in Budaya, Istilah, Trivia

Aturan Demonstrasi: Apa Saja yang Harus Dipatuhi Saat Unjuk Rasa?

aturan demonstrasi – Aturan demonstrasi kerap dipertanyakan ketika sebuah aksi unjuk rasa berujung ricuh atau justru berjalan begitu tertib hingga mengundang simpati publik. Padahal, unjuk rasa bukan sekadar turun ke jalan dan berteriak lantang, melainkan bentuk penyampaian aspirasi yang diatur ketat oleh hukum di Indonesia.

Artikel ini akan mengajakmu memahami batasan dan regulasinya agar kita tahu cara menyuarakan suara rakyat secara cerdas, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Baca sampai tuntas, ya!

Apa Itu Demonstrasi dan Apa Dasar Hukumnya di Indonesia?

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap suatu persoalan. Dalam kehidupan demokrasi, demonstrasi menjadi salah satu cara masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Meski begitu, pelaksanaannya tetap memiliki aturan agar kebebasan tersebut berjalan seimbang dengan ketertiban umum serta hak orang lain.

Dalam hukum Indonesia, pengertian demonstrasi dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 1 angka 3, unjuk rasa atau demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menyampaikan pikiran, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya, secara demonstratif di muka umum.

Dengan kata lain, demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Aksi ini bisa dilakukan untuk menyampaikan dukungan, kritik, penolakan, atau tuntutan terhadap suatu kebijakan maupun persoalan sosial.

Mengapa Harus Demo?

Dasar Hukum Demonstrasi di Indonesia

Ada beberapa landasan hukum yang menjadi dasar kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu:

  1. Pasal 28 UUD 1945

Pasal ini menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran melalui lisan maupun tulisan. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

  1. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dalam kehidupan demokrasi.

  1. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

Kebebasan berpendapat juga harus dijalankan dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-undang ini menjadi aturan khusus yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk demonstrasi. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai bentuk penyampaian pendapat, tata cara pemberitahuan, hak dan kewajiban peserta, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung.

Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menurut UU No. 9 Tahun 1998

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan melalui empat bentuk berikut:

Bentuk Pengertian
Unjuk rasa atau demonstrasi Kegiatan menyampaikan pendapat secara terbuka di hadapan umum.
Pawai Penyampaian pendapat melalui kegiatan arak-arakan di jalan umum.
Rapat umum Pertemuan terbuka untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
Mimbar bebas Kegiatan menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu yang membatasi.

Aturan dan Kewajiban yang Harus Dipatuhi Saat Demonstrasi

Meskipun demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang, pelaksanaannya tetap harus mengikuti sejumlah aturan. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan memastikan aksi unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu hak orang lain.

Grameds, aturan mengenai demonstrasi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, baik oleh peserta aksi maupun pihak penyelenggara.

1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Kepolisian

Salah satu ketentuan penting dalam penyelenggaraan demonstrasi adalah kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998, pemberitahuan tersebut harus diterima oleh kepolisian setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Pemberitahuan ini disampaikan oleh pihak yang mengadakan aksi, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Informasi yang dicantumkan meliputi:

  • Maksud dan tujuan demonstrasi.
  • Tempat, lokasi, dan rute aksi.
  • Waktu dan durasi kegiatan.
  • Bentuk penyampaian pendapat.
  • Identitas penanggung jawab.
  • Nama dan alamat organisasi atau kelompok.
  • Alat peraga yang digunakan.
  • Perkiraan jumlah peserta.

Perlu dipahami, Grameds, ketentuan ini merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin. UU tersebut juga mengecualikan kewajiban pemberitahuan bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati

2. Memilih Lokasi Demonstrasi Sesuai Ketentuan

Demonstrasi dapat dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum. Namun, ada sejumlah lokasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998, yaitu:

  • Lingkungan istana kepresidenan.
  • Tempat ibadah.
  • Instalasi militer.
  • Rumah sakit.
  • Pelabuhan udara dan laut.
  • Stasiun kereta api.
  • Terminal angkutan darat.
  • Objek-objek vital nasional.

Undang-undang tersebut juga mengatur larangan penyampaian pendapat di muka umum pada hari besar nasional. Ketentuan lokasi ini perlu diperhatikan agar kegiatan demonstrasi tidak mengganggu fungsi fasilitas umum maupun kepentingan masyarakat lainnya.

3. Tidak Membawa Benda yang Membahayakan Keselamatan Umum

Dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998, peserta demonstrasi dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Ketentuan ini bertujuan menjaga agar aksi unjuk rasa tetap berlangsung damai dan tidak menimbulkan risiko bagi peserta maupun masyarakat di sekitarnya. Alat peraga yang digunakan sebaiknya mendukung penyampaian aspirasi, seperti poster, spanduk, dan atribut yang tidak membahayakan.

4. Menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain

Kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998.

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

  • Menghormati hak dan kebebasan orang lain.
  • Menghormati aturan moral yang diakui umum.
  • Menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Menjaga dan menghormati keamanan serta ketertiban umum.
  • Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Artinya, menyampaikan kritik atau tuntutan bukan berarti boleh mengabaikan kepentingan masyarakat lain. Peserta demonstrasi tetap perlu menghormati aktivitas publik dan menjaga suasana aksi agar tidak menimbulkan gangguan.

5. Menjaga Aksi Tetap Aman, Tertib, dan Damai

Penanggung jawab demonstrasi memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 UU No. 9 Tahun 1998.

Penanggung jawab juga berperan dalam mengoordinasikan jalannya kegiatan dan memastikan peserta memahami tujuan serta aturan aksi. Dengan begitu, penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara teratur dan tidak keluar dari tujuan awal.

Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada peserta serta mempersiapkan pengamanan lokasi dan rute demonstrasi sesuai ketentuan hukum.

Larangan dan Sanksi Hukum dalam Aksi Demonstrasi

Meski kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang, bukan berarti peserta demonstrasi boleh melakukan segala hal tanpa batasan. Ada sejumlah tindakan yang dilarang karena dapat membahayakan keselamatan, merugikan orang lain, atau mengganggu ketertiban umum.

Ketentuan mengenai larangan dan konsekuensi hukum dalam demonstrasi di Indonesia diatur melalui UU No. 9 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa hal yang perlu Grameds pahami.

1. Larangan dalam Aksi Demonstrasi

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan selama menyampaikan pendapat di muka umum, antara lain:

  • Membawa benda yang membahayakan keselamatan umum. Pasal 9 Ayat (3) melarang peserta membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
  • Mengabaikan hak dan kebebasan orang lain. Peserta wajib menghormati hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
  • Mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Setiap peserta wajib menjaga suasana aksi agar tidak mengancam keselamatan maupun ketertiban masyarakat.
  • Melanggar ketentuan lokasi dan waktu. Demonstrasi tidak boleh dilakukan di lokasi yang dikecualikan atau pada hari besar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
  • Tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan. Penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian sesuai ketentuan Pasal 10.

Selain itu, tindakan seperti perusakan fasilitas umum, kekerasan, penganiayaan, dan pembakaran juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sanksi Hukum bagi Pelanggar Aturan Demonstrasi

Apabila terjadi pelanggaran selama demonstrasi, peserta maupun penanggung jawab aksi dapat dikenai konsekuensi hukum sesuai jenis perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 15–18 UU No. 9 Tahun 1998.

Berikut beberapa ketentuan sanksinya:

  • Pembubaran aksi: Berdasarkan Pasal 15, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam undang-undang, termasuk kewajiban pemberitahuan dan ketentuan keamanan.
  • Sanksi atas perbuatan melanggar hukum: Pasal 16 menyebutkan bahwa peserta yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pemberatan hukuman bagi penanggung jawab: Berdasarkan Pasal 17, penanggung jawab demonstrasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenai pidana pokok ditambah sepertiga.
  • Sanksi bagi pihak yang menghalangi demonstrasi: Pasal 18 mengatur bahwa orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum dapat dipidana penjara paling lama satu tahun.

3. Ketentuan Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan Menurut KUHP

Grameds, ada hal penting lainnya yang perlu diketahui. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023.

Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 256 KUHP, yang mengatur penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak berwenang.

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang dapat dikenai pidana apabila mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan dan kegiatan tersebut mengakibatkan:

  • Terganggunya kepentingan umum.
  • Timbulnya keonaran.
  • Terjadinya huru-hara dalam masyarakat.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Artinya, tidak menyampaikan pemberitahuan saja tidak otomatis membuat seseorang dipidana berdasarkan Pasal 256. Harus terdapat akibat sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut.

Kesimpulan

Berani bersuara adalah hak, tetapi menyampaikan dengan tertib adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Aturan demonstrasi hadir bukan untuk membungkam aspirasi, melainkan memastikan perjuanganmu tidak kehilangan esensi akibat tindakan yang melanggar hukum. Mari buktikan bahwa perubahan nyata bisa digerakkan secara cerdas, damai, dan bermartabat. Suara kita berharga, jagalah ia agar tetap didengar dengan terhormat!

Written by Laura Saraswati