Isi Buku Bab I: Pendahuluan A. Latar Belakang B. Pengertian korupsi Korupsi C. Pertanggung Jawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi D. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi E. Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi Bab II : Institusi Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi A. Polri Korupsi 1 B. Kewenangan Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi C. Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi D. Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi E. Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) F. Kedudukan Jaksa, Polri Serta Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi G. Perbedaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Jaksa, dan KPK Bab III: Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Khusus: A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi B. Batas-Batas Perbuatan Kategori Sebagai Tindak Pidana Korupsi C Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi D. Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi E Perlukah hukuman mati bagi pelaku korupsi? F. Pemiskinan Kepada Koruptor ? G. Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi 1. Melalui Preventif 2. Melalui Represif Bab IV: Pembuktian Terkait Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum A. Mengapa KPK tidak bisa SP3? B. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa C. Perlukah KPK memiliki Penyidik dan Penuntut Umum Sendiri ? D. Ragam Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi E. Asas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Korupsi Tahun Terbit: Cetakan I, Juni 2017