Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama sistem ketatanegaraan modern suatu negara sekalipun negara tersebut bercorak komunis, otoriter ataupun monarki absolut. Selain kekuasaan yudikatif, ada pula kekuasaan legislatif dan eksekutif yang idealnya harus saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) satu sama lainnya. Ironisnya, tidak mudah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen atau imparsialitas serta jauh dari intervensi kekuasaan ekstra yudisial. Buku dengan judul "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia" bertolak dari hasil kajian dan kontemplasi ilmiah terhadap dinamika politik hukum serta setumpuk permasalahan hukum yang masih membelenggu sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia selama ini. Buku ini setidaknya bisa menjadi referensi ilmiah untuk menyelami lebih komprehensif latar sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia secara periodik berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku. Tidak hanya itu, buku ini juga membedah secara tuntas bagaimana dinamika-konfigurasi politik hukum yang terjadi di MPR ketika desain kekuasaan kehakiman berlangsung pada periode amandemen UUD 1945 ketika itu. Penulisan buku sebagai bentuk kontribusi ilmiah penulis bagi upaya-upaya reformasi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terlebih rekonstruksi paradigma hakim beserta penegakkan hukum yang dinilai masih penuh dengan prahara-prahara kemanusiaan dan ketidakadilan hukum yang kian menggurita. Judul : Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia Penulis : Kiing Faisal Sulaiman Penerbit : Uii Press Terbit : 30 Juni 2017 Bahasa : Indonesia ISBN : 9786026215291 Berat : 0.515 kg Lebar : 15.5 cm Panjang : 23 cm Tebal : 376 Halaman