Sejarah

Perjanjian Renville dan Upaya Kemerdekaan Indonesia Lainnya

Upaya Kemerdekaan Indonesia – Salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara melalui jalur perjuangan diplomasi, yakni perjuangan melewati meja perundingan. Jika Belanda hendak menanamkan kembali kedaulatannya di Indonesia, ternyata memperoleh perlawanan keras dari bangsa Indonesia.

https://edukasi.okezone.com/

Oleh karena itu, pemimpin Sekutu berusaha mempertemukan antara pemimpin Belanda dengan pemimpin Indonesia melalui berbagai perundingan, antara lain :

1. Perjanjian Linggarjati

https://www.kompas.com/

Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 – 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Perjanjian tersebut dipimpin oleh seorang diplomat Inggris yakni Lord Killear. Pada tanggal 7 Oktober 1946. Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil pemerintah Belanda dan Indonesia ke meja perundingan yang berlangsung di rumah kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Dalam perundingan ini perihal masalah gencatan senjata yang tak kunjung mencapai kesepakatan akhirnya dibahas dengan lebih lanjut oleh panitia yang dipimpin oleh Lord Killearn. Hasil kesepakatan pada bidang militer, yakni sebagai berikut :

  • Gencatan senjata diadakan berdasarkan pada kedudukan militer pada waktu itu serta atas dasar kekuatan militer dari Sekutu dan Indonesia.
  • Dibentuk sebuah Komisi bersama Gencatan Senjata yang berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis perihal pelaksanaan gencatan senjata.

Hasil Perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk yang sekarang menjadi Istana Merdeka Jakarta, yang isinya ialah sebagai berikut :

  • Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan meliputi wilayah kekuasaan yakni Sumatra, Jawa dan Madura.
  • Belanda harus meninggalkan wilayah de facto (Sumatra, Jawa, dan Madura) paling lambat yakni pada tanggal 1 Januari 1949.
  • Belanda dengan Republik Indonesia akan bekerja sama dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya ialah Republik Indonesia.
  • Belanda bersama dengan Republik Indonesia Serikat (RIS) akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan ketuanya adalah Ratu Belanda.

Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 mendapat tentangan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Disamping itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 mengenai penambahan anggota KNIP untuk partai besar serta wakil dari daerah luar Jawa. Tujuannya ialah untuk menyempurnakan susunan dari KNIP itu sendiri. Setelah dikeluarkannya perpres tersebut, ternya tentangan itu masih tetap ada, bahkan presiden dan wakil presiden hingga mengancam akan mengundurkan diri apabila usaha-usaha yang telah dilakukan untuk memperoleh persetujuan itu tetap ditolak.

Pada akhirnya, KNIP mengesahkan perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Februari 1947, dan berlokasi di Istana Negara Jakarta. Persetujuan tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Apabila ditinjau dari segi luas wilayah, kekuasaan Republik Indonesia menjadi semakin sempit.  Meski demikian apabila ditinjau dari segi politik intemasional, kedudukan Republik Indonesia menjadi bertambah kuat. Hal ini disebabkan karena pemerintah Inggris, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara dari daerah Timur Tengah telah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan serta kedaulatan Republik Indonesia.

Persetujuan tersebut ternyata sangat sulit untuk terlaksana, karena pihak Belanda memberikan penafsiran yang berbeda. Bahkan, alasan tersebut digunajan sebagai alasan oleh pihak Belanda untuk mengadakan Agresi Militer I yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947. Bersamaan dengan adanya Agresi Militer I yang dilakukan oleh pihak Belanda, Republik Indonesia mengirimkan utusan (Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Sudjatmoko, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo) ke sidang PBB dengan tujuan supaya posisi Indonesia di dunia internasional semakin bertambah kuat.

Kehadiran utusan tersebut menarik perhatian para peserta sidang PBB, karena adanya hal tersebut Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk dilaksanakan gencatan senjata dengan mengirimkan komisi jasa baik (goodwill commission) yang anggotanya berasal dari tiga negara. Indonesia mengusulkan Australia, Belanda mengusulkan Belgia, dan kedua negara yang diusulkan tersebut bersepakat untuk menunjuk Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Richard C. Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, serta Frank Graham dari Amerika Serikat. Di Indonesia, ketiga anggota tersebut dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN).

2. Perjanjian Renville

https://www.kompas.com/

Nama Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang digunakan sebagai tempat perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia, dengan Komisi Tiga Negara yang turut membantu sebagai perantaranya. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri yakni Amir Syarifuddin dan pihak Belanda juga menempatkan seseorang yang berasal Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya.

Penempatan Abdulkadir Wijoyoatmojo ini merupakan sebuah siasat yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda pada kala itu bukan masalah Internasional, melainkan merupakan masalah dalam negeri Indonesia serta tidak memerlukan adanya campur tangan negara lain.

Usai melalui berbagai perdebatan dan permusyawaratan sejak tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Juni 1948 maka diperolehlah hasil persetujuan Renville. Isi perjanjian Renville, ialah sebagai berikut :

  • Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • Sebelum RIS terbentuk, Belanda bisa menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal.
  • RIS memiliki kedudukan yang sejajar dengan Negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
  • Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS.

Kerugian-kerugian yang diterima oleh bangsa Indonesia, sebagai hasil dari perjanjian Renville ialah sebagai berikut :

  • Indonesia dengan terpaksa menyetujui dibentuknya Negara Indonesia serikat melalui masa peralihan.
  • Indonesia kehilangan sebagian daerahnya karena garis Van Mook terpaksa wajib diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.
  • Pihak republik harus menarik seluruh pasukannya yang ada di daerah kekuasaan Belanda serta dari kantong-kantong gerilya masuk daerah RI.
  • Wilayah RI menjadi semakin sempit serta dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda.
  • Terjadi Hijrah TNI ke pusat pemerintahan di Yogyakarta.
  • Terjadinya pemberontakan DI/TII.
  • Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1948.
  • Jatuhnya kabinet Amir Syarifudin diganti dengan Moh.Hatta.

3. Perjanjian Roem-Royen

https://www.kompas.com/

Perjanjian Roem-Royen merupakan perjanjian yang menjadi pendahuluan sebelum terlaksananya Konferensi Meja Bundar (KMB). Salah satu kesepakatan yang dicapai dari perjanjian ini adalah Indonesia bersedia menghadiri KMB yang akan dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda. Untuk menghadapi KMB dilaksanakan konferensi Inter-Indonesia yang tujuan utamanya yaitu untuk mengadakan rapat antara badan permusyawaratan federal (Bijenkomst Voor Federal Overleg) dengan pihak Repbulik Indonesia guna untuk tercapai kesepakatan mendasar untuk menghadapi KMB.

Komisi PBB yang menangani Indonesia digantikan oleh United Nations Commision for Indonesia (UNCI). UNCI berhasil mempertemukan pihak Indonesia dengan pihak Belanda ke meja perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1949 yang dikenal sebagai persetujuan Belanda dari Indonesia yakni sebagai berikut :

  • Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
  • Menghentikan gerakan militer dan membebaskan para tahanan republik.
  • Menyetujui kedaulatan RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
  • Menyelenggarakan KMB segera setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Persetujuan Indonesia dari Belanda meliputi sebagai berikut :

  • Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
  • Bekerjasama untuk mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda dengan tujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Peristiwa-peristiwa penting realisasi Roem-Royen Statement adalah sebagai berikut:

  • Penarikan tentara Belanda secara bertahap dari Yogyakarta dari 24 Juni sampai 29 Juni 1949.
  • Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta tanggal 1 Juli 1949.
  • Presiden,wakil presiden dan para pejabat tinggi Negara kembali ke Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949.
  • Jendral Sudirman kembali ke Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949.

4. Konferensi Inter-Indonesia

https://www.kompas.com/

Konferensi Inter-Indonesia adalah sebuah konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan beberapa negara lain yang menjadi negara boneka atau negara bagian bentukkan dari Belanda yang tergabung dalam Bijenkomst Voor Federal Overslag (BFO). Konferensi Inter-Indonesia berlangsung di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 19 Juli 1949 – 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Karena adanya rasa simpati dari negara-negara BFO ini maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia bisa dibebaskan serta BFO juga yang turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia.

Hal itulah yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyebut konferensi ini sebagai “trace baru” bagi arah perjuangan negara Indonesia. Konferensi ini banyak didominasi oleh perbincangan mengenai konsep serta teknis pembentukan RIS, terutama perihal susunan kenegaraaan beserta denhan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konferensi Inter-Indonesia penting untuk dilakukan guna supaya menciptakan kesamaan pandangan untuk menghadapi Belanda dalam KMB.

Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1949 – 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949 – 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid yang pada masa itu menjabat sebagai Ketua BFO.

Pembahasan di dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, yakni :

  • Masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,
  • Kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.

Sementara hasil Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini.

  • Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan pada demokrasi serta federalisme (serikat).
  • RIS akan dikepalai oleh seorang Presiden dibantu oleh para menteri yang tetap bertanggung jawab kepada Presiden.
  • RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Kerajaan Belanda maupun dari Republik Indonesia.
  • Angkatan perang RIS ialah angkatan perang nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
  • Pembentukkan angkatan Perang RIS adalah semata-mata untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri.
  • Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.

Sidang kedua Konferensi Inter-Indonesia di selenggrakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan sebagai berikut:

  • Bendera RIS adalah Sang Merah Putih
  • Lagu kebangsaan Indonesia Raya
  • Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesia
  • Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO.

5. Konferensi Meja Bundar

https://www.kompas.com/

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Federal (BFO). Konferensi Meja Bundar berlatar belakang dari adanya usaha pihak Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan yangberakhir dengan kegagalan.

Belanda mendapatkan berbagai kecaman keras dari dunia internasional. Pihak Belanda dan pihak Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, melalui perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roiyen, dan yang terakhir yakni Konferensi Meja Bundar.

Realisasi dari perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di kota Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung dari 23 Agustus 1949 – 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi dari Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan delegasi Belanda diketuai oleh J. H Van Maarseveen. Sebagai penengah adalah wakil dari UNCI yakni Critley R. Heremas dan Marle Cochran. Hasil dari persetujuan KMB ialah sebagai berikut :

  • Belanda menyerahkan sekaligus mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak bisa ditarik kembali
  • Indonesia akan berbentuk Negara serikat (RIS) dan merupakan uni dengan negara Belanda.
  • RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk berbagai perusahaan Belanda.
  • RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang telah dibuat sejak tahun 1942.
  • Status karisidenan Irian akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun pasca penyerahan kedaulatan RIS.

Makna dari Persetujuan KMB yakni menjadi merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia. Meskipun merupakan Negara serikat tetapi wilayah RIS hampir mencakup seluruh Indonesia. Eksistensi pemerintah RI di mata dunia internasional menjadi semakin makin kuat.

Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan yang mengurusi perihal sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini paradelegasi yang hadir dalam KMB, antara lain:

  • Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
  • BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
  • Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
  • UNCI diwakili oleh Chritchley.

Pasca melakukan perundingan yang cukup lama, maka didapatkan hasil dari konferensi tersebut. Hasil dari KMB ialah sebagai berikut :

  1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
  3. Permasalahan mengenai Irian Barat akan diadakan perundingan kembali dalam kurun waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
  4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda.
  5. Seluruh kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
  6. Tentara Kerajaan Belanda dengan secepat mungkin akan ditarik mundur dari wilayah RIS, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan yakni seluruh anggota yang dibutuhkan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Konferensi Meja Bundar memberikan hasil yang menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia. Dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
  • Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
  • Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
  • Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi
  • Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selain dampak positif, Indonesia juga mendapatkan dampak negatif yang pada masa itu sebenarnya telah ditolak tetapi kalah dalam perundingannya, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga Indonesia masih berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari pihak Belanda bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Tanggal penyerahan kedaulatan dari Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.

Tekait utang Hindia-Belanda, Indonesia membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950-1956 tetapi kemudian memutuskan untuk tak membayar sisanya.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Buku Ekonomi
Buku Soekarno
Buku Sosiologi
Buku Geografi
Buku Ideologi Pancasila
Buku Sejarah Indonesia

Pengertian Sejarah
Daftar Pahlawan Revolusi
Daftar Pahlawan Nasional Indonesia
Organisasi Pergerakan Nasional
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI
Sejarah Teks Proklamasi
Sejarah Pertempuran Surabaya
Sejarah Sumpah Pemuda
Tujuan PPKI dibentuk
Hasil Sidang PPKI Pertama
Proses Penyusunan Teks Proklamasi

Baca juga :

 



ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah."

logo eperpus

  • Custom log
  • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien