Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, melalui pemilihan umum (pemilu). Sebagai langkah untuk menyambut pengadaan pemilu ini, ditetapakanlah undang-undang terkait pemilu. Pengesahan undang-undang terkait pemilu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU yang terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran ini ditujukan sebagai landasan pelaksanaan atau dasar hukum penyelenaggaraan Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019. Pemilihan yang dilangsungkan secara serentak ini akan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rakyat akan difasilitasi oleh para pihak penyelenggara pemiliu yang harus melaksanakan Pemilu dengan berdasarkan pada asas-asas tersebut. Penyelenggara pemilu sendiri pun harus mampu memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Perlu diketahui, terdapat beberapa perubahan UU pemilu untuk tahun 2024 ini dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya. Misalnya, dapil bertambah lantaran pemekaran provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Meskipun terdapat perubahan dapil, sebagian lagi masih sama seperti pemilu sebelumnya. Seperti dalam hal sistem pemilu yang masih menggunakan sistem proporsional terbuka, dengan para pemilih tetap bisa memilih langsung orang yang dikehendaki pada kertas suara yang memampang nama calon dan partainya. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kita bisa melihat pada isi, lampiran dan penjelasan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam buku undangundang ini. Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2023