Administrasi • Ekonomi • Keuangan • Trivia

Tarif Pajak Progresif: Arti, Dasar Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Tarif Pajak Progresif
Written by Dzikri N. Hakim

Tarif pajak progresif – Dapat kenaikan gaji atau akhirnya mampu membeli kendaraan kedua di rumah tentu rasanya sangat menyenangkan.

Namun, tidak sedikit orang yang langsung kaget saat melihat potongan pajaknya ikut naik dan mengira seluruh uangnya akan dipotong dengan tarif paling tinggi.

Padahal, ada aturan perhitungan bertingkat yang justru membuat potonganmu tetap adil dan tidak langsung melonjak sekaligus.

Yuk, baca artikel ini sampai tuntas untuk mengenal tarif pajak progresif mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis, hingga cara menghitungnya dengan mudah!

Apa Itu Tarif Pajak Progresif?

Tarif pajak progresif adalah sistem pemungutan pajak yang persentasenya meningkat seiring bertambahnya nilai penghasilan atau objek yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Sistem bertingkat ini membuat wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi atau kepemilikan kendaraan lebih banyak dapat menanggung pajak lebih besar sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan Diterapkannya Tarif Pajak Progresif

Pemerintah menerapkan sistem pajak bertingkat untuk menciptakan pembagian beban pajak yang lebih adil sekaligus mengatur kepemilikan aset tertentu.

Berikut beberapa tujuan utamanya:

  1. Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Kemampuan Membayar: Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi dikenai tarif yang lebih besar sehingga beban pajak yang diterima menyesuaikan kemampuan ekonominya.
  2. Mendorong Pemerataan dan Redistribusi Pendapatan: Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat luas.
  3. Mengendalikan Kepemilikan Kendaraan: Penerapan tarif PKB lebih tinggi untuk kendaraan kedua dan seterusnya diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan pribadi.

Dasar Hukum Tarif Pajak Progresif di Indonesia

Penerapan tarif pajak progresif di Indonesia memiliki dasar hukum yang berbeda untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Yuk, simak apa saja peraturan yang mengatur kedua jenis pajak tersebut!

1. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 3 mengubah Pasal 17 UU PPh dengan menetapkan lima lapisan tarif PPh orang pribadi, mulai dari 5% hingga 35% berdasarkan PKP tahunan.

2. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 10 mengatur tarif PKB progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya dengan batas maksimal 6% di sebagian besar provinsi. Tarif pastinya ditetapkan melalui peraturan daerah.

3. Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 7 menetapkan tarif PKB progresif sebesar 2% untuk kendaraan pertama, 3% untuk kedua, hingga 6% untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Jenis-jenis Tarif Pajak Progresif

Tarif progresif dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan pola kenaikan persentase pajaknya, yaitu progresif, tetap, dan degresif.

1. Tarif Progresif – Progresif

Tarif progresif-progresif adalah sistem pengenaan pajak dengan persentase yang terus meningkat dan kenaikannya semakin besar pada setiap lapisan.

Misalnya, tarif dapat meningkat dari 5%, 10%, 20%, hingga 35%, sehingga selisih kenaikan persentasenya juga semakin lebar.

2. Tarif Progresif – Tetap

Pada tarif progresif-tetap, persentase pajak tetap meningkat seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak. Namun, selisih kenaikannya selalu sama.

Contohnya, tarif naik dari 5%, 10%, 15%, hingga 20% dengan peningkatan sebesar lima poin persentase pada setiap lapisan.

3. Tarif Progresif – Degresif

Tarif progresif-degresif menerapkan persentase pajak yang terus meningkat, tetapi tambahan kenaikannya semakin kecil pada setiap lapisan.

Misalnya, tarif naik dari 5% menjadi 20%, lalu 30%, dan 35%, sehingga kenaikannya berkurang dari 15 menjadi 10, kemudian lima poin persentase.

Apakah Tarif Pajak Progresif Kendaraan Masih Berlaku?

Ya, pajak progresif kendaraan masih berlaku di sejumlah daerah, tetapi penerapannya tidak seragam karena tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing yang ditetapkan oleh  pemerintah provinsinya.

Contohnya, DKI Jakarta mengenakan tarif 3–6% untuk kendaraan kedua dan seterusnya, sedangkan Jawa Barat menerapkan tarif 1,62–3,12.

Siapa Saja yang Dikenai Tarif Pajak Progresif?

Tidak semua wajib pajak otomatis dikenai tarif progresif karena penerapannya bergantung pada jenis pajak dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, penerapan ini terutama berkaitan dengan dua kelompok berikut.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Individu yang memiliki penghasilan kena pajak (PKP) setelah dikurangi PTKP akan dikenai PPh dengan tarif bertingkat sesuai jumlah penghasilannya. Semakin besar PKP tahunan, semakin tinggi lapisan tarif yang berlaku.

2. Pemilik Kendaraan Bermotor Lebih dari Satu

Orang pribadi yang memiliki atau menguasai beberapa kendaraan dapat dikenai PKB progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Pengelompokan kepemilikan mengikuti ketentuan daerah, misalnya berdasarkan nama, NIK, atau alamat yang sama.

Faktor yang Memengaruhi Besaran Pajak Progresif

Besarnya pajak progresif tidak hanya ditentukan oleh jumlah penghasilan atau kendaraan yang dimiliki. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi perhitungannya:

  • Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP): Pada PPh orang pribadi, semakin besar PKP tahunan setelah pengurangan PTKP dan komponen yang diperbolehkan, semakin tinggi lapisan tarif yang dikenakan.
  • Urutan Kepemilikan Kendaraan: Pada PKB progresif, kendaraan kedua dan seterusnya dapat dikenai tarif lebih tinggi dibandingkan kendaraan pertama. Pengelompokan dan urutan kepemilikannya mengikuti aturan pemerintah daerah.
  • Nilai Jual dan Bobot Kendaraan: Dasar pengenaan PKB memperhitungkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) serta bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan.
  • Kebijakan Tarif Daerah: Setiap pemerintah daerah dapat menetapkan besaran tarif PKB sesuai batas yang diatur dalam UU HKPD.

Cara Menghitung Pajak Progresif

Untuk memahami potongan gaji atau tagihan STNK dengan mudah, berikut Gramin berikan contoh perhitungan pajak progresif untuk PPh orang pribadi dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)!

Cara Menghitung Pajak Progresif PPh 21

Penghitungan PPh orang pribadi dilakukan secara bertahap berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Simak contoh perhitungannya jika PKP tahunanmu bernilai sebesar Rp120 juta!

1. Hitung Pajak pada Lapisan Pertama

Kalikan PKP lapisan pertama sebesar Rp60 juta dengan tarif 5% sesuai ketentuan perpajakan. Hasilnya, pajak yang dikenakan pada lapisan ini adalah Rp3 juta.

2. Hitung Pajak pada Lapisan Kedua

Sisa PKP sebesar Rp60 juta berikutnya dikenai tarif lapisan kedua sebesar 15%. Dengan demikian, pajak pada lapisan kedua adalah Rp9 juta.

3. Jumlahkan Pajak dari Kedua Lapisan

Jumlahkan pajak lapisan pertama sebesar Rp3 juta dan lapisan kedua sebesar Rp9 juta. Jadi, total PPh terutang atas PKP Rp120 juta adalah Rp12 juta per tahun.

Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

PKB progresif dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif sesuai urutan kepemilikan kendaraan.

Yuk, lihat contoh perhitungan untuk kendaraan dengan dasar pengenaan PKB Rp150 juta di DKI Jakarta:

1. Hitung PKB Kendaraan Pertama

Kendaraan pertama di DKI Jakarta dikenai tarif PKB sebesar 2% sehingga perhitungannya adalah Rp150 juta × 2%. Hasilnya, PKB yang harus dibayar sebesar Rp3 juta.

2. Hitung PKB Kendaraan Kedua

Kendaraan kedua dikenai tarif progresif sebesar 3% sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Dengan dasar pengenaan yang sama, Rp150 juta × 3%, PKB yang harus dibayar menjadi Rp4,5 juta.

3. Tambahkan Biaya SWDKLLJ

Nilai Rp3 juta dan Rp4,5 juta tersebut merupakan pokok PKB yang belum mencakup biaya tambahan.

Saat membayar pajak kendaraan tahunan, kamu juga perlu memperhitungkan SWDKLLJ dan biaya lain yang tercantum dalam tagihan STNK.

Pandai Mengatur Keuangan Saat Penghasilan atau Aset Bertambah!

Pajak progresif memang dibuat agar besaran pajak menyesuaikan jumlah penghasilan maupun banyaknya kendaraan yang kamu miliki.

Dengan memahami cara kerja tarif pajak progresif, kamu dapat mengatur pengeluaran dan tabungan saat penghasilan atau asetmu mulai bertambah.

Yuk, coba cek lagi rincian potongan PPh di slip gajimu atau tagihan PKB di STNK kendaraanmu agar rencana keuanganmu makin rapi!

 

Penulis: Ivory Ayeisha

 

Rekomendasi Buku Pajak Terbaik

1. Pajak Penghasilan: Teori, Kasus, dan Praktik

Pajak Penghasilan

Buku ini mengajakmu memahami perpajakan secara lebih praktis, khususnya mengenai cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan yang berlaku.

Pembahasannya mencakup dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum, hingga berbagai jenis PPh, seperti Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 29, dan 26.

Dilengkapi contoh perhitungan, studi kasus, bukti potong, serta kode billing, buku karya Jumaiyah dan Wahidullah ini cocok menjadi referensi bagi mahasiswa, pengajar, praktisi, maupun wajib pajak orang pribadi dan badan.

2. Pengantar Ilmu Hukum Pajak

Pengantar Ilmu Hukum Pajak

Buku ini membahas berbagai aspek hukum perpajakan, mulai dari sejarah dan teori pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, utang pajak, hingga proses pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, serta penyidikan pajak.

Dengan bahasa yang sederhana dan pembahasan yang sistematis, buku ini dapat membantu mahasiswa maupun pembaca umum mengenal hukum pajak sebagai dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru

Pembaruan Hukum Pajak

Ingin memahami hukum pajak dari sudut pandang yang lebih mendalam? Buku ini mengulas kedudukan hukum pajak sebagai bidang ilmu hukum tersendiri sekaligus membahas pelaksanaan ketentuan perpajakan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945.

Materinya mencakup wajib pajak, objek dan tarif pajak, pejabat pajak, faktur pajak, utang dan penagihan pajak, pemeriksaan, sanksi administrasi, hingga pajak ganda dan pengampunan pajak.

4. Hukum Pajak

Hukum Pajak

Memahami pajak tidak cukup hanya dengan mengetahui jenis pungutan dan cara membayarnya, tetapi kamu juga perlu mengenal aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Melalui buku karya Adrian Sutedi ini, kamu akan mempelajari sejarah perpajakan Indonesia, asas dan fungsi pajak, subjek serta objek pajak, sistem pemungutan, hingga sanksi dan penyelesaian sengketa perpajakan.

Buku ini juga membahas perbandingan sistem pajak di beberapa negara sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum, peneliti, akademisi, dan aparat pemerintahan.

5. Pengantar Hukum Pajak

Pengantar Hukum Pajak

Buku ini memperkenalkan dasar-dasar hukum pajak, terutama mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hubungannya dengan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak.

Kamu akan mempelajari berbagai ketentuan penting, mulai dari penentuan subjek dan objek pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, proses penagihan, hingga mekanisme pengajuan keberatan dan banding di peradilan pajak.

Pembahasannya cocok dijadikan pedoman bagi mahasiswa hukum, ekonomi, dan pemerintahan, pegawai perpajakan, praktisi, maupun pelaku usaha yang ingin memahami kewajiban pajaknya.

 

–

 

About the author

Dzikri N. Hakim

Editor

Gramedia Literasi