Sinopsis Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah. Buku ini berisikan: PERPRES RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PERPRES RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 PERPRES RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 PERPRES RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 PERPRES RI Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan UU RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 PP RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah PERPRES RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Informasi Lainnya Judul: Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanahan Cerita: Tim Citra Umbara Tebal: 322 Halaman Tanggal terbit: April 2016 Format: Soft Cover Seri Lainnya