Kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Pemberitaan mengenai pejabat yang yang melakukan tindak korupsi pun sering menghiasi media lokal maupun nasional. Kasus-kasus korupsi yang terjadi juga tak jarang menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Jika menilik dari kaca mata hukum, sebenarnya tindak pidana korupsi, pemberantasan serta pengadilannya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Komitmen pemerintah dalam menangani masalah korupsi bahkan sudah ditunjukkan sejak tahun 1957 silam, dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Lantas, apa saja undang-undang dan dasar konstitusi lain yang membahas tentang korupsi? Buku “Undang-undang Korupsi & Pengadilan Korupsi” berisi tentang Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi serta pengadilan korupsi. Buku rangkuman undang-undang ini dapat digunakan oleh siapapun, baik mahasiswa hukum, maupun masyarakat pada umumnya yang ingin memahami tentang undang-undang terkait korupsi dan pengadilan korupsi. Isi buku ini mencakup: UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Peraturan KPK No. 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan KPK No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan korupsi.