Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Undang Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk guna mengatur mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka itu diatur di di dalam Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Peraturan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Judul : Undang-Undang Kelautan: UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Edisi Terbaru Penulis : Redaksi Penerbit Penerbit : Fokusindo Mandiri Isbn : 978-602-7842-83-0 Ukuran : 21 X 11 cm