Kronologi Peristiwa Penting Menuju Proklamasi Korea Selatan

kronologi peristiwa penting menuju proklamasi Korea Selatan – Pernahkah Grameds bertanya-tanya, bagaimana sebuah bangsa yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajahan brutal selama 35 tahun (1910–1945) bisa langsung terperosok ke dalam konflik ideologi yang rumit, perang dingin antar-negara adidaya, hingga akhirnya memproklamasikan lahirnya Republik Korea (Korea Selatan) pada tahun 1948?

Banyak orang membayangkan bahwa setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Korea Selatan yang modern langsung terbentuk secara alami. Padahal, kenyataan sejarah jauh lebih dramatis dan berdarah. Tanggal 15 Agustus 1948 yang kini dicatat sebagai hari lahirnya Republik Korea (Republic of Korea / ROK) adalah puncak dari rangkaian perebutan kekuasaan, kegagalan diplomasi internasioal, pemberontakan berdarah di dalam negeri, hingga manuver politik PBB di tengah meningkatnya tensi Perang Dingin.

Biar Grameds tidak salah paham dan punya pemahaman sejarah yang sangat mendalam serta akurat, yuk kita bedah kronologi detailnya babak demi babak di bawah ini!

Kronologi Proklamasi Korea Selatan

Babak 1

Titik Balik Kebebasan dan Awal Pembagian Semenanjung (Agustus – September 1945)

Kemerdekaan Korea pada dasarnya lahir dari kombinasi antara kehancuran militer Jepang di Perang Dunia II dan dorongan perlawanan rakyat Korea sendiri. Namun, kebebasan ini langsung dibayang-bayangi oleh intervensi dua kekuatan adidaya baru dunia: Amerika Serikat dan Uni Soviet.

1. Menyerahnya Jepang dan Hari Kemerdekaan (Gwangbokjeol) – 15 Agustus 1945

Konteks Historis: Dikutip dari catatan sejarah National Institute of Korean History, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito membacakan Deklarasi Penyerahan Diri Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu (Gyokuon-hōsō). 

Momen ini menandai berakhirnya Perang Pasifik sekaligus berakhirnya masa penjajahan Jepang di Korea.

Respon Lokal: Di Seoul dan seluruh pelosok negeri, rakyat turun ke jalan merayakan kebebasan yang dikenal sebagai Gwangbokjeol (Hari Pembebasan). 

Tokoh nasionalis seperti Lyuh Woon-hyung langsung mengandalkan jaringan bawah tanah untuk mendirikan Komite Persiapan Pendirian Negara Korea (CPKI / Geon-jun) demi menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya anarki pasca-penjajahan.

2. Garis Batas Paralel ke-38 dan Pendudukan Militer Asing – September 1945

Kompromi Geopolitik: Khawatir seluruh Semenanjung Korea akan diduduki oleh pasukan Uni Soviet (yang sudah masuk ke wilayah utara sejak 9 Agustus 1945), dua perwira muda Angkatan Darat AS, Dean Rusk dan Charles Bonesteel. 

Mereka diberi waktu 30 menit untuk menentukan garis demarkasi. Mereka memilih Garis Paralel ke-38 sebagai garis pemisah sementara untuk melucuti tentara Jepang.

Kondisi Lapangan: Uni Soviet menyetujui garis ini dan menguasai wilayah utara. Sementara itu, pada 8 September 1945, pasukan AS di bawah Jenderal John R. Hodge mendarat di Incheon dan mendirikan Pemerintahan Militer Angkatan Darat AS di Korea (United States Army Military Government in Korea / USAMGIK) di wilayah selatan. Sejak detik inilah, perpecahan fisik Semenanjung Korea secara de facto dimulai.

Babak 2

Krisis Perwalian Asing dan Polarization Ideologi (Desember 1945 – 1947)

Kehadiran USAMGIK di selatan tidak langsung membawa stabilitas. Kebijakan USAMGIK yang menolak mengakui entitas lokal hasil bentukan rakyat (seperti Republik Rakyat Korea yang sempat dideklarasikan oleh kelompok nasionalis-kiri) memicu kekecewaan publik.

1. Konferensi Moskow dan Kontroversi Trusteeship – Desember 1945

Keputusan Tiga Negara: Dilansir dari arsip The Origins of the Korean War karya Bruce Cumings, para Menteri Luar Negeri dari AS, Inggris, dan Uni Soviet bertemu di Moskow pada Desember 1945. Mereka menyepakati bahwa Korea belum siap untuk memerintah diri sendiri dan harus diletakkan di bawah Pemerintahan Perwalian Empat Negara (Trusteeship) selama maksimal 5 tahun.

Ledakan Konflik Kiri vs Kanan: Keputusan ini memicu gelombang protes dahsyat (Shin-tak Ban-dae Movement) di Korea Selatan. Kelompok sayap kanan/nasionalis di bawah pimpinan Syngman Rhee dan Kim Koo menolak keras perwalian karena dianggap sebagai bentuk imperialisme baru. 

Sebaliknya, kelompok sayap kiri/komunis (di bawah instruksi Moskow) balik mendukung perwalian. Hal ini membelah masyarakat Korea Selatan ke dalam polarisasi ideologi yang sangat tajam dan sering berujung pada bentrokan fisik di jalanan.

2. Kegagalan Komisi Gabungan AS-Soviet (1946–1947)

Jalan Buntu (Deadlock): Untuk mengimplementasikan hasil Konferensi Moskow, dibentuklah Komisi Gabungan AS-Soviet (US-Soviet Joint Commission). Namun, komisi ini mengalami kegagalan total. 

Soviet menolak mengikutsertakan kelompok-kelompok politik Korea yang menentang keputusan perwalian (yaitu kelompok kanan), sementara AS menuntut agar semua kelompok politik diizinkan bersuara.

Impatiens Politik: Melihat perundingan yang tidak berujung pangkal, Syngman Rhee pada Juni 1946 melontarkan pidato sejarah di Jeongeup (Jeongeup Declaration), yang untuk pertama kalinya mengusulkan gagasan radikal: mendirikan pemerintahan terpisah hanya di wilayah Korea Selatan saja jika persatuan sulit dicapai.

Babak 3

Intervensi PBB dan Eskalasi Konflik (Akhir 1947 – Awal 1948)

Karena jalur diplomasi bilateral dengan Uni Soviet menemui jalan buntu, Pemerintah Amerika Serikat membawa masalah Korea ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 1947.

1. Resolusi PBB dan Pembentukan UNTCOK – November 1947

Mandat Internasional: Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 112(II) yang membentuk Komisi Sementara PBB untuk Korea (United Nations Temporary Commission on Korea / UNTCOK). 

Tugas komisi ini adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis di seluruh Semenanjung Korea guna memilih wakil rakyat yang akan membentuk pemerintahan nasional.

2. Penolakan Blok Timur dan Keputusan PBB – Januari–Februari 1948

Veto De Facto: Saat delegasi UNTCOK tiba di Asia pada Januari 1948, Uni Soviet melarang keras anggota UNTCOK melintasi Garis Paralel ke-38 untuk memasuki wilayah utara.

Solusi Terpisah: Menanggapi penolakan Soviet, Majelis Interim PBB pada Februari 1948 mengeluarkan instruksi baru: Pemilu harus tetap dilangsungkan di daerah-daerah yang dapat diakses oleh UNTCOK, yaitu hanya di wilayah selatan saja. Keputusan ini secara tidak langsung melegalkan pembentukan dua negara terpisah di kemudian hari.

3. Pemberontakan Jeju (Jeju 4.3 Uprising) – April 1948

Darah Sebelum Pemilu: Rencana penyelenggaraan Pemilu terpisah di wilayah selatan menua penolakan keras dari kelompok kiri serta beberapa tokoh nasionalis (termasuk Kim Koo yang khawatir Pemilu terpisah akan mengabadikan perpecahan Korea selamanya).

Tragedi Berdarah: Pada 3 April 1948, kelompok gerilya sayap kiri di Pulau Jeju melancarkan serangan terhadap pos-pos polisi untuk menggagalkan pemilu. 

Operasi penumpasan oleh pasukan USAMGIK, kepolisian, dan kelompok paramiliter kanan berlangsung sangat brutal, mengakibatkan puluhan ribu warga sipil Jeju tewas. Tragedi ini menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah Korea Selatan modern.

Babak 4

Tahapan Legitimasi Negara (Mei – Juli 1948)

Meskipun diwarnai pemboikotan dan ketegangan politik yang luar biasa, proses pembentukan organ negara di wilayah selatan melaju cepat di bawah pengawasan PBB.

1. Pemilihan Umum Bersejarah 10 Mei 1948

Pemilu Demokratis Pertama: Pada 10 Mei 1948, Pemilihan Umum pertama dalam sejarah Korea diselenggarakan di wilayah selatan di bawah pengawasan UNTCOK. Lebih dari 90% pemilih terdaftar memberikan suara mereka untuk memilih 198 anggota Majelis Konstituante (Constitutional Assembly).

Legitimasi: PBB menyatakan bahwa pemilu ini berjalan secara bebas dan adil sesuai dengan kondisi keamanan yang memungkinkan pada saat itu.

2. Pengesahan Konstitusi Pertama – 17 Juli 1948

Landasan Hukum: Anggota Majelis Konstituante terpilih bekerja maraton merancang undang-undang dasar. Pada tanggal 17 Juli 1948, Konstitusi Pertama Republik Korea resmi disahkan dan diundangkan (kini diperingati sebagai Hari Konstitusi atau Jeheonjeol).

Sistem Negara: Konstitusi ini menetapkan Republik Korea sebagai negara republik demokratis dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 4 tahun

3. Pemilihan Presiden Pertama – 20 Juli 1948

Kemenangan Syngman Rhee: Melalui pemungutan suara di parlemen/Majelis Nasional, Syngman Rhee terpilih secara telak sebagai Presiden Pertama Republik Korea dengan meraih 180 dari 196 suara, sementara Lee Si-yeong terpilih sebagai Wakil Presiden.

Babak 5

Puncak Proklamasi dan Pengakuan Internasional (Agustus – Desember 1948)

Setelah seluruh instrumen hukum dan pejabat pemerintahan terbentuk, momen proklamasi resmi akhirnya dilaksanakan.

1. Upacara Proklamasi Resmi Republik Korea – 15 Agustus 1948

Detik-Detik Proklamasi: Tepat pada peringatan tiga tahun Hari Pembebasan dari Jepang, pada tanggal 15 Agustus 1948, upacara peresmian dan proklamasi berdirinya Republik Korea (Republic of Korea / ROK) digelar secara megah di halaman Gedung Capitol (bekas kantor Gubernur Jenderal Jepang) di Seoul.

Peralihan Kekuasaan: Dalam pidato utamanya, Presiden Syngman Rhee secara resmi mengumumkan lahirnya ROK. Pada saat yang sama, Jenderal John R. Hodge secara resmi membubarkan Pemerintahan Militer AS (USAMGIK) dan menyerahkan kedaulatan administratif penuh kepada Pemerintah Sipil Korea Selatan.

2. Reaksi Wilayah Utara – 9 September 1948

Respons Balasan: Tidak mau kalah, wilayah utara yang didukung Uni Soviet merespons pembentukan ROK di selatan. 

Pada 9 September 1948, Kim Il-sung memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Rakyat Korea (Democratic People’s Republic of Korea / DPRK/Korea Utara) di Pyongyang. 

Semenanjung Korea kini resmi terbagi menjadi dua negara dengan ideologi yang bertolak belakang.

3. Pengakuan Resmi oleh PBB – Desember 1948

Legitimasi Global: Melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 195 yang disahkan di Paris pada 12 Desember 1948, PBB secara resmi mengakui Pemerintah Republik Korea (Rhee Syngman) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah (the only such government) di wilayah Semenanjung Korea yang memiliki akses pengawasan PBB.

Rangkuman Chronological Timeline (1945–1948)

Berikut adalah tabel rincian garis waktu penting agar Grameds mudah memetakan peristiwa kronologisnya:

Tanggal / Tahun	Nama Peristiwa	Arti Penting & Dampak Historis
15 Agustus 1945	Kemerdekaan Korea (Gwangbokjeol)	Berakhirnya pendudukan Jepang; awal penetapan Garis 38th Parallel.
8 September 1945	Pembentukan USAMGIK	Pemerintah militer AS mengambil alih kontrol administratif di selatan.
27 Desember 1945	Konferensi Moskow	Munculnya isu perwalian (trusteeship) yang memicu bentrok Kiri vs Kanan.
14 November 1947	Resolusi PBB 112(II)	PBB mengambil alih isu Korea dan membentuk komisi pemilu (UNTCOK).
3 April 1948	Meletusnya Tragedi Jeju 4.3	Penumpasan berdarah terhadap aksi penolakan pemilu terpisah di selatan.
10 Mei 1948	Pemilu Pertama di Selatan	Rakyat memilih anggota Majelis Konstituante di bawah pengawasan PBB.
17 Juli 1948	Pengesahan Konstitusi ROK	Pengesahan UUD pertama yang menetapkan bentuk republik presidensial.
20 Juli 1948	Pemilihan Presiden Pertama	Syngman Rhee terpilih oleh parlemen sebagai Presiden ROK Pertama.
15 Agustus 1948	Proklamasi Republik Korea (ROK)	Lahirnya Korea Selatan secara resmi; USAMGIK resmi dibubarkan.
9 September 1948	Proklamasi DPRK (Korea Utara)	Kim Il-sung memproklamasikan lahirnya Korea Utara di Pyongyang.
12 Desember 1948	Pengakuan Resmi PBB	PBB mengesahkan ROK sebagai satu-satunya pemerintah sah di selatan.

Kondisi Korea Pasca Proklamasi

Pasca-Proklamasi berdirinya Republik Korea (Korea Selatan) pada 15 Agustus 1948 dan disusul berdirinya Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) pada 9 September 1948, kondisi di Semenanjung Korea sangat tidak stabil.

Periode antara tahun 1948 hingga meletusnya Perang Korea pada Juni 1950 ditandai oleh krisis ekonomi yang parah, polarisasi politik berdarah, serta ketegangan militer di sepanjang garis perbatasan Paralel ke-38.

1. Polarisasi Politik dan Instabilitas Dalam Negeri (Korea Selatan)

Di wilayah Selatan, pemerintahan Presiden Syngman Rhee menghadapi tantangan legitimasi dan ancaman pemberontakan dari dalam negeri:

• Pembersihan Elemen Kiri dan Konsolidasi Kekuasaan: Pemerintah Korsel melancarkan operasi penumpasan besar-besaran terhadap kelompok komunis, loyalis sayap kiri, dan simpatisan gerilya.
• Pemberontakan Yeosu-Suncheon (Oktober 1948): Hanya dua bulan setelah proklamasi, tentara Korsel di Yeosu membangkang dan menolak diperintah untuk menumpas pemberontak di Pulau Jeju. Pemberontakan militer ini memicu konflik bersenjata yang meluas ke berbagai wilayah pegunungan di Selatan.
• Pembunuhan Tokoh Penting (1949): Pada Juni 1949, Kim Koo yang merupakan tokoh pejuang kemerdekaan senior yang menentang pembagian Korea. Ia dibunuh oleh seorang perwira militer Korsel. Peristiwa ini makin memperkeruh peta politik lokal.
• Pembentukan Liga Bodo (Bodo League): Pemerintah Rhee mengumpulkan ratusan ribu warga yang dicurigai berhaluan kiri ke dalam organisasi re-edukasi.

Ketika Perang Korea pecah kelak, anggota organisasi ini menjadi korban eksekusi massal oleh aparat Korsel karena dikhawatirkan membelot ke Utara.

2. Krisis Ekonomi dan Sosial

Penarikan diri pasukan pendudukan Amerika Serikat (USAMGIK) dan Uni Soviet meninggalkan celah ekonomi yang sangat besar di kedua wilayah:\

• Keterputusan Industri dan Sumber Daya

Masa penjajahan Jepang membagi struktur ekonomi Korea: wilayah Utara dipusutkan sebagai pusat industri berat, tambang, dan pembangkit listrik; sementara wilayah Selatan adalah pusat agraris (pertanian). Begitu batas perbatasan ditutup, Korsel kehilangan pasokan energi listrik dan pupuk utama dari Utara, memicu krisis energi dan kelangkaan pangan.

• Inflasi dan Pengangguran

Pemutusan hubungan ekonomi ini menyebabkan inflasi melonjak tinggi di Korsel. Banyak pabrik berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku dan energi.

• Gelombang Pengungsi

Ratusan ribu warga Korea dari Utara, serta warga Korea yang kembali dari Jepang dan Tiongkok, mengalir masuk ke wilayah Selatan. Hal ini memicu krisis pemukiman, pengangguran massal, dan masalah sanitasi di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan.

3. Penarikan Pasukan Asing dan Eskalasi Perbatasan

Meskipun kedua negara adidaya menarik pasukan utamanya, persaingan Perang Dingin tetap mengendalikan situasi Semenanjung Korea:

• Penarikan Pasukan AS dan Soviet: Uni Soviet menarik pasukannya dari Utara pada akhir 1948, disusul oleh penarikan pasukan militer AS dari Selatan pada pertengahan 1949 (hanya menyisakan penasihat militer kecil / KMAG).
• Konflik Perbatasan di Paralel ke-38: Antara tahun 1949 hingga awal 1950, garis perbatasan Paralel ke-38 menjadi zona perang tidak resmi. Terjadi ribuan kontak senjata dan gesekan militer skala kecil antara tentara Korsel (ROK Army) dan tentara Korut (KPA), di mana kedua belah pihak saling mengklaim wilayah lawan.

4. Ketimpangan Militer dan Persiapan Perang

Kedua pemimpin, Syngman Rhee di Selatan dan Kim Il-sung di Utara, sama-sama berambisi menyatukan Semenanjung Korea dengan kekuatan militer. Namun, terdapat ketimpangan kekuatan yang nyata:

• Keunggulan Militer Korea Utara: Kim Il-sung secara aktif melobi Uni Soviet (Joseph Stalin) dan Tiongkok (Mao Zedong) untuk mendapatkan dukungan militer. 

Soviet membekali Korut dengan persenjataan berat modern, termasuk tank T-34, artileri berat, dan pesawat tempur.

• Keterbatasan Korea Selatan: AS sengaja membatasi bantuan senjata berat ke Korsel karena khawatir Syngman Rhee akan terlebih dahulu menyerang Utara. Akibatnya, militer Korsel tidak memiliki tank maupun persenjataan anti-tank yang memadai.
• Puncak Krisis: Meletusnya Perang Korea (25 Juni 1950)

Kondisi pasca-proklamasi yang rapuh ini mencapai puncaknya ketika Tentara Rakyat Korea (Korut) melancarkan invasi mendadak melintasi Paralel ke-38 pada subuh 25 Juni 1950. Peristiwa ini mengakhiri masa transisi pasca-proklamasi yang penuh gejolak dan secara resmi memulai Perang Korea (1950–1953).

Refleksi Sejarah: Pelajaran Penting untuk Masa Kini

Menelusuri kronologi lahirnya Republik Korea memberi kita pelajaran berharga bahwa kemerdekaan sebuah bangsa sering kali harus melewati ujian geopolitik yang sangat brutal. Keputusan-keputusan sulit yang diambil pada rentang tahun 1945–1948 tidak hanya membentuk peta politik Asia Timur, tetapi juga memicu meletusnya Perang Korea (1950–1953) dua tahun setelah proklamasi.

Meskipun lahir di tengah reruntuhan perpecahan dan perang, resilience (daya tahan) rakyat Korea Selatan berhasil membawa negara yang dulunya miskin ini merangkak naik hingga menjadi salah satu raksasa ekonomi, teknologi, dan industri budaya terdepan di dunia (Hallyu Wave).

Bagi Grameds yang ingin menggali lebih dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa dunia, dinamika hubungan internasional, hingga novel-novel fiksi sejarah (historical fiction) yang emosional dan penuh pengetahuan, membaca buku adalah kunci utama!

Gramedia hadir sebagai tempat terbaik untuk memenuhi rasa ingin tahu dan kebutuhan literasimu. Ingin membaca buku sejarah Asia Timur yang tepercaya? Mencari analisis geopolitik Perang Dingin? Atau ingin membaca biografi tokoh-tokoh besar penerbit sejarah dunia?

Dapatkan ribuan koleksi buku sejarah, ilmu sosial, buku teks akademik, hingga literatur internasional terlengkap hanya di Gramedia.com. Nikmati berbagai promo diskon menarik, kemudahan pembayaran, dan pengiriman yang tepercaya langsung ke rumahmu. Yuk, perluas wawasanmu dan teruslah belajar bersama Gramedia!