Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan bagi kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Garis besar arah pengelolaan pendapatan daerah dititik beratkan pada Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat kita pahami mengingat manajemen keuangan di sektor pemerintah lebih mengedepankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan kemakmuran rakyat (stakeholders), berbeda dengan manajemen keuangan di sektor privat yang selalu mengedepankan aspek teori dan pendekatan the best practice dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan perolehan laba bagi para pemiliknya. Buku ini membahas tentang proses penyusunan perencanaan penganggaran keuangan negara mulai dari konsep keuangan negara dan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, konsep dan siklus penyusunan anggaran daerah (APBD) hingga konsep-praktik penyusunan dokumen anggaran daerah dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.