Sinopsis United Nations Environment Programme telah mengeluarkan Global Review of Sustainable Public Procurement tahun 2017, Global Review 2017 ini menegaskan bahwa pengadaan publik yang berkelanjutan semakin banyak dianut oleh otoritas nasional dan lokal. Di Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur mengenai pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan merupakan peluang untuk memberikan nilai lebih kepada organisasi dengan meningkatkan produktivitas, menilai langsung nilai dan kinerja, memungkinkan komunikasi antara pembeli, pemasok dan semua pemangku kepentingan, dan dengan mendorong inovasi. Tidak heran jika ISO kemudian menerbitkan standar untuk Pengadaan Berkelanjutan yaitu ISO 20400 Sustainable Procurement-Guidance, yang memberikan pedoman bagi organisasi yang ingin mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengadaan mereka. ISO 20400 sendiri mewajibkan adanya analisis risiko di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa kasus korupsi yang berasal dari perkara pengadaan barang/jasa dari tahun 2004-2016 adalah sebanyak 180 perkara, dari total seluruh perkara 781 perkara. Artinya 23% perkara yang ditangani oleh KPK sampai dengan diputus pengadilan adalah terkait dengan pengadaan barang/jasa. Itulah kenapa sangat perlu untuk melakukan analisis dampak kebijakan sebelum diputuskannya suatu kebijakan pengadaan barang/jasa, termasuk di dalam pengadaan berkelanjutan. Bagaimana pengadaan berkelanjutan ini bisa diterapkan dan bagaimana pula penilaian risikonya dengan mengacu kepada ISO 31000 - 2018, dibahas di dalam buku ini dengan contoh-contoh kasus di beberapa negara dan perusahaan. Detail Format: Soft cover Jumlah halaman: 200 halaman Tanggal terbit: 20 Juli 2020 Penerbit: Permata Aksara Penulis: Wawan Zulmawan Panjang: 20 cm Lebar: 15 cm Berat: 0.25 kg ISBN: 9786239025762 Bahasa: Indonesia