Pelayaran di dalamnya terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Penjelasan Atas UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Agar setiap orang mengetahuinya. Dilengkapi dengan: - UU RI No. 1 Tahun 2008 tentang KONVENSI ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958 - UU RI No 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PERPU No.1 Th. 2007 MENJADI UNDANG-UNDANG - UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang PERAIRAN PELAYARAN - UU RI No. 21 Tahun 1992 Tentang PELAYARAN - UU RI No. 1 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS UU RI. No 36 Th. 2000 Tentang PENETAPAN PERPU No. 1 Th. 2000 MENJADI UNDANG-UNDANG - PERPU No. 1 Tahun 2000 Tentang KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Detail Jumlah Halaman 425 Penerbit Permata Press Tanggal Terbit 26 Jul 2017 Berat 0.38 kg ISBN 9789798228100 Lebar 12 cm Panjang 21cm