Sejarah BPUPKI: Latar Belakang, Tujuan, Anggota dan Sidangnya

Sejarah BPUPKI : Latar Belakang, Tujuan, Anggota dan Sidangnya – BPUPKI atau sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memang sangatlah berperan penting. Tanpa BPUPKI, panitia sembilan, piagam Jakarta, bahkan PPKI, mungkin tidak akan pernah terbentuk. Seperti apa sejarah dan tugas dari BPUPKI? Berikut penjelasannya.

Penjajahan dari sejumlah negara yang terjadi di Indonesia memang membawa dampak yang sangat buruk terhadap Indonesia, sehingga masing-masing daerah mulai melakukan perlawanan. Misalnya, Pattimura yang memperjuangkan kawasan Maluku pada tahun 1817, Perang Padri yang dilakukan oleh kawasan Sumatra Barat yang digerakkan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah pada tahun 1825-1830.

Masih banyak perlawanan lainnya yang dilakukan, tetapi sebagian besar tidak membuahkan banyak hasil. Banyak yang menderita, ditangkap, diasingkan, dihukum, bahkan gugur. Itu sebabnya di awal abad ke-20, perlawanan sifatnya sudah berupa organisatoris-nasional, bukan lagi kedaerahan.

Rakyat sudah mulai memiliki kesadaran nasional. Budi Utomo yang memimpinnya pada tahun 20 Mei 1908. Niat dan semangatnya didorong oleh dokter senior, yakni Dokter Wahidin Sudirohusodo. Usaha yang dilakukan Budi Utomo antara lain adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi lainnya ternyata ikut mendukung dan memberikan pencerahan, seperti Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Gerindo (1937).

Ada pula organisasi non-politik yang ikut berdiri, seperti Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Organisasi tersebut bertujuan baik dan memberikan pendidikan untuk murid-muridnya.

Sejarah yang telah berlalu panjang dan memerlukan banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial. Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki ikrar.

Namun, tentara Jepang datang setelah penjajahan selama 3,5 abad yang dilalui Indonesia sudah cukup menyiksa. Negeri merah-putih tentunya tidak diam saja dan mulai bekerja sama dalam kedua sidang, yakni BPUPKI dan PPKI.

A. Sejarah Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI

Jepang memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi masih menurut kekuasaannya. Ketika dicoba untuk dicetuskan, perang justru direalisasikan. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941.

Jepang dengan sigap langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Philipina ( Januari 1942), Singapura (Februari 1942), segalanya dikuasai sampai giliran Indonesia pada tahun 1942.

Sebenarnya, kedatangan Jepang sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali.

Mereka saling mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama tiga tahun (1942-1945) benar-benar pedih dan terasa sekali, semangat bangsa tetap tidak padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Siapa yang tidak ingin melawan?

Jepang tidak mengira bahwa Amerika dan penyerangan di Harbour waktu itu ternyata telah bangkit. Niatnya untuk menguasai wilayah Australia, terpukul karena penyerangan laut karang pada tahun 1942.

Pertempuran ini menjadi sebuah panah yang berhasil menyerang balik Jepang. Kekuasaan angkatan laut Jepang sebagian besar ditempatkan pada Pulau Truk di Kepulauan Carolina. Meski angkatan laut Amerika juga berhasil menaklukan beberapa wilayah, seperti Tarawa, Pulau Truk tetap dibiarkan.

Serangan pengeboman mulai dimulai pada tahun 1944 di bulan Juni. Pada bulan Julinya, pihak Jepang mulai kehilangan pangkalan laut mereka yang bertempat di Kepulauan Mariana disebabkan oleh krisis kabinet. Pada bulan September, Amerika mulai berhasil menguasai negara, dari Filipina, sehingga hubungan pangkalan laut Pulau Truk dengan negara tersebut akhirnya terputus.

Kekalahan demi kekalahan membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak orang yang terlibat dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan, dan salah satu contohnya adalah para anggota BPUPKI. Untuk lebih mengenal dan mengingat jasa para pahlawan tersebut, Buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia hadir.

B. Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan

Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’.

Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang, padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, undang-undang nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Syikikan Kumakici Harada.

C. Tujuan Dibentuknya BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.

Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakaan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada Rakyat bahwa janji Jepang benar.

Baca lebih lanjut dalam artikel : Tugas dan Tujuan BPUPKI Dibentuk

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terdapat berbagai cerita perang para sosok pahlawan bangsa melawan penjajah dan memabngkitkan semangat nasionalisme. Pelajari itu semua pada buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia.

D. Anggota BPUPKI

Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang Ketua muda yaitu Icibangase Yosio dan RP. Soeroso Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa (7 orang) yang berasal dari pemerintah militer jepang di Indonesia.

E. Sidang-sidang BPUPKI

Sebenarnya, apa fungsi dari BPUPKI? Karena adanya BPUPKI, segala keputusan akan persiapan-persiapan terkait kemerdekaan Indonesia lebih terorganisir. Mulai dari segi politik, pemerintahan, ekonomi menuju Indonesia merdeka.

Secara rinci, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting adalah membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka (1), membuat peraturan berupa undang-undang (2) dengan membuat reses selama sebulan (3), dan membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar (4).

Untuk manfaatnya sendiri, BPUPKI diharapkan dapat memerdekakan Indonesia secara resmi (1), menjalin kerja sama baik dengan pemerintah Jepang (2), menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan (3), mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai Merauke (4).

1. Sidang Pertama BPUPKI

Sidang dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 10-16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut.

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Usulan seccara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Soepomo. Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Usulan dari Prof. Dr. Soepomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri, berdasarkan tiga teori berikut.

• Sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke dan H. J. Laski, ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu.
• Class theory atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin.
• Negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik.

Menurut Soepomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga. Negara integralistik atau negara persatuan. Wilayah yang satu untuk semua orang.

Usulan dari Ir. Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetardjo K, Ki Bagus Hadikusumo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Liem Koen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah philosophise grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan lima asas sebagai berikut.

1. Nasionalisme atau kebangsaan
2. Internasionalisme yang didasari kemanusiaan
3. Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan
4. Kesejahteraan nasional
5. Ketuhanan melalui kebudayaan

Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama pancasila (panca berarti lima, sila berarti dasar) atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila (sosio demokrasi, sosio ketuhanan, dan demokratis). Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia.

Dalam menjaga nilai pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada Seri Pemimpin Bangsa – Mohammad Hatta Menjaga Pancasila Sakral.

Usai sidang tersebut, dilanjutkan dengan masa reses yang dilaksanakan antara sidang pertama dan sidang kedua. Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang.

Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya, padahal pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan.

Keinginan tersebut dilandasi oleh seorang bala tentara Dai Nippon yang secara singkat dapat memerdekakan Birma (Myanmar). Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada buku yang satu ini.

2. Sidang Kedua BPUKI

Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya enam anggota baru sebagai badan penyelidik. Ir. Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945.

Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang, meliputi :

• Ir. Soekarno sendiri,
• Drs. Moh. Hatta,
• Mr. A. A Maramis,
• Sutardjo,
• A. Wachid Hasyim,
• Ki Bagus Hadikusumo,
• Otto Iskandardinata,
• Mohammad Yamin.

Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Sembilan, beranggotakan Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Soebardjo, Drs. Moh. Hatta, Drs. Mr. Moh. Yamin, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjoko Soejoso, dan Haji Agus Salim.

Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada alinea keempat.

Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya, hanya terletak pada sila pertama, yakni ‘ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Mohammad Yamin mempopulerkannya sebagai ‘Piagam Jakarta’.

Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10-16 Juli membuahkan beberapa keputusan.

• Dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan piagam Jakarta.
• Bentuk negara Indonesia adalah republik, berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir.
• Wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur dengan 33 suara tanda setuju.

Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut.

• Ir. Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar.
• Drs. Moh. Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan.
• Abikoesno Tjoko Soejoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air.

Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk merancang HAM, bentuk negara, dan pimpinan negara beserta isi pembukaan.

Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak lama setelah itu akan sidang. Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pimpinan Dai Nippon yang bertempat di wilayah selatan.

Untuk mendapatkan nilai yang ada saat ini pada dasar negara kita Pancasila, proses perjalanannya bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya dapat kita lihat dan pelajari pada buku Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI dibawah ini.

F. BPUPKI Dibubarkan

BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan UUD telah selesai.

Kemudian Ir. Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Ir. Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagai berikut.

• Ir. Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yakni PPKI bersama Drs. Moh. Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua.
• PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945.
• Pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat atau tidaknya proses.

Baca lebih lanjut artikel tentang “Sejarah BPUPKI” :

Sumber :

Heri Rahayuningsih. Peranan BPUPKI dan PPKI Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Forum Ilmu Sosial. 36 (02).