Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri manusia yang mana hal tersebut bersifat universal dan kekal. Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan bahkan dirampas haknya oleh siapapun. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada individu ataupun masyarakat, pemerintah pun membentuk pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan hasil penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu, seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan hak asasi manusia di indonesia. Buku Pengadilan Ham (Ad Hoc) Telaah Kelembagaan Dan Kebijakan Hukum ini bisa menjadi buku panduan untuk para mahasiswa dan mahasiswa yang sedang menempuh studi hukum. Buku sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dengan membaca buku ini para mahasiswa dan mahasiswi mengetahui dan mengerti mengenai Pengadilan Ham (Ad Hoc) Telaah Kelembagaan Dan Kebijakan Hukum yang terimplementasikan di negara Indonesia. Dengan hal tersebut juga mahasiswa mengetahui latar belakang peraturan-peraturan hukum yang akan dijumpai dalam praktik hukum nantinya.