Undang-Undang MD3 Terbaru: UU RI No 17 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD

Akhirnya tanggal 5 Agustus 2014, Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil mengesahkan RUU MD3 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat UU MD3. Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena sudah tidak sesuai Iagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 (UU MD3) ini, hadir dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga perwakilan daerah. Buku disusun agar pembaca dapat memahami UU MD3 sebagaimana secara kontekstual. Buku ini dapat ditujukan pada seluruh masyarakat Indonesia mulai dari mahasiswa fakultas hukum. Para praktisi hukum, maupun MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Informasi Buku Judul: Undang-Undang MD3 Terbaru: UU RI No 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD Penulis: Rona Pancaran Ilmu ISBN: 9786021674833 Penerbit: Rona Pancaran Ilmu Tahun Terbit: 2014 Jumlah Halaman: 448 Berat: 0.3000 kg Jenis Cover: Soft Cover Bahasa: Bahasa Indonesia