B. Simatupang
  9. Muwardi

Dalam Konferensi Meja Bundar, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta, Mohammad Roem, dan Prof. Dr. Soepomo. Sedangkan untuk perwakilan dari BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang merupakan kumpulan dari berbagai negara federal hasil bentukan oleh Belanda di Indonesia, ialah Sultan Hamid II.

Untuk perwakilan delegasi dari Belanda yaitu Johannes Henricus van Maarseveen yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Seberang Laut (Menteri Urusan Kolonial). Hadir pula perwakilan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia (UNCI), yakni Tom Critchley.

Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) selesai dilaksanakan. Belanda menyerahkan kedaulatan politik di dua tempat, yakni di Indonesia dan Belanda.

Untuk di Indonesia, lokasi penyerahan kedaulatannya dilaksanakan di Istana Merdeka Indonesia. Perwakilan dari Indonesia Serikat yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan perwakilan dari Belanda yaitu A.H.J. Lovink yang pada masa itu menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda.

Untuk di Belanda, lokasi penyerahan kedaulatannya dilaksanakan di ruang takhta Amsterdam. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Mohammad Hatta dan pihak Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, dan Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Seberang Laut.

Dampak Konferensi Meja Bundar Bagi Indonesia

https://nasional.okezone.com/

Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara dari negara Indonesia Serikat dilantik. Presidennya yaitu Ir. Soekarno, dengan Moh. Hatta sebagai Perdana Menterinya, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk layaknya republik federasi berdaulat serta terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan negara persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia Serikat ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah, setelah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia secara de facto bermula pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda pada masa itu Ben Bot mengungkapkan “penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan” yang dialami oleh rakyat negara Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski permintaan maaf tersebut tidak secara resmi ia sampaikan.

Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda pada umumnya bersifat positif; Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, “akan lebih mudah untuk maju serta memperkuat hubungan bilateral antara dua negara”.

Terkait utang Hindia – Belanda yang telah disepakati melalui Konferensi Meja Bundar, pihak Indonesia akhirnya tetap membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu tahun 1950 – 1956 tetapi kemudian memutuskan untuk tidak membayar lagi sisa utangnya.

Sekian, rangkuman mengenai Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menjadi salah satu konferensi yang paling diingat serta membekas bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu Grameds dalam lebih mengerti dan memahami jalan perjuangan Indonesia.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Buku Ekonomi
Buku Soekarno
Buku Sosiologi
Buku Geografi
Buku Ideologi Pancasila
Buku Sejarah Indonesia

Pengertian Sejarah
Daftar Pahlawan Revolusi
Daftar Pahlawan Nasional Indonesia
Organisasi Pergerakan Nasional
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI
Sejarah Teks Proklamasi
Sejarah Pertempuran Surabaya
Sejarah Sumpah Pemuda
Tujuan PPKI dibentuk
Hasil Sidang PPKI Pertama
Proses Penyusunan Teks Proklamasi

Baca juga :



ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah."

logo eperpus

  • Custom log
  • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien