Pada demokrasi baru Indonesia, jaringan patronase secara keseluruhan cenderung melintasi garis etnis daripada membuatnya solid, dan menumpulkan isu persaingan etnis daripada mengintensifkannya. Sesungguhnya Indonesia bukan negara di mana etnis memainkan peran besar dalam politik. Indonesia adalah negara dengan sentimen etnis yang kurang kuat. Namun demikian, penelusuran panjang menunjukkan bahwa identitas etnis dalam politik di Indonesia masih diperhitungkan. Relevansi politik etnis pada politik elektoral kontemporer masih berlanjut, misalnya terlihat jelas pada: dinamika pemilihan kepala daerah secara langsung, mobilisasi massa melalui simbol dan jargon etnis, dan daya tarik etnis dalam kontestasi politik lokal. Di seluruh negeri, kandidat Pilkada secara rutin memasukkan pertunjukan dan upacara adat dalam kampanye mereka, berpidato dalam bahasa lokal, mengenakan kostum tradisional, dan menyuarakan tradisi dan budaya lokal. Namun ada bukti tentang ketidakberhasilan partai berbasis etnis dan kedaerahan. Unit-unit sub nasional secara institusionalisasi kurang kuat bernuansa etnisitas. Pemilihan kepala daerah pun memperlihatkan pola dan kerangka suara etnis yang sangat lemah. Oleh karena itu, analisis ilmiah tentang pemilihan Kepala Daerah hanya sedikit berfokus pada etnisitas, dan justru menunjuk pada faktor lokal lain, seperti kinerja, program, kampanye media, dan hubungan dengan struktur kekuasaan lokal. Sekaligus, buku ini mendukung diskursus demokrasi langsung. Meski ada arus oligarki yang melestarikan politik transaksional, serta mendesak kembalinya demokrasi perwakilan; demokrasi langsung masih menjadi berkah politik rakyat. Ia menghidupi hak pilih warga lokal, kelompok marginal, dan terpuruk untuk berdaulat.