Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki itikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik (good financial governance), bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif baik secara nasional, regional, dan lokal. Pengelolaan APBD harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro growth), berorientasi pada menambah lapangan kerja (projob), dan berorientasi untuk pengentasan kemiskinan (pro poor).