BAB I Ketentuan Umum Penjelasan tentang, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur dalam UU Otoritas Jasa Keuangan. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK. BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. BAB IV Dewan Komisioner Penjelasan mengenai Dewan Komisioner OJK, termasuk Struktur Dewan Komisioner, Pengangkatan dan Pemberhentian, Penggantian Antar Waktu, serta Tugas dan Wewenang yang dimiliki, serta Larangan. BAB V Organisasi dan Kepegawaian Penjelasan mengenai pembentukan organisasi dan kepegawaian di OJK. BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Penjelasan mengenai pembelaan yang dimiliki oleh OJK dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta hukum jika diperlukan. BAB VII Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi Penjelasan mengenai kode etik yang dimiliki OJK, serta kerahasiaan informasi yang harus dilakukan beserta sanksi jika terjadi pelanggaran. BAB VIII Rencana Kerja dan Anggaran Penjelasan mengenai rencana kerja dan anggaran yang dimiliki OJK sebagai pendukung dalam melaksanakan pelaksanaan. BAB IX Pelaporan dan Akuntabilitas Penjelasan mengenai kewajiban OJK untuk membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan, serta akuntabilitas dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BAB X Hubungan Kelembagaan Penjelasan mengenai koordinasi dan kerja sama yang dilakukan OJK dengan Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan, serta koordinasi di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan hubungan yang bersifat internasional. BAB XI Penyidikan Penjelasan mengenai wewenang khusus untuk penyidikan yang dimiliki Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK. BAB XII Ketentuan Pidana Penjelasan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar UU OJK dan bagi yang masalah, tidak memenuhi, serta kendala pelaksanaan kewenangan OJK. BAB XII Ketentuan Peralihan Penjelasan mengenai tanggal 31 Desember 2012 sebagai berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, serta penetapan mengenai Anggota Dewan Komisioner. BAB XIV Ketentuan Penutup Penjelasan mengenai dasar hukum nomor fungsi, tugas, dan wewenang yang tadinya dimiliki oleh pihak OJK. Daftar Isi : Bonus dalam paket : Informasi Lain : Judul : Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Edisi Terbaru Penulis : Tim Kesindo Utama Penerbit : Kesindo Utama ISBN : 9786025004704 Terbit : 18 Desember 2017 Halaman : 286 Lebar : 11 cm Berat : 0.25 kg