Laura Saraswati
perbedaan MA dan MK– Halo, Grameds! Perbedaan MA dan MK itu ibarat dua hakim tinggi yang bagi-bagi wilayah kekuasaan: kelihatan mirip dari luar, tapi “lapak” yang diurus beda 180 derajat!
Nggak heran kalau banyak orang masih sering garuk-garuk kepala waktu baca berita hukum dan mikir, “Ini sebenarnya jatahnya Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, sih?”
Biar kamu nggak makin salah kaprah, yuk kita bedah perbedaan tugas dan wewenang keduanya sampai tuntas di sini!
Table of Contents
Apa Itu Mahkamah Agung?
Mahkamah Agung atau MA merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. MA memiliki posisi sebagai pengadilan negara tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Beberapa peran utama MA meliputi:
- Mengadili perkara pada tingkat kasasi
MA dapat memeriksa perkara yang diajukan melalui upaya hukum kasasi setelah proses peradilan pada tingkat sebelumnya.
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
MA berwenang menguji apakah peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Mengawasi penyelenggaraan peradilan
MA memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan agar proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum.
- Memberikan pertimbangan hukum tertentu
Dalam kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga atau pihak yang membutuhkan.
Apa Itu Mahkamah Konstitusi?
Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan khusus dalam menjaga konstitusi.
MK berperan memastikan agar ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tetap sesuai dengan UUD 1945.
Beberapa kewenangan utama MK yaitu:
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
MK dapat memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini menjadi salah satu pembeda utama antara MK dan MA.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
MK dapat menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- Memutus pembubaran partai politik
Dalam kondisi yang ditentukan oleh konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
MK juga berwenang memutus perselisihan mengenai hasil pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
MK dapat memberikan putusan atas pendapat DPR dalam proses yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Perbedaan MA dan MK Secara Singkat
Supaya lebih mudah dipahami, berikut gambaran perbedaan MA dan MK:
| Aspek | Mahkamah Agung (MA) | Mahkamah Konstitusi (MK) |
| Fokus utama | Peradilan dan penerapan hukum | Konstitusi dan UUD 1945 |
| Pengujian peraturan | Menguji peraturan di bawah undang-undang | Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 |
| Kasasi | Berwenang | Nggak berwenang |
| Sengketa hasil pemilu | Nggak menjadi kewenangan utama | Berwenang |
| Sengketa kewenangan lembaga negara | Nggak menjadi kewenangan MK? | Berwenang dalam perkara yang ditentukan UUD 1945 |
| Pembubaran partai politik | Nggak berwenang | Berwenang |
| Posisi | Pengadilan negara tertinggi | Pengadilan konstitusi |
Perbedaan MA dan MK Berdasarkan Kewenangannya
Perbedaan MA dan MK paling mudah dilihat dari kewenangan masing-masing. Meskipun keduanya sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman, objek dan jenis perkara yang ditangani berbeda.
- MA menangani perkara melalui sistem peradilan
MA berkaitan dengan perkara yang berasal dari lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk perkara yang diajukan pada tingkat kasasi.
- MK menangani perkara yang berkaitan dengan konstitusi
MK memiliki kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan UUD 1945 dan persoalan ketatanegaraan tertentu.
- MA menguji peraturan di bawah undang-undang
Jika terdapat peraturan yang berada di bawah undang-undang dan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pengujiannya dapat menjadi kewenangan MA.
- MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MK. Jadi, objek pengujiannya berbeda dengan MA.
Perbedaan MA dan MK dalam Menguji Peraturan
Bagian ini sering membuat orang bingung karena MA dan MK sama-sama memiliki kewenangan pengujian peraturan.
- MA menguji peraturan di bawah undang-undang
MA menguji peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- MK menguji undang-undang
MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Objek pengujiannya berbeda
Sederhananya, MA berurusan dengan peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK berurusan dengan undang-undang terhadap konstitusi.
Perbedaan MA dan MK dalam Perkara Pemilu
MA dan MK juga mempunyai posisi yang berbeda dalam perkara yang berkaitan dengan pemilu.
- MK menangani perselisihan hasil pemilu
MK memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan mengenai hasil pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi.
- MA tetap memiliki kewenangan peradilan tertentu
Perkara yang berkaitan dengan pemilu nggak otomatis menjadi kewenangan MK. Jenis perkara dan objek sengketanya perlu dilihat terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Fokus MK berkaitan dengan hasil pemilu
Dalam konteks kewenangan konstitusionalnya, MK berfokus pada perselisihan hasil pemilu.
Perbedaan MA dan MK dalam Sistem Peradilan
MA dan MK sama-sama berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tetapi struktur dan fungsi keduanya berbeda.
- MA merupakan pengadilan negara tertinggi
MA berada di puncak lingkungan peradilan yang terdiri atas peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
- MK merupakan lembaga peradilan konstitusi
MK memiliki fungsi khusus untuk menangani perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
- Keduanya memiliki kewenangan masing-masing
MA dan MK nggak berada dalam hubungan atasan dan bawahan. Keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
Perbedaan MA dan MK dalam Menjaga Hukum
Meskipun mempunyai tugas yang berbeda, MA dan MK sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga sistem hukum Indonesia.
- MA menjaga penerapan hukum dalam proses peradilan
MA berperan memastikan hukum diterapkan melalui sistem peradilan sesuai dengan kewenangannya.
- MK menjaga kesesuaian undang-undang dengan konstitusi
MK memastikan undang-undang yang diuji tetap sejalan dengan UUD 1945.
- Keduanya menjaga kepastian hukum
Peran MA dan MK membantu memastikan persoalan hukum dan ketatanegaraan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Apakah MA dan MK Saling Berkaitan?
MA dan MK sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Karena itu, MA dan MK nggak bisa saling menggantikan dalam menjalankan tugasnya.
- MA berfokus pada peradilan
Kewenangan MA banyak berkaitan dengan perkara peradilan dan pengujian peraturan di bawah undang-undang.
- MK berfokus pada konstitusi
Kewenangan MK berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta beberapa perkara ketatanegaraan lainnya.
- Keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dari sisi fungsi
MA dan MK sama-sama penting, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.
Kenapa Perbedaan MA dan MK Penting Dipahami?
Memahami perbedaan MA dan MK penting karena setiap lembaga mempunyai kewenangan yang berbeda. Kesalahan memahami kewenangan bisa membuat seseorang salah menentukan lembaga yang berwenang menangani suatu persoalan.
Beberapa hal yang perlu diingat:
- Kalau berkaitan dengan kasasi, MA yang berwenang
Kasasi merupakan salah satu kewenangan utama MA dalam sistem peradilan.
- Kalau menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK yang berwenang
Pengujian ini merupakan kewenangan konstitusional MK.
- Kalau menguji peraturan di bawah undang-undang, MA yang berwenang
MA dapat menguji peraturan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.
- Kalau berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, MK yang berwenang
Perkara tersebut termasuk salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945.
Perbedaan MA dan MK dari Sisi Dasar Hukumnya
- MA berlandaskan UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung
Dasar hukum tersebut mengatur kedudukan, fungsi, serta kewenangan MA sebagai lembaga peradilan tertinggi.
- MK juga memiliki dasar hukum dalam UUD 1945
Kedudukan dan kewenangan MK diatur dalam UUD 1945 serta diperjelas melalui Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- Kewenangan keduanya ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang
Artinya, MA dan MK nggak bisa menjalankan kewenangan di luar batas yang telah ditentukan oleh hukum.
Perbedaan MA dan MK dalam Putusan yang Dikeluarkan
- Putusan MA berkaitan dengan perkara yang diperiksa dalam lingkungan peradilan
Putusan MA dapat berkaitan dengan kasasi, peninjauan kembali, maupun kewenangan lain sesuai dengan jenis perkara yang ditangani.
- Putusan MK berkaitan dengan perkara konstitusional
Putusan MK dapat menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau menyelesaikan perkara ketatanegaraan tertentu.
- Putusan MK bersifat final
Dalam kewenangan yang dimilikinya, putusan MK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Perbedaan MA dan MK dalam Menangani Sengketa
- MA menangani sengketa melalui jalur peradilan
Perkara yang sampai ke MA umumnya merupakan bagian dari proses peradilan yang telah melalui tingkat sebelumnya.
- MK menangani sengketa yang ditentukan oleh konstitusi
Sengketa yang menjadi kewenangan MK berkaitan dengan persoalan konstitusional tertentu, seperti sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu.
- Jenis sengketanya menjadi pembeda utama
Jadi, nggak semua sengketa hukum bisa dibawa ke MA atau MK. Kewenangan masing-masing ditentukan berdasarkan jenis perkara dan objek yang disengketakan.
Perbedaan MA dan MK dalam Hubungannya dengan Lembaga Negara Lain
- MA berhubungan dengan lembaga peradilan di bawahnya
MA memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
- MK berhubungan dengan lembaga negara dalam perkara konstitusional
MK dapat menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- Bentuk hubungannya berbeda
MA lebih banyak berkaitan dengan sistem peradilan, sedangkan MK memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara.
Perbedaan MA dan MK dalam Upaya Hukum
- MA berkaitan dengan upaya hukum tertentu
MA dapat menangani perkara melalui kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- MK nggak mengenal kasasi
Perkara yang menjadi kewenangan MK memiliki mekanisme tersendiri dan putusannya bersifat final.
- Jalur perkaranya berbeda
Perkara yang masuk ke MA umumnya berasal dari proses peradilan, sedangkan perkara MK diajukan berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimilikinya.
Kesimpulan
Meski sama-sama berkedudukan di pilar tertinggi kekuasaan kehakiman, MA dan MK punya ‘jiwa’ perjalanannya masing-masing. MA adalah rumah terakhir bagi pencari keadilan atas perkara hukum sehari-hari, sedangkan MK adalah benteng penjaga marwah konstitusi bangsa.
Tanpa MA, keadilan bagi rakyat kecil akan kehilangan arah kasasi. Tanpa MK, konstitusi negara rentan kehilangan perisainya. Memahami perbedaan keduanya bukan lahi sekadar pengetahuan teori, melainkan bentuk kepedulian kita terhadap masa depan hukum di tanah air. Yuk, terus belajar dan jadi bagian dari masyarakat yang cerdas hukum, Grameds!
Rekomendasi Buku Terkait
Falsafah Kebudayaan Pancasila
Falsafah Kebudayaan Pancasila membahas Pancasila dari sudut pandang falsafah kebudayaan, khususnya mengenai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Buku karya Syaiful Arif ini nggak hanya menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mengkritisi bagaimana nilai-nilainya mulai kehilangan makna ketika hanya diperlakukan sebagai simbol atau slogan. Perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya membuat nilai-nilai luhur Pancasila perlu kembali diterapkan dalam kehidupan nyata. Melalui pembahasannya, buku ini mengajak pembaca memahami Pancasila secara lebih mendalam sekaligus memikirkan bagaimana falsafah tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dasar Negara Pancasila
Dasar Negara Pancasila membahas Pancasila sebagai dasar negara sekaligus bagian penting dalam pembelajaran kewarganegaraan. Buku ini merupakan pemutakhiran dari buku Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila yang sebelumnya diterbitkan secara terbatas oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewarganegaraan dan Demokrasi (P3KD)-FKIP-UKSW. Dalam edisi ini, pembahasan dibuat lebih ringkas dengan menggabungkan materi mengenai implementasi Pancasila ke dalam pembahasan setiap sila. Buku ini juga dilengkapi kompetensi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, serta evaluasi pada akhir setiap bab. Materinya nggak hanya membantu pembaca memahami fakta dan konsep mengenai Pancasila, tetapi juga mendorong pembaca untuk memahami penerapannya dan menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.
Cita-cita Negara Pancasila
Cita-cita Negara Pancasila mengajak pembaca melihat kembali arti dan posisi Pancasila setelah mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan politik Indonesia. Buku ini membahas bagaimana pengalaman sejarah, termasuk penggunaan Pancasila dalam politik pada masa Orde Baru, turut memengaruhi cara masyarakat memandang dan membicarakan Pancasila pada era Reformasi. Di tengah berkurangnya perhatian terhadap pembahasan Pancasila, Sulastomo mengingatkan bahwa Pancasila tetap memiliki posisi penting sebagai dasar negara dan sumber inspirasi bagi jati diri bangsa Indonesia. Buku ini juga membahas bagaimana Pancasila seharusnya nggak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi dijadikan rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bersama dengan UUD 1945.
