Kata-kata kunci independensi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi penanda penting eksistensi sistem peradilan terutama dalam fungsi untuk menyelesaikan sengketa. Bangun, kultur, dan manajemen peradilan dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa. Perkembangan ketatanegaraan modern mendorong pertumbuhan rekayasa sosial dan politik lewat perundang-undangan yang menghasilkan arsitektur peradilan. Ada infrastruktur khusus dan birokrasi dengan teknis pencarian akses keadilan yang ketat sebagai ciri utama arsitektur tersebut. Namun perkembangan di dunia juga menunjukkan keluhan-keluhan yang kadang-kadang mengarah kepada krisis akibat perilaku aktor-aktor peradilan untuk kemudian mencederai makna independensi, dikabulkannya tujuan akuntabilitas, dan disingkirkannya mekanisme pengawasan. Akses keadilan terjebak kepada aspek prosedural yang berbiaya tinggi dan kemudian dituding menghambat pelayanan keadilan. Muncullah situasi seperti yang dikatakan oleh Warren Burger, mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang pernah mengatakan bahwa “Sistem Pengadilan telah dipenuhi dengan pengacara yang buas, hakim yang ganas dan pegawai dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan prosedur yang adil.” Daftar Isi: BAB 1 Rule of Law: Konsep dan Implementasinya BAB 2 Independensi Pengadilan BAB 3 Praktik Independensi Pengadilan BAB 4 Peradian Informal BAB 5 Praktik Peradilan Informal BAB 6 Putusan Pengadilan dan Pengaruhnya terhadap Sektor Non Hukum BAB 7 Peranan Pengadilan dalam Pembangunan Ekonomi BAB 8 Pengadilan dan Politik Non Demokratis BAB 9 Peradilan Agama BAB 10 Peradilan Tata Usaha Negara BAB 11 Separasi TNI-Polri: Meninjau Eksistensi Peradilan Militer BAB 12 Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang BAB 13 Rekrutmen Hakim: Kekuasaan dan Politisasi BAB 14 Peradilan Khusus dan Hakim Ad Hoc