Peran asas persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum merupakan landasan penting bagi suatu negara hukum yang dapat menjamin dan terpeliharanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara warga masyarakat dan aparatur negara. Disamping itu, usaha mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa harus dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian bagi masyarakat, bukan dengan menciptakan benturan kepentingan atau sengketa yang tidak berlandaskan pada prinsip kepentingan umum. Buku UU Peradilan UMUM & PTUN ini dimaksudkan untuk para mahasiswa dan masyarakat umum dapat memahami dengan benar, bahwa fungsi PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara dan UMUM untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan hanya bagi perorangan yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan kedua undang undang ini. Buku ini akan membahas tentang UU RI No. 49 Th 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 2 th 1986 Tentang Peradilan Umum, UU RI No 8 th, 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No 2 th 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Semoga dengan keberadaan buku ini, dapat menambah dan memperkaya pengetahuan tentang UU Peradilan UMUM dan PTUN.