Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2014 Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Bab 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2014 Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Buku undang-undang ini memberi pemahaman tentang aturan dan kewenangan daerah. Khususnya otonomi daerah. Judul : Undang-Undang Pemerintahan Daerah UU RI No 9 Tahun 2015 Pengarang : Tim Redaksi Isbn : 9786021674277 Penerbit : Pustaka Mahardika Ukuran : 12 X 20,5 Cm