Penanganan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, yaitu dengan adanya peradilan khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang kejahatan asalnya adalah korupsi, adanya KPK, adanya PPATK dan LPSK, itu semua dimaksudkan supaya tindak pidana korupsi ini bisa dicegah dan keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi bisa dikembalikan kepada negara. Dalam buku ini secara sistematis, dibahas baik mengenai pengadilan tindak pidana korupsi secara tuntas dan jelas dimulai dari penyerahan berkas perkara dari jaksa ke pengadilan, pemeriksaan persidangan baik alat bukti dan barang bukti, penuntutan, dari penasehat hukum, serta putusan hakim dalam penanganan sidang tindak pidana korupsi juga dibahas tentang upaya Mahkamah Agung dalam menekan disparitas putusan pengadilan tipikor. Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, merupakan hasil kajian baik teoritis maupun pengalaman praktik bagi penulis sendiri selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan pengalaman rekan-rekan penulis sesama Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang tersebar di seluruh Indonesia yang ingin berbagi pengalamannya. Akhirnya atas dorongan dari berbagai pihak, penulis menerbitkannya dalam bentuk buku yang sederhana, yang ada di hadapan pembaca untuk saat ini. Isi buku disesuaikan dengan praktik sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca baik APH (Hakim Tindak Pidana Korupsi, jaksa, advokat), tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi, akademisi, LSM antikorupsi, dan para pemerhati di bidang tindak pidana korupsi.