Kebutuhan negara pada tanah yang meskipun peruntukannya bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tetap tidak boleh dilakukan secara sewenang-senang dengan tidak memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula warga negara sebagai pihak atas tanah tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan finansial belaka. Oleh karena itu, antara negara sebagai pihak yang membutuhkan tanah dan warga negara di pihak lain yang memiliki atau menguasai tanah harus memiliki persepsi dan pemahaman yang sama. Tujuan tersebut adalah bahwa pembangunan bagi kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak warga negara sama-sama memiliki batasan secara hukum. Buku tentang Politik Hukum Pengadaan Tanah antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ini pada prinsipnya membahas antara dua tujuan yang sama, tetapi memiliki kepentingan yang berbeda. Tujuan yang sama bertolak pada tujuan negara, salah satunya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pelaksanaannya kadangkala sering berbenturan dengan program pembangunan yang membutuhkan kehadiran negara. Pembangunan yang dimaksud untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, sedangkan pada sisi yang lain tanah tersebut hak yang dimiliki oleh warga negara. Informasi Buku Judul Buku : Politik Hukum Pengadaan Tanah Penerbit : Refika Aditama Penulis : Nurus Zaman Tanggal Terbit : 26 Januari 2017 Jumlah Halaman : 292 halaman Format Buku : Soft Cover Berat Buku : 803 gram Dimensi : 15.5 x 23.5 cm Teks Bahasa : Bahasa Indonesia ISBN : 9786026322203 SKU : 207732849 Harga : Rp45.900