Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan se-bagai dasar hukum bagi aparat dalam memeriksa dan mengadili dugaan porno-grafi di media massa cetak. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, ada nya perundang-undangan yang telah mengatur dan mengancam secara pidana perbuatan pornografi dalam media massa cetak bukanlah jaminan untuk bisa mencegah dan memberantas pornografi dalam media massa cetak tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan pornografi di media massa cetak adalah: (1) Melakukan penegakan hukum yang konsisten; (2) Melaksanakan penuntutan dan peradilan yang cermat; (3) Menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional; dan (4) Menerapkan ajaran penyertaan (deelneming) dalam hal pelakunya lebih dari satu orang. Sasaran Pembaca: Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum (FH), dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara) karena memuat analisis hukum tentang tindak pornografi dalam media massa cetak. Selain mahasiswa Fakultas Hukum dan aparat penegak hukum, buku ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pen-didikan (FKIP). Pihak-pihak terkait juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai referensi, utamanya adalah para jurnalis dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Masyarakat umum yang mem-butuhkan informasi se-putar pornografi di media massa cetak juga dapat memanfaatkan buku ini se-bagai salah satu referensinya.