Seorang Politisi akan Bekerja di Sektor Pemerintahan
Politisi berperan sebagai pejuang yang akan mewujudkan keinginan rakyat. Namun, tidak semua keinginan rakyat boleh dipenuhi. Hanya keinginan-keinginan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diyakini saja yang harus diperjuangkan. Sementara keinginan-keinginan yang bertentangan dengan nilai-nilai itu harus dicegah. Sebab, jika keinginan yang bertentangan itu diperturutkan, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Politisi harus memiliki cara untuk menghindari keinginan buruk rakyat, tetapi tetap membuat mereka tidak memusuhi politisi, sehingga agenda-agenda membangun kebijakan politik tidak mendapatkan perlawanan oleh rakyat sendiri. Dalam konteks inilah sesungguhnya pendidikan politik makin nampak diperlukan. Politisi memiliki jenjang karir yang terkait dengan suatu organisasi atau partai politik tempatnya bergabung. Berkarir di partai politik menjadi modal awal untuk bisa duduk menjadi pemimpin pemerintahan ataupun anggota parlemen sebagai puncak karir politisi.
Salah satu jalur yang dianggap instan namun sering berhasil adalah dengan masuk ke partai politik tertentu dan kemudian berkarya di sana. Banyak orang yang mengunakan cara ini sebelum mereka akhirnya berkantor di DPR-RI atau malah melenggang sebagai menteri dan penasihat presiden. Indonesia memiliki banyak partai politik yang alirannya beraneka ragam, mulai dari nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), ada juga partai yang beraliran religious seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pilih partai yang cocok dengan nurani kemudian berkarir di bidang ini. Namun bila ingin berkarir secara serius, mungkin ingin menjadi anggota dewan atau presiden, maka minimal harus bergelar sarjana. Namun secara organisasional, politisi memiliki jenjang karier tersendiri di dalam partainya yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Pengurus Partai atau Oganisasi Politik Masyarakat
Bergabung menjadi anggota partai dan mengambil bagian dari pengurus menjadi karir awal yang harus dijalani partai politik. Jika politikus ingin serius mendapatkan jabatan yang bagus ke depannya, ia harus memulai sebagai pengurus partai yang bergelar S1. Jabatan yang bisa dimulai adalah dengan sebagai staf administrasi atau sekretaris partai.
Majelis Pertimbangan Wilayah
Tugas Majelis Pertimbangan Wilayah diantaranya Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Ia juga Memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai serta putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, Lembaga-lembaga Partai di tingkat pusat, musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan musyawarah kerja wilayah. Selain itu menjadi tugasnya juga untuk menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah kemudian mengajukannya kepada Bendahara Umum Dewan Pengurus Wilayah. Tugas lainnya diantaranya Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Majelis Pertimbangan Wilayah/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Syari’ah Wilayah atas usul musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan Menyelenggarakan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah secara berkala; Dengan melalui persetujuan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.
Organisator Lapangan
Saat seorang politikus sudah mulai ambil bagian untuk berkampanye mengenalkan diri maupun kandidat yang akan mendapatkan jabatan politik. Nah jabatan yang bisa ditemukan sebagai organisator lapangan adalah sebagai senator.
Dewan Pengurus Partai
Sebagai dewan pengurus, tugas politikus akan bertambah. Seperti pengumpulan dana, pengatur strategi dan pengawas keuangan. Ia juga berperan dalam Kepemimpinan, pengendalian, serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dan program Partai, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, menetapkan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten juga bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain. Tugas lainnya diantaranya:
- Penetapan Panduan Partai
- Penyusunan Pedoman Partai untuk selanjutnya diajukan kepada MPW
- Penegakkan disiplin organisasi
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partai dengan MPW dan DSW
- Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) DPW
- Penyampaian laporan semesteran kepada DPTW
- Pengelolaan barang milik atau kekayaan Partai
Sekertariat Dewan Partai
Dewan Pengurus Partai bisa berbentuk Sekretaris Dewan Partai ataupun Ketua Umum Partai. Dewan pengurus ada di tingkatan ranting (kecamatan), cabang (kota/kabupaten), daerah (provinsi) hingga pusat. Tugas Sekretaris sendiri jika dijabarkan diantaranya:
- Mewakili Ketua Umum saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Koordinasi pelaksaanaan tugas DPW
- Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan program Partai
- Penyiapan penetapan Panduan Partai
- Sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai
- Koordinasi penyusunan laporan semesteran DPW
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekretaris Umum
- Penyusunan laporan semesteran Sekretaris Umum
- Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Umum.