Di tengah hantaman badai virus corona, banyak peristiwa menarik yang mengitinginya. Peristiwa di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebagai imbas kebijakan kebijakan yang diambil oleh penguasa. Ditengah pandemi virus corona, penguasa seperti kejar tayang untuk merampungkan beberapa peraturan perundang undangan yang dinilai kontroversial seperti Undang Undang (UU) Minerba, UU Revisi KPK, UU Haluan Ideologi Pancasila, UU Omnibus Law cipta kerja dan yang lain lainnya. Proses pembuatan UU yang dinilai melanggar ketentuan yang ada dan substansi UU-nya sendiri yang banyak menuai pro kontra pada akhirnya memunculkan rasa curiga. Semua UU itu sebenarnya dicipta untuk kepentingan siapa? Semangat aji mumpung memanfaatkan situasi pandemi tercermin pula pada kebijakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran virus corona. Mereka tetap ngotot menyelenggarakan Pilkada di tengah bayang bayang tumbuhnya cluster baru penyebaran virus corona. Penegakan hukum terkesan tebang pilih dan hanya menyasar pihak-pihak tertentu saja. Sementara harusnya alokasi anggaran penanganan virus corona tak luput dari praktik-praktik penyelewengan dalam penggunaannya. Selain sibuk membungkam oposisi, penguasa juga tak lupa membangun kekuatan untuk memupuk dan mempertahankan kekuasaannya. Kesibukan penguasa dalam membangun kekuasaan di tengah pandemi virus corona telah melalaikan banyak kewajiban yang semestinya ditunaikannya. Pada akhirnya memunculkan serangkaian pertanyaan seputar kehadiran negara yang dianggap absen dalam mengurus kepentingan rakyatnya. "Prahara Demokrasi di Tengah Pandemi" adalah sebuah buku yang mengulas persoalan persoalan tersebut berdasarkan kajian analisis deskriptif berisi curahan hati dan pikiran atas fenomena atau kasus aktual yang akhir akhir mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia.