Ekonomi

Pengertian Kebijakan Fiskal: Tujuan, Bentuk, Fungsi dan Contohnya

kebijakan fiskal
Written by Ahmad

Pengertian Kebijakan Fiskal – Pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah manuver kebijakan untuk menahan laju pelemahan ekonomi setahun terakhir. Banyak istilah-istilah yang mungkin belum Grameds ketahui terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tersebut.

Salah satu yang sering terdengar namun kurang awam di telinga masyarakat adalah pemerintah didorong untuk melonggarkan kebijakan fiskal. Lalu apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? kenapa semakin banyak ahli dan media yang menyoroti hal tersebut?

Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi dari suatu negara.

Apabila dilihat dan tidak dipahami lebih dalam, Grameds mungkin akan kebingungan karena kebijakan fiskal dapat terlihat mirip dengan kebijakan moneter. Namun keduanya berbeda lho. Mari simak penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal.

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Kebijakan

Secara bahasa kata kebijakan dalam KBBI memiliki arti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga berarti serangkaian konsep yang menjadi landasan atau dasar dari rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak yang umumnya dilakukan oleh pemerintahan atau organisasi.

Kebijakan juga bisa diartikan cita-cita, sebuah tujuan, prinsip atau juga maksud yang menjadi panduan dalam sebuah manajemen. Karena itu kebijakan umumnya diterapkan pada suatu hal yang memerlukan manajemen kompleks, kebijakan dipakai sebagai panduan untuk melakukan manajemen itu sendiri.

2. Pengertian Fiskal

Sementara kata fiskal secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “fisc” yang memiliki arti perbendaharaan atau pengaturan untuk keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan, atau negara atau juga kerajaan.

Konon kata fiskal ini berasal dari bahasa Yunani “fiscus” yang merupakan nama seorang pejabat di kerajaan Romawi Kuno, fiscus saat itu bertugas sebagai orang yang mengatur keuangan kerajaan.

Sementara dalam Bahasa Indonesia, fiskal memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara. Karena itu, secara bahasa fiskal selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan yang bisa termasuk pula perpajakan.

3. Pengertian Kebijakan Fiskal

Secara istilah, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara/kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara.

Selain itu kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara.

Dana yang terkumpul tersebut dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan dan kemudian digunakan sebagai pengeluaran melalui program yang dibuat pemerintah. Program yang dibuat pemerintah tersebut bertujuan untuk dapat menghasilkan capaian atas pendapatan nasional, produksi serta perekonomian dan digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan di perekonomian negara atau kerajaan tersebut.

Menurut beberapa ahli seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah telah diatur jelas dalam undang-undang sebagai pembiayaan umum pemerintah, tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi pemerintah serta tidak mengandung unsur imbalan secara individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak tersebut.

Sedangkan menurut Alam, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran serta penerimaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi tersebut.

gramedia back to kampus

Haryadi pun mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Menurutnya kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk dapat mengarahkan perekonomian dari suatu negara. Tujuannya adalah untuk menuju arah yang lebih baik sesuai dengan yang pemerintah tersebut inginkan. Caranya adalah dengan mengubah penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah negara itu.

Singkatnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik.

B. Siapa Yang Membuat Kebijakan Fiskal?

Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti kementerian perdagangan, lembaga investasi sampai lembaga independen seperti otoritas jasa keuangan (OJK) dan lembaga penjamin simpanan (LPS).

Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor impor dan sebagainya.

Sebaliknya, kebijakan moneter umumnya merupakan pengaturan ekonomi oleh pemerintah melalui tindakan mengontrol peredaran uang dan mengatur tingkat suku bunga. Baik fiskal maupun moneter sama-sama mengintervensi perekonomian, namun kebijakan moneter cenderung mempengaruhi harga, keuangan dan konsumsi masyarakat serta beberapa sektor riil.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter adalah bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI). Contoh kebijakan moneter ialah kontrol terhadap tingkat suku bunga, sehingga ketika BI menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, umumnya akan mempengaruhi sejumlah sektor misalnya penjualan rumah, penjualan kendaraan dan sektor perbankan.

C. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Sesuai dengan pengertiannya, kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara sehingga mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik.

1. Meningkatkan PDB (pdb negara dan pdb per kapita)

Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor.

Sehingga semakin tumbuh pendapatan negara, semakin tumbuh sektor industri juga sektor ekonomi lainnya maka perekonomian suatu negara akan meningkat. Untuk mengukur tingkat perekonomian negara biasanya menggunakan perhitungan Gross domestic Product (GDP) alias produk domestik bruto (PDB). Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan PDB terbesar di Asia yaitu Rp 15.434 triliun tahun 2020.

Sementara nilai PDB negara semakin besar, kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah juga akan mempengaruhi tingkat PDB per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat yang juga semakin meningkat.

Bersamaan dengan perekonomian yang terus tumbuh, sektor industri semakin besar dan pendapatan negara semakin besar maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan masyarakat juga akan semakin tumbuh karena pasar tenaga kerja tumbuh seiring meningkatnya tingkat pengupahan.

2. Meningkatkan serapan tenaga kerja

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu mendongkrak perekonomian.

Seiring berkembang ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga akan semakin banyak karena itu kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi kondisi tenaga kerja.

Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong aliran investasi asing masuk ke Indonesia akan membantu pertumbuhan sektor industri semakin tinggi. Sektor industri tumbuh pesat, pabrik-pabrik baru dibangun sehingga perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.

Kebijakan fiskal yang tepat tentunya akan membantu penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini menjadi sangat penting di tengah kekhawatiran terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat jumlah penduduk yang menganggur di Indonesia pada periode Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Jumlah tersebut terus bertambah bahkan naik 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bersamaan dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, ini akan mendorong pada semakin banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS juga merilis jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, jumlah tersebut juga mengalami penambahan dibandingkan Maret tahun lalu yang jumlahnya 26,42 juta orang.

3. Menjaga stabilitas harga

Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat tiga komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak dan inflasi harga diatur pemerintah.

Perubahan pada harga-harga barang di pasaran yang dipengaruhi oleh perubahan pada permintaan dan penawaran disebut sebagai inflasi inti. Perubahan pada harga-harga barang karena dipengaruhi oleh musim misalnya harga cabai yang mahal pada bulan tertentu karena musim kemarau atau penghujan disebut inflasi harga bergejolak.

Sementara komponen ketiga ini yang sering berkaitan dengan intervensi kebijakan fiskal pemerintah yaitu komponen inflasi harga diatur pemerintah. Pada komponen inflasi ketiga ini pemerintah berwenang untuk mengatur batas harga pada beberapa produk tertentu sehingga harganya tidak akan berubah sekalipun permintaan atau penawaran turun. Contohnya adalah penetapan harga BBM dan tarif listrik oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur inflasi tersebut yang kemudian akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan masyarakat. Saat pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM, maka akan banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga permintaan juga berkurang. Respon tersebut akan mempengaruhi kondisi industri migas yang selanjutnya akan memiliki implikasi secara lebih luas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya.

Karena itu, kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan bagaimana langkah pemerintah mengatur perekonomian melalui pengaturan harga. Langkah pemerintah bisa saja mempengaruhi peningkatan harga atau sebaliknya. Karena itu idealnya kebijakan fiskal dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki harga, misalnya menaikkan harga apabila nilainya sudah terlalu kecil atau mengontrol harga dan menurunkannya apabila harganya sudah terlampau tinggi.

4. Tujuan Lain Kebijakan Fiskal

Selain tujuan utama dari kebijakan fiskal, ada beberapa tujuan lain yang Grameds ketahui. Apa sih tujuan-tujuan lain dari kebijakan fiskal itu?

  1. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional.
  2. Kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara.
  3. Kebijakan fiskal dapat membantu mendorong laju investasi.
  4. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk dapat membuka kesempatan kerja yang luas.
  5. Kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara.
  6. Kebijakan fiskal juga bentuk dari pemerataan serta pendistribusian pendapatan.
  7. Kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran.
  8. Kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa, sehingga terhindar dari inflasi.

Itulah kedelapan tujuan dari kebijakan fiskal yang perlu Grameds ketahui. Setelah mengetahui pengertian serta tujuan kebijakan fiskal, selanjutnya Grameds perlu mengetahui fungsi dari kebijakan fiskal. Berikut penjelasan fungsi dari kebijakan fiskal.

D. Fungsi Kebijakan Fiskal

Grameds perlu tahu bahwa fungsi kebijakan fiskal telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang yang jelas.

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 Pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas serta distribusi.

1. Fungsi Otoritas

Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu.

3. Fungsi Pengawasan

Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan.

4. Fungsi Alokasi

Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara.

5. Fungsi Stabilisasi

Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut.

6. Fungsi Distribusi

Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan.

Itulah keenam fungus dari kebijakan fiskal yang perlu Grameds ketahui, selanjutnya Grameds perlu tahu lebih dalam soal kebijakan fiskal ini. Apakah kebijakan satu ini memiliki bentuk-bentuk lain? Berikut penjelasannya.

E. Bentuk Kebijakan Fiskal

Secara teoritis, bentuk-bentuk kebijakan fiskal dapat berupa.

1. Kebijakan Fiskal Fungsional



Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek terutama akibat-akibat langsung dan akibat tidak langsungnya.

2. Kebijakan Fiskal Sengaja

Yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Sehingga berbagai kebijakan fiskal diambil secara sengaja dan tidak mempertimbangkan aspek yang terlalu detail, tujuannya untuk merespon kondisi shock ekonomi yang datang secara tiba-tiba.

Berbagai bentuk kebijakan fiskal yang disengaja ini bisa berupa perubahan pada belanja negara, mengubah sejumlah regulasi yang mengatur pendapatan ataupun melakukan perubahan pada aspek pendapatan dan pengeluaran.

3. Kebijakan fiskal tidak disengaja

Yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam kacamata jangka panjang. Biasanya bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat.

F. Komponen dalam Kebijakan Fiskal

Secara umum, kebijakan fiskal memiliki empat komponen di dalamnya. Keempat komponen tersebut adalah kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, kebijakan pengelolaan hutang.

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tak langsung. Penetapan kebijakan perpajakan memiliki tujuan untuk dapat menjaga pajak progresif lewat keputusan pemberlakuan pajak.

Dengan menaikan pajak pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat pada barang serta jasa yang dapat berimbas pada penurunan investasi serta penurunan produksi. Begitu pula sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk dapat membelanjakan uangnya sehingga dapat menaikan inflasi.

2. Kebijakan Pengeluaran

Komponen kedua dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan pengeluaran. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang telah diatur dalam kebijakan pengeluaran.

Pengeluaran modal yang dikeluarkan oleh negara dapat digunakan untuk berbagai macam bidang, contohnya seperti bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Selain itu pengeluaran dapat digunakan pula untuk membayar kewajiban negara dan bunga internal serta eksternalnya.

3. Kebijakan Investasi serta Kebijakan Disinvestasi

Komponen ketiga dalam kebijakan fiskal adalah kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi. Tujuan komponen kebijakan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan, sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan.

4. Kebijakan Pengelolaan Hutang

Komponen kebijakan pengelolaan hutang atau surplus ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut mengalami surplus.

Apabila terjadi kondisi sebaliknya pada negara tersebut, maka negara itu akan mengalami defisit atau sebuah kerugian. Pembiayaan terhadap defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan peminjaman dana kepada pihak asing atau dengan cara mencetak uang.

Agar Grameds memahami lebih jelas soal kebijakan fiskal ini, berikut adalah contoh dari kebijakan fiskal yang dapat Grameds ketahui.

G. Jenis Kebijakan Fiskal

Jenis-jenis kebijakan fiskal dapat dikategorisasikan berdasarkan peranannya dalam mengatur kondisi pendapatan dan pengeluaran, antara lain sebagai berikut.

1. Kebijakan Fiskal Surplus

Jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan, atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi.

Untuk mencapai nilai surplus pada anggaran negara biasanya dilakukan dengan memperkecil anggaran untuk belanja, selain itu bisa dengan melakukan akselerasi pada sejumlah komponen pendapatan misalnya perpajakan maupun cukai. Intervensi pada kebijakan perpajakan dan cukai maka akan mempengaruhi realisasi pendapatan pemerintah.

2. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan.

Biasanya kebijakan ini diambil untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat, dalam artian pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih terdongkrak.

Biasanya keputusan untuk defisit ini diambil saat kondisi perekonomian suatu negara sedang lesu. Di sisi lain kondisi ini akan berefek buruk karena pemerintah negara akan melakukan penarikan utang setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar sementara pendapatan kecil.

3. Kebijakan Fiskal Seimbang

Jenis kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana.

Nilai ini memiliki sisi positif dan negatif, dalam kondisi yang seimbang berarti pemerintah tidak perlu untuk melakukan penarikan dana atau utang, sehingga otomatis kondisi utang negara akan terjaga. Sebaliknya, kondisi yang seimbang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian tidak menarik.

4. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sederhananya, suatu negara tidak selalu dihadapkan pada kondisi yang dapat ditebak. Seperti saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, negara dituntut untuk secara aktif melakukan perubahan pada komposisi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Saat kondisi ekonomi mulai normal, maka pemerintah bisa mulai mengetatkan belanja dan meningkatkan pendapatan, ini untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebaliknya, dalam kondisi yang tidak pasti, pemerintah bisa melonggarkan belanja sehingga terjadi defisit. Tujuannya agar ekonomi bisa lebih likuid setelah diinjeksi sejumlah dana baru lewat peningkatan nilai belanja.

H. Contoh Kebijakan Fiskal

1. Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan sejumlah pajak bagi korporasi selama pandemi Covid-19. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah dari pajak yang secara persentase porsinya dalam APBN negara cukup tinggi.

Saat insentif pajak diberlakukan berarti pemerintah akan merelakan semakin sedikit nilai pendapatan pajak yang akan diterima. Namun di sisi lain, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Saat pajak korporasi dihapuskan, maka beban perusahaan akan semakin kecil dan akan membantu agar aktivitas usaha tetap jalan. Dengan begini, stimulus keringanan pajak diharapkan mampu mendorong perekonomian sehingga efek pandemi terhadap ekonomi tidak terlalu parah.

2. Meningkatkan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah juga kembali menaikkan nilai anggaran untuk penanganan Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi lebih dari Rp 700 triliun, ini naik dari kisaran Rp 690 triliun tahun lalu.

Anggaran jumbo ini tentunya menyedot banyak anggaran pemerintah yang semula dialokasikan untuk beberapa program tertentu kemudian dialihkan untuk menangani pandemi. Selain itu, peningkatan nilai anggaran ini membuat kebutuhan atas dana semakin tinggi yang dalam kondisi bersamaan pemerintah mengalami penyusutan pendapatan. Untuk membiayai defisit anggaran tersebut maka pemerintah akan makin rajin menarik utang.

Kendati demikian, langkah memperlebar anggaran untuk penanganan Covid-19 adalah langkah yang tepat dan sangat dibutuhkan saat ini. Perekonomian tidak akan bisa pulih saat pandemi belum bisa terkendali, karena itu membayar mahal untuk mengejar pemulihan lebih masuk akal ketimbang membiarkan ekonomi berlarut-larut berefek pandemi dan tidak mengambil tindakan untuk mengatasinya.

3. Contoh Lain Kebijakan Fiskan

Selain itu ada beberapa contoh lain kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh suatu negara, contohnya adalah sebagai berikut.

  1. Kebijakan pemerintah untuk dapat menaikan pajak dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan negara.
  2. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintahan di negara tertentu untuk mengeluarkan obligasi gunanya adalah untuk dapat meminjam uang dari negara asing, sehingga dapat menutupi pembiayaan defisit negara itu.
  3. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai salah satu cara untuk dapat menambahkan wajib pajak pada masyarakat negara tersebut.
  4. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk dapat mengelola serta mengatur anggaran dengan cara mengurangi pembelanjaan negara serta menaikan pajak, tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut.

I. Dampak Kebijakan Fiskal Pada Bisnis

Setelah mengetahui pengertian, tujuan hingga contoh dari kebijakan fiskal, apakah Grameds mengetahui dampak dari kebijakan fiskal pada bisnis masyarakat dari suatu negara yang menerapkan kebijakan fiskal tersebut?

Kebijakan fiskal dapat berdampak pada operasional bisnis yang sedang dibangung atau dijalankan oleh masyarakat di suatu negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Contohnya adalah dampak dari komponen kebijakan fiskal yaitu peningkatan pajak.

Ketika pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan pajak untuk meraih suatu tujuan agar ekonomi negara menjadi lebih baik, tentu akan berdampak pada bisnis yang sedang dibangun oleh masyarakat di dalamnya. Pemilik bisnis perlu mempertimbangkan perencanaan harga pada barang maupun jasa yang ia tawarkan pada konsumen.

Oleh karena itu, pemilik bisnis perlu melakukan perencanaan finansial dengan ilmu akuntansi. Sehingga ketika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal tersebut memiliki bisnis tidak merasa kebingungan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan bisnisnya.

J. Instrumen dari Kebijakan Fiskal

Selain keempat komponen pada kebijakan fiskal yang sebelumnya telah dibahas, Grameds perlu mengetahui pula instrument-instrumen yang ada pada kebijakan fiskal.

Instrumen dari kebijakan fiskal ini dapat membantu pemerintah untuk dapat memperoleh tujuan dari pemberlakukan kebijakan fiskal.

1. Anggaran Belanja Seimbang

Anggaran belanja seimbang merupakan anggaran yang telah disesuaikan dengan keadaan serta kondisi ekonomi.

Anggaran ini bertujuan dalam jangka panjang, sehingga anggaran negara tersebut menjadi imbang dan memunculkan kestabilan ekonomi.

2. Stabilitas Anggaran Otomatis

Instrumen yang kedua ini merupakan penekanan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah harus bermanfaat serta memiliki biaya yang relatif dari program kegiatan yang dilakukan.

3. Pengelolaan Anggaran

Instrument ketiga ini merupakan hubungan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan pajak langsung yang digunakan untuk dapat memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan cara menyesuaikan anggaran.

4. Pembiayaan Fungsional

Instrumen kebijakan fiskal yang keempat dan terakhir ini merupakan pembiayaan yang merujuk pada pengeluaran pemerintah yang telah diatur guna mencapai tujuan untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional negara tersebut.

Tujuan utama dari instrument pembiayaan fungsional adala untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat yang berada di dalamnya.

K. Peran dari Kebijakan Fiskal yang Diterapkan Oleh Kepemerintahan Suatu Negara

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang perlu dipenuhi atau dicapai ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

  1. Dapat menurunkan tingkat inflasi, sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal maka kebijakan tersebut memiliki peran untuk dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintah.
  2. Dapat meningkatkan produk domestik secara bruto, peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi masyarakat atas barang serta jasa.
  3. Dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut, peran satu ini dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara.
  4. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru.
  5. Dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara, peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis.

Itulah kelima peran dari kebijakan fiskal yang perlu dicapai oleh suatu pemerintahan yang telah menerapkan kebijakan fiskal. Baca juga artikel lain berikut ini :

Apakah Grameds telah memahami pengertian, tujuan, fungsi dan bentuk dari kebijakan fiskal ini? Apabila belum Grameds dapat membeli serta membaca buku “Kebijakan Fiskal, Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Pembangunan” karya Prajono,dkk. Buku ini tersedia dalam bentuk soft cover serta EBooknya, Grameds dapat membeli buku tersebut melalui Gramedia.com.

Gramedia akan selalu menjadi #SahabatTanpaBatas dengan selalu menyediakan buku berkualitas dan mudah diakses untuk Grameds sekalian.

1. Kebijakan Fiskal, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutkan Pemban

Pengertian Kebijakan Fiskal: Tujuan, Bentuk, Fungsi dan Contohnya 1

Beli Sekarang

2. Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro Edisi Revisi

buku pengantar ekonomi mikro dan makro

Beli Buku di Gramedia

3. Pengantar Teori Ekonomi Makro

pengantar teori ekonomi makro

Beli Buku di Gramedia

4. Mudah Memahami Dan Mengimplementasikan Ekonomi Makro Diserta

ekonomi makro

Beli Buku di Gramedia

Layanan Perpustakaan Digital B2B Dari Gramedia

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah.

logo eperpus

  • Custom log
  • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Leave a Comment